Home » Headline » Soal Dugaan Kasus Korupsi Proyek Tower BTS, Komisi I DPR RI Didesak Inisiasi Gunakan Hak Angket

Soal Dugaan Kasus Korupsi Proyek Tower BTS, Komisi I DPR RI Didesak Inisiasi Gunakan Hak Angket

dito 09 Nov 2022 147

NasionalPos.com, Jakarta– Kasus dugaan korupsi pengadaan tower base transceiver station Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo—Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI, yang berdampak pada munculnya kerugian negara, dan juga kerugian pada masyarakat yang sangat membutuhkan jaringan internet untuk berkomunikasi, terutama di daerah pedesaan maupun Kawasan pedalaman yang ada di beberapa provinsi, terutama di daerah Provinsi Papua, karena itu sudah selayaknya DPR RI, terutama Komisi I DPR RI sebagai mitra Kemenkominfo, tidak mendiamkan kasus ini, demikian disampaikan Fatimah Shanza Barisan Muslimat Cegah Korupsi kepada awak media, Rabu, 9/11/2022 di Jakarta.

“Kalau proyek ini merupakan salah satu proyek strategsi nasional dan merupakan kebijakan Pemerintah, maka sebaiknya DPR RI tidak hanya menjadi penonton saja, melainkan harus proaktif”ucap Fatimah Shanza

Menurut Fatimah Shanza, dirinya Bersama rekan-rekannya tergabung dalam Koalisi Gerakan Jihad Berantas Korupsi, telah banyak menerima  adanya laporan, keluhan serta pengaduan dari masyarakat yang berdampak kerugian akibat tidak dapat mengakses jaringan internet di daerah pedesaan maupun pedalaman, disebabkan oleh kekacauan pelaksanaan proyek pengadaan Tower BTS tersebut serta mereka sangat menyayangkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, yang diduga terjadi secara Terstruktur Sistematis dan Massif, terjadi terstruktur sebab terindikasi dugaan korupsi ini terjadi dari tingkat Pusat sampai daerah, baik yang ada di lingkungan Kemenkominfo maupun di luar lingkungan Kemenkominfo, dan tidak menutup kemungkinan juga di lingkungan dinas kominfo di daerah, sedangkan sistematis, terindikasi dugaan kasus korupsi proyek pengadaan Tower BTS ini juga terjadi secara sistematis, mungkin dimulai dari perencanaan, pengangggaran, proses lelang perusahaan pelaksana proyek yang tidak transparan ( diduga KKN & tidak professional) dan tentunya diduga kasus korupsi ini terjadi massif yakni menyeluruh, karena itu, hari ini, Koalisi Gerakan Jihad Berantas Korupsi bersurat ke Komisi I DPR RI, memohon kepada Ibu Meutya Viada Hafid Ketua Komisi I DPR RI beserta jajaran anggota Komisi I DPR RI.

Baca Juga :  Menhan Prabowo Beri Santunan Kepada Korban Erupsi Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumbar

“Agar sesuai kewenangannya dapat menginisiasi mempergunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan salah satu proyek strategis nasional yakni pengadaan pembangunan Tower BTS, berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bukan hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan melainkan juga adanya dugaan pelanggaran hukum yang disinyalir juga adanya tindak pidana korupsi terhadap proyek pengadaan Tower BTS tersebut”pungkas Fatimah Shanza yang juga juru bicara Koalisi Gerakan Jihad Berantas Korupsi.

Baca Juga :  Satgas Pengawasan Pengaturan Skor dan Keuangan Bakal Dibentuk Ketum PSSI

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
PPI Siap Tempuh Jalur Hukum Terhadap pihak pihak yang Fitnah Kapolri Baru

dito

06 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Presidium Pemuda Indonesia (PPI) saat di hubungi wartawan, Selasa, 6/10/2026 di Jakarta, ia mengatakan pergantian Kapolri dari Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ke Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto merupakan langkah yang mengejutkan semua pihak yang di lakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, sebab di laksanakan dalam waktu singkat …

Poros Rawamangun siap Mengawal Tugas Amanah Kapolri Baru, Polri Bersama Rakyat

dito

05 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Keberlanjutan kepemimpinan di Korps Bhayangkara resmi bergulir usai Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026) lalu, menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang telah menjabat sejak 2021. Momen pergantian pucuk pimpinan ini disambut oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk …

Nasabah klaim dirugikan dalam kredit BPR Arto moro,ketua KANNI semarang soroti dugaan ketidakberesan,nasabah ns berjuang mencari keadilan

Indri Kalteng

05 Okt 2026

    SEMARANG, JAWA TENGAH — http://Nasionalpos.com// Persoalan kredit antara seorang nasabah berinisial NS, perempuan berusia 62 tahun, dengan BPR Arto Moro Semarang mendapat sorotan dari Ketua Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kota Semarang, Johanes Krisnantoro (JK). NS, warga Perumahan Wanamukti, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, mengaku mengalami persoalan berkepanjangan terkait fasilitas kredit yang diperolehnya …

UU Pengaturan Reforma Agraria: Dibuat Instan, Lahir Sumir, Rentan di Uji Materiil ke MK

dito

05 Okt 2026

NasionalPos. com, Jakarta- Di sela-sela aktivitasnya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, advokat Andi Darwin R. Ranreng, S.E., S.H. dari Kantor Hukum DRR Associate menyampaikan catatan kritis atas Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria yang baru saja di sahkan DPR RI tanggal 24/9/2026.   Dalam kesempatan ini, Ia menyampaikan dukungannya terhadap reforma agraria, akan tetapi ia menilai …

Jelang Akhir Anggaran Tahun 2026 DKI Jakarta, Poros Rawamangun Desak Aparat Hukum Usut Tuntas 5 Kasus Dugaan Korupsi di Jakarta

dito

04 Okt 2026

Nasional pos.com, Jakarta- Tahun anggaran 2026 belum berakhir, tapi catatan hitam dugaan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sudah menggunung, dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengungkap 5 kasus dugaan korupsi dengan total nilai fantastis mencapai lebih dari setengah triliun rupiah, demikian di sampaikan Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Minggu, 4/10/2026 di Jakarta. …

Permasalahan Dokter dan Dokter Gigi Asing Berpraktik Di Indonesia

dito

04 Okt 2026

Nasional pos.com, Jakarta- Presiden Prabowo pada pidato di Rapat Paripurna DPR dalam rangka HUT Kemerdekaan ke 81, mengemukakan mengenai kemungkinan mengundang dokter dari negara lain untuk praktik di Indonesia untuk waktu yang terbatas.   Hal ini untuk mengatasi kekurangan yang menurutnya, Indonesia kini membutuhkan setidaknya 84.781 dokter umum, 127.580 dokter gigi, dan 55.712 dokter spesialis. …

x
x