Home » Nasional » Sinergitas TNI-POLRI Gelar Patroli Bluelight Ciptakan Keamanan Malam di Lumajang

Sinergitas TNI-POLRI Gelar Patroli Bluelight Ciptakan Keamanan Malam di Lumajang

Eni 18 Jul 2024 91

Sinergitas TNI-POLRI Gelar Patroli Bluelight Ciptakan Keamanan Malam di Lumajang

Nasionalpos.com l Lumajang– Jajaran Polsek Padang, Polres Lumajang dan Koramil Padang menggelar patroli Bluelight di wilayah Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, pada malam hingga dini hari, Rabu (17/7/2024).

Patroli ini bertujuan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif bagi masyarakat.

Patroli Bluelight difokuskan pada malam hari hingga dini hari dengan mengoptimalkan tindakan preventif dan menyalakan lampu biru pada kendaraan patroli.

Baca Juga :  Jakarta Jadi Tuan Rumah IMF 2024, Sinergi Membangun Kota Berkelanjutan

Kapolsek Padang, Iptu Buriantoro, menjelaskan bahwa patroli ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan, khususnya pada saat masyarakat sedang beristirahat malam.

“Masyarakat akan merasa aman dan nyaman karena mengetahui ada kehadiran TNI dan Polri di sekitar mereka,” ujarnya.

Baca Juga :  Gercep, Anggota Satlantas Polres Lumajang Bantu Evakuasi Truk Mogok di Jalan Raya Ranuyoso

Kapolsek Buriantoro berharap dengan adanya Patroli Bluelight ini dapat mencegah terjadinya Curat, Curas, dan Curanmor, serta gangguan kamtibmas lainnya.

“Sehingga masyarakat dapat beraktivitas dan beristirahat dengan tenang karena merasa aman dan terlindungi oleh Kepolisian,” ungkap Kapolsek Buriantoro.

Humas Polres Lumajang.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x