Home » Nasional » Bamsoet Dorong Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa

Bamsoet Dorong Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa

Dame.T 25 Jun 2022 95

NasionalPos.com,Jakarta — Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong para kepala desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana desa yang dapat digunakan sebagai modal pembangunan dengan pengelolaan yang tepat.

“Selama ini dana desa telah berhasil dimanfaatkan untuk membangun 227.000 kilometer jalan desa, 4.500 embung, 71.000 unit irigasi, 1,3 juta meter jembatan, 10.300 pasar desa, 57.200 BUMDes, 6.100 tambat perahu, dan 62.500 penahan tanah. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran para kepala desa di berbagai daerah,” kata Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, (25/6/2022).

Hal itu dikatakan Bambang usai menerima perwakilan kepala desa dari Kabupaten Purbalingga, di Jakarta, Sabtu. Dia menjelaskan, dalam RAPBN Tahun 2023, Presiden Joko Widodo berencana menaikkan anggaran dana desa dari Rp68 triliun di 2022 menjadi Rp 71 triliun di 2023.

Menurut dia, sejak pertama kali digulirkan pada tahun 2015 hingga tahun 2022, Presiden Joko Widodo telah mengucurkan dana desa hingga mencapai Rp468 triliun.

Baca Juga :  BNPT: Kerja sama ASEAN-Australia Mampu Tekan Terorisme di Indonesia

Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), jelasnya, para kepala desa juga dapat memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan program Desa Wisata Agro (Dewa), Desa Wisata Industri (Dewi), dan Desa Digital (Dedi), yang dicetuskan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Misalnya, untuk wisata agro cukup dibuat tempat yang menarik untuk foto, lokasi yang instagramable, sudah bisa mendatangkan banyak turis, yang pada akhirnya bisa menambah pemasukan untuk masyarakat sekitar,” jelasnya.

Pengelolaan dana desa secara tepat sasaran melalui BUMDes, kata Bambang, bisa mendorong percepatan Indonesia keluar dari garis kemiskinan ekstrem. Hal itu karena dari persentase penduduk miskin Indonesia yang mencapai 10,14 persen atau sebanyak 27,54 juta orang, persentase penduduk miskin di perkotaan hanya 7,89 persen.

Baca Juga :  Yankes DPR Tegaskan, Terus Berikan Edukasi Kesehatan ke Pegawai Setjen DPR Sebagai Langkah Preventif

“Sedangkan di pedesaan mencapai 13,10 persen dan pemerintah menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem pada 2021 sebanyak 35 kabupaten dan kota untuk 8.263 desa. Tahun 2022 ditargetkan di 138 kabupaten dan kota pada 29.632 desa dan tahun 2023 akan dilaksanakan pada 261 kabupaten dan kota untuk 37.523 desa,” katanya.

Selain itu, dia meminta kepolisian dan kejaksaan di berbagai daerah memberikan pendampingan kepada para kepala desa dalam memanfaatkan dana desa. Jangan sampai karena ketidaktahuan para kepala desa dan perangkat desa terkait masalah administratif, mereka harus berhadapan dengan hukum.

“Jangan sampai kerja keras mereka dalam memanfaatkan dana desa untuk kebaikan rakyat, justru membuatnya harus berhadapan dengan hukum. Karena itu, pendampingan dari institusi kepolisian dan kejaksaan sangat diperlukan,” ujarnya.(*)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Muscab PKB Kota Bandung 2026 Lancar, Target 10 Kursi DPRD 2029

Suryana Korwil Jabar

13 Apr 2026

Kota Bandung, NasionalPos.com – Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung yang di gelar pada Minggu (12/4/2026) berlangsung mulus tanpa gejolak. Forum konsolidasi internal partai ini tak hanya menjadi ajang regenerasi kepemimpinan, tetapi juga memunculkan arah baru PKB Kota Bandung menghadapi kontestasi politik 2029. Ketua DPC PKB Kota Bandung, Erwin, menegaskan seluruh rangkaian Muscab …

Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Dewi Apriatin

10 Apr 2026

Boyolali — Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma DH.SH. menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS) 2026 dan Musyawarah Nasional Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (Munas SWI) 2026. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari panitia penyelenggara di Kantor DPRD Boyolali, pada kamis (09/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Boyolali menyambut baik agenda …

Hampir Setahun Jalan di Tempat, Laporan Dhofir di Banyuwangi Disorot Publik

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI,  NASIONALPOS.COM – Mandeknya Penegakkan hukum kembali mencuat. Kali ini datang dari penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik dan ancaman melalui media sosial yang dilaporkan oleh Dhofir, pemilik akun TikTok Pasopati Jatim. Hampir satu tahun berjalan, laporan tersebut disebut tak kunjung bergerak signifikan. Dalam keterangannya kepada awak media, Dhofir secara blak-blakan menilai kinerja penyidik Subdit …

Diduga Ilegal!!  Penebangan di Sempadan Sungai Kedaleman Rogojampi Disorot.

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI, NASIONAPOS.COM – Aktivitas penebangan pohon di tepi sungai Jalan Abu Hasan, Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, memicu sorotan tajam. Kegiatan tersebut Diduga kuat melanggar aturan sempadan sungai dan terindikasi berlangsung tanpa izin resmi, Selasa (07/04/2026). Awak media yang turun langsung ke lokasi mendapati sejumlah pekerja tengah melakukan Penebangan dan Pemotongan batang pohon menggunakan mesin …

SE Pemkab Banyuwangi Disorot Tajam : LDKS PIJAR Tantang DPRD Bertindak, Satpol PP Dituding Tumpul!!!

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI, NASIONAL POS.COM – Kebijakan Surat Edaran (SE) Pemkab Banyuwangi Nomor: 00.8.3/442/429.107/2029 yang mengatur jam operasional dan kepatuhan regulasi pelaku usaha kini memantik gelombang kritik keras. Lembaga Diskusi Kajian Sosial (LDKS) Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (PIJAR) mendesak DPRD Banyuwangi tidak setengah hati dalam mengevaluasi kebijakan yang dinilai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Ketua Umum LDKS …

x
x