Home » Headline » Soal Dugaan Kasus Korupsi Proyek Tower BTS, Komisi I DPR RI Didesak Inisiasi Gunakan Hak Angket

Soal Dugaan Kasus Korupsi Proyek Tower BTS, Komisi I DPR RI Didesak Inisiasi Gunakan Hak Angket

dito 09 Nov 2022 132

NasionalPos.com, Jakarta– Kasus dugaan korupsi pengadaan tower base transceiver station Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo—Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI, yang berdampak pada munculnya kerugian negara, dan juga kerugian pada masyarakat yang sangat membutuhkan jaringan internet untuk berkomunikasi, terutama di daerah pedesaan maupun Kawasan pedalaman yang ada di beberapa provinsi, terutama di daerah Provinsi Papua, karena itu sudah selayaknya DPR RI, terutama Komisi I DPR RI sebagai mitra Kemenkominfo, tidak mendiamkan kasus ini, demikian disampaikan Fatimah Shanza Barisan Muslimat Cegah Korupsi kepada awak media, Rabu, 9/11/2022 di Jakarta.

“Kalau proyek ini merupakan salah satu proyek strategsi nasional dan merupakan kebijakan Pemerintah, maka sebaiknya DPR RI tidak hanya menjadi penonton saja, melainkan harus proaktif”ucap Fatimah Shanza

Menurut Fatimah Shanza, dirinya Bersama rekan-rekannya tergabung dalam Koalisi Gerakan Jihad Berantas Korupsi, telah banyak menerima  adanya laporan, keluhan serta pengaduan dari masyarakat yang berdampak kerugian akibat tidak dapat mengakses jaringan internet di daerah pedesaan maupun pedalaman, disebabkan oleh kekacauan pelaksanaan proyek pengadaan Tower BTS tersebut serta mereka sangat menyayangkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, yang diduga terjadi secara Terstruktur Sistematis dan Massif, terjadi terstruktur sebab terindikasi dugaan korupsi ini terjadi dari tingkat Pusat sampai daerah, baik yang ada di lingkungan Kemenkominfo maupun di luar lingkungan Kemenkominfo, dan tidak menutup kemungkinan juga di lingkungan dinas kominfo di daerah, sedangkan sistematis, terindikasi dugaan kasus korupsi proyek pengadaan Tower BTS ini juga terjadi secara sistematis, mungkin dimulai dari perencanaan, pengangggaran, proses lelang perusahaan pelaksana proyek yang tidak transparan ( diduga KKN & tidak professional) dan tentunya diduga kasus korupsi ini terjadi massif yakni menyeluruh, karena itu, hari ini, Koalisi Gerakan Jihad Berantas Korupsi bersurat ke Komisi I DPR RI, memohon kepada Ibu Meutya Viada Hafid Ketua Komisi I DPR RI beserta jajaran anggota Komisi I DPR RI.

Baca Juga :  Turun ke Lapangan, Kementan Pastikan Pasokan 12 Bahan Pangan Pokok di NTB Aman

“Agar sesuai kewenangannya dapat menginisiasi mempergunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan salah satu proyek strategis nasional yakni pengadaan pembangunan Tower BTS, berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bukan hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan melainkan juga adanya dugaan pelanggaran hukum yang disinyalir juga adanya tindak pidana korupsi terhadap proyek pengadaan Tower BTS tersebut”pungkas Fatimah Shanza yang juga juru bicara Koalisi Gerakan Jihad Berantas Korupsi.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Dugaan LPG Subsidi Dibajak , Jejak Pohsanten–Pangyangan di Jembrana Disorot

- Banyuwangi

15 Agu 2026

Jembrana, Nasionalpos.com – Dugaan penyelewengan LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi di Kabupaten Jembrana kian mengundang sorotan. Seorang pengusaha yang disebut mengantongi izin pangkalan resmi diduga mengalihkan pasokan LPG 3 kg dari Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, menuju sebuah lokasi di Desa Pangyangan, Kecamatan Pakutatan, yang diduga digunakan untuk aktivitas pengoplosan. Dugaan tersebut semakin serius lantaran kedua …

Jajaran Pemkot Lubuk Linggau Hadiri dan Ikuti Acara Mendengarkan Pidato Kenegaraan

Andi Ledi Lubuk Linggau

14 Agu 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU – Wali Kota Lubuk Linggau H. Rachmat Hidayat diwakili Sekretaris Daerah (Sekda),  H Trisko Defriyansa menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau, Jumat (14/8/2026). Baca Juga :  Turun ke …

Anggaran Operasional Disporaparekraf Pesibar Tembus Rp1,5 Miliar, Rakyat Dapat Apa?

Iyut Ermawati - Karawang

13 Agu 2026

NASIONALPOS.com Pesisir Barat, 13 Agustus 2026 || Di tengah kebutuhan pembangunan pariwisata, kepemudaan, olahraga, dan ekonomi kreatif yang masih menanti sentuhan nyata, rencana belanja operasional Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disporaparekraf) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2026 justru menjadi sorotan. Berdasarkan penelusuran data pengadaan pada Rabu, 12 Agustus 2026, anggaran operasional pada sejumlah …

Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Usulkan Status Hybrid bagi Ojol dan pembentukan BLU bid Transportasi Online Berbasis Koperasi

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Menanggapi usulan pemerintah agar ojol Berstatus sebagai pelaku UMKM, kepada wartawan, Ign Wibowo ketua umum Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Rabu, 12/8/2026 di Jakarta, ia mengatakan bahwa pihaknya sangat tidak setuju jika ojol di masukkan sebagai pelaku UMKM, pasalnya ojol bukan pelaku usaha mandiri seperti pelaku UMKM yang lain, karena tergantung pada penyedia layanan …

Lagi-Lagi Kabupaten Pesisir Selatan Raih Nilai Terbaik, JDIH Diganjar Predikat AA Istimewa

Primadoni,SH

12 Agu 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Pesisir Selatan berhasil meraih nilai 94 dengan predikat AA (Istimewa) berdasarkan hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Tahun …

Viral Isu Minim Bendera di Siguntur, Hasil Cek Lapangan: Warga Justru Semarakkan HUT RI dengan Berbagai Lomba dan Goro

Primadoni,SH

12 Agu 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Isu minimnya pemasangan Bendera Merah Putih di Kanagarian Siguntur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, akhirnya diklarifikasi. Kodim 0311 Pessel menurunkan langsung personil kelapangan untuk memastikan hal tersebut, Dari hasil pengecekan langsung ke lapangan pada Senin (10/8/2026) menunjukkan kondisi …

x
x