Tim KI Sumbar Lakukan Verifikasi Faktual Keterbukaan Informasi di Pesisir Selatan

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Tim Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat dijadwalkan melakukan verifikasi faktual ke Kabupaten Pesisir Selatan pada Senin (3/11). Kegiatan ini merupakan rangkaian akhir penilaian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tingkat provinsi tahun 2025, yang melibatkan badan publik dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Kunjungan tersebut dipimpin Komisioner KI Sumbar, Tanti Endang Lestari, bersama tim visitasi yang bertugas mengecek langsung kesesuaian data, materi presentasi, serta praktik keterbukaan informasi publik yang telah dilaporkan oleh badan publik calon penerima penghargaan. Proses verifikasi ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap data yang disampaikan sesuai dengan realitas di lapangan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pesisir Selatan, Wendi, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan tahapan final setelah badan publik mengikuti proses input data mandiri dan presentasi di hadapan tim penilai KI Sumbar. Ia menyebutkan, hasil visitasi ini akan menentukan peringkat badan publik dalam ajang tahunan tersebut.

“Sebelumnya kami telah melalui tahapan input data mandiri dan presentasi. Kunjungan tim KI ini menjadi proses verifikasi terakhir sebelum penetapan pemenang,” kata Wendi di Painan, Minggu (2/11/2025). Ia memastikan, Pemkab Pesisir Selatan telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut tim visitasi secara maksimal.

Wendi menambahkan, Bupati, Wakil Bupati, dan Penjabat Sekretaris Daerah dijadwalkan ikut menyambut langsung kehadiran tim dari KI Sumbar. Hal tersebut menunjukkan komitmen penuh pemerintah daerah dalam mendukung penguatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemkab Pesisir Selatan.

Adapun tiga badan publik dari Pesisir Selatan yang menjadi objek verifikasi, yaitu PPID Utama Dinas Kominfo, PPID Mandiri Nagari Airhaji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti, serta PPID Mandiri Nagari Muaro Indrapura Kecamatan Airpura. Ketiga PPID tersebut dinilai aktif dan konsisten dalam menerapkan prinsip transparansi informasi publik.

Dalam kesempatan itu, Wendi mengungkapkan bahwa pihaknya terus mendorong seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana agar meningkatkan kualitas layanan informasi. Ia menyebutkan, hingga saat ini sebanyak 41.500 daftar informasi publik (DIP) telah terinput melalui laman resmi pemerintah daerah.

“Keterbukaan informasi bukan hanya soal peringkat, tetapi bagian dari pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi yang benar dan terbuka,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa tujuan utama keterbukaan informasi adalah memberikan akses yang mudah, murah, dan efisien kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Dinas Kominfo Pesisir Selatan juga terus mengembangkan kapasitas aparatur pengelola PPID melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan penguatan sistem dokumentasi informasi. Langkah ini dilakukan agar penyelenggaraan layanan informasi publik berjalan profesional dan sesuai standar yang ditetapkan KI.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Pesisir Selatan, Evafauza Yuliasman, menyambut baik visitasi yang dilakukan oleh tim KI Sumbar. Ia menilai kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Keterbukaan informasi merupakan fondasi utama pemerintahan yang bersih. Dengan transparansi, kita mendorong kepercayaan publik dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah,” ujar Evafauza. Ia menambahkan bahwa budaya transparansi telah menjadi bagian dari tata kelola di seluruh OPD dan pemerintahan nagari.

Evafauza berharap visitasi tersebut mampu memberikan penilaian objektif atas kerja keras seluruh badan publik di Pesisir Selatan. Ia optimistis daerahnya mampu menjadi contoh praktik terbaik keterbukaan informasi di Sumatera Barat. “Dengan kerja sama yang baik antarperangkat daerah, kami siap menunjukkan komitmen nyata terhadap keterbukaan informasi,” katanya.

Kegiatan verifikasi faktual oleh KI Sumbar ini diharapkan menjadi sarana evaluasi sekaligus penguatan bagi PPID dalam mengelola data dan memberikan layanan informasi publik. Hasil verifikasi ini nantinya akan menjadi dasar penentuan peringkat badan publik terbaik tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2025. Melalui proses ini, Pemkab Pesisir Selatan berharap semangat transparansi terus tumbuh dan mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih partisipatif serta berkeadilan. ***