Meskipun Sudah Minta Maaf, MKD Tetap Proses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Effendy Simbolon

Nasionalpos.com, Jakarta- Buntut pernyataan kontroversial dari Anggota Komisi I DPR RI Effendy Simbolon dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada 5 September 2022 lalu, yang dinilai menghina TNI dengan menyebut “gerombolan TNI dan seperti ormas” mengundang reaksi keras bukan hanya dari internal TNI saja, melainkan dari kalangan masyarakat, yakni Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Penegak Keadilan (GMPPK) Bernard D. Namang, melaporkan Effendi Simbolon ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI.

Laporan tersebut, kemudian direspon oleh Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto, ia mengatakan bahwa pihaknya bakal melobi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) agar laporan terhadap Effendi Simbolon tidak dilanjutkan.

“Pak Effendi ketika berbicara, kapasitasnya sebagai anggota dewan, ketika berbicara di dalam ruang, dalam rapat kerja, teman-teman ini dilindungi haknya. Jadi nanti kami akan komunikasi dengan teman-teman MKD,” ungkap Utut mendampingi Effendy Simbolon saat menggelar konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 14 September 2022.

Menurut Utut, jika pelaporan ke MKD ini diteruskan, maka bakal membuat anggota DPR lainnya tidak berani mengemukakan pendapat saat RDP. Oleh karena itu, Utut berharap preseden seperti itu tidak terjadi.

“Kalau tidak, satu ruangan tidak ada yang mau ngomong lagi, kalau setiap orang ngomong dilaporkan, setiap orang ngomong dilaporkan,” kata Utut.

Di kesempatan itu, Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menyampaikan permintaan maaf karena telah menyebutkan institusi TNI seperti gerombolan organisasi kemasyarakatan (ormas).

“Dari lubuk hati saya paling dalam meminta maaf atas perkataan yang menyinggung, menyakiti, dan membuat tidak nyaman hati para prajurit dari tingkat Tamtama, Bintara, hingga Perwira, bahkan sampai sesepuh TNI,” ucap Effendi dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 14 September 2022.

Dia mengatakan, pernyataannya di Raker Komisi I DPR tersebut, tidak ada maksud untuk merendahkan institusi TNI maupun para prajurit dan sesepuh TNI. Adapun raker pekan lalu membahas tentang pagu indikatif anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan)/TNI dan membahas terkait isu-isu aktual yang berkembang.

Menurut dia, ketika membahas isu-isu aktual, dia bertanya kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terkait informasi adanya disharmoni di tubuh TNI.

“Saya menggunakan diksi disharmoni karena lebih pada masalah harmonisasi di tubuh TNI, soal kepemimpinan dan seterusnya. Lalu ada hal-hal yang intinya masalah kepatuhan, karena kehormatan di TNI adalah kepatuhan,” kata Effendi.

Sementara itu, menanggapi permasalahan dugaan pelanggaran etik Effendy Simbolon, Wakil Ketua Majelis Kehormatan Dewan (MKD) Habiburokhman menyatakan pihaknya akan segera memanggil anggoa Komisi I DPR Effendi Simbolon, Pemanggilan itu terkait dengan aduan yang diterima MKD dari masyarakat soal ucapan Effendi dalam rapat dengan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 5 September lalu.

“MKD DPR sudah Rapim, kami memutuskan untuk memanggil saudara Effendi Simbolon karena sudah diadukan juga oleh dua pengadu, yang satu perseorangan yang satu atas nama Pemuda Panca Marga soal rapat di komisi,” ungkap Habiburokhman kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 14 September 2022.

Menurut Habiburokhman, pihaknya bakal terlebih dulu memanggil pihak pengadu pada pagi hari besok. Lalu pada pukul 11.00 siang rencananya MKD bakal memeriksa Effendi. Dia memastikan MKD akan tetap memproses aduan ini meskipun Fraksi PDIP meminta agar masalah ini tidak diteruskan.