Home » Headline » Kata Presiden, Dunia Pers di Tanah Air, Sedang Tidak Baik-Baik Saja, Ada Apa???

Kata Presiden, Dunia Pers di Tanah Air, Sedang Tidak Baik-Baik Saja, Ada Apa???

dito 10 Feb 2023 152

NasionalPos.com, Jakarta– Pada acara Peringatan Hari Pers Nasional 2023, yang diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara, Kamis 9 Februari 2023 kemaren, di awal sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kondisi dunia pers tanah air, tidak sedang baik-baik saja.

Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi tersebut, Bob Randilawe aktivis mahasiswa di era 1998 kepada awak media yang menghubunginya, mengatakan bahwa dirinya setuju dengan perspektif Presiden Jokowi bahwa “kondisi pers kita sedang tidak baik-baik saja”dan menafsirkan bahwa Presiden sudah membaca situasi dan menyimpulkan seperti itu.

“Pernyataan Presiden Jokowi itu, tidak main-main loh, dan itu bisa menjadi kritik dan juga otokritik bagi para insan pers untuk melakukan evaluasi, mengenai apanya sih yang sedang tidak baik-baik saja? Kualitas pemberitaannya kah? Media massanya kah? Atau, mungkin juga akibat keterlibatan pers atau insan pers ke dalam politik dan kekuasaan? Mungkin bisa juga dikarenakan oleh adanya oknum pers yang secara langsung maupun tidak menjadi “pemain politik”? ucap Bob Randilawe yang juga Wakil Ketua Umum Gerakan Bhinneka Nasionalis/GBN kepada awak media, Jumaat, 10/2/2023 di Jakarta.

Menurut Bob, diperingatan Hari Pers Nasional tersebut, bagi insan pers bisa menjadi momentum untuk melakukan introspeksi dan setelah menyadari adanya kekurangan, kelemahan maupun kesalahan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pembenahan, agar mengembalikan pers kepada fungsi “informatif, edukatif, membangun kesetaraan, serta yang terpenting turut merawat kebhinnekaan”, selain itu juga mengenai kode etik jurnalistik, tentunya harus dipahami, diterapkan, dan dirawat konsistensinya, serta tentu dapat dimanfaatkan maupun ditumbuh kembangkan bagi pemajuan peradaban masyarakat.

Baca Juga :  KPK Benarkan Ada Penggeledahan Kantor PTPN XI Surabaya

“Dalam kode etik jurnalistik itu kan memuat nilai-nilai kebajikan dan bahkan profetik dari sisi kewartawanan. Dengan kode etik-nya, tentunya kalangan pers memiliki tanggungjawab moral untuk turut serta membersihkan “kekotoran” dalam pemerintahan, semisal korupsi, mafia peradilan, mafia pertanahan, mafia tambang, dll serta fenomena neo-KKN. “tukas Bob Randilawe.

Di kesempatan ini, Bob juga menyinggung tentang isu kriminalisasi wartawan, yang nampaknya semakin marak terjadi menimpa wartawan/ insan pers, yang boleh dikatakan kondisi tersebut adalah sebuah kemunduran. Betapa tidak, jika melihat sejarah, maka sejak jaman kolonial Belanda maupun Jepang, kriminalisasi kalangan pers/jurnalis yang turut dan mendukung perjuangan kemerdekaan sangat sering terjadi, bahkan dalam sistem hukum kolonialisme terdapat pasal “haatzai artikelen”, yang intinya pasal-pasal penghinaan penguasa.

Substansi pasal-pasal semacam itu, lanjut Bob, di era milineal ini wajib dihilangkan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yaitu peri kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan hanya itu, kriminalisasi wartawan sering kali terjadi, yang berkaitan dengan urusan kekuasan, pengungkapan kasus-kasus bisnis kelompok oligarki serta perilaku lainnya yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan, sudah sepatutnya untuk ditiadakan dan bahkan dihindari, demi sebuah penghormatan dan perlindungan terhadap kemartabatan kemanusiaan seorang insan pers dalam menjalankan tugas profesinya.

Baca Juga :  Pranko For Jakarta Usulkan Penerapan Pendidikan Toleransi di Jakarta

Namun demikian, apabila ada insan pers yang melakukan pelanggaran kode etik, maupun melakukan hal yang tidak patut untuk dilakukan, maka wajib hukumnya, perilaku tersebut ditindak tegas dengan mengacu pada Undang-Undang Pers No.40 Tahun 1999, dan juga yang sekarang sedang diterapkan yakni Undang-Undang ITE yang pertama kali disahkan melalui UU No. 11 Tahun 2008 sebelum akhirnya direvisi dengan UU No. 19 Tahun 2016.

Sementara itu, diakhir perbincangannya dengan nasionalpos.com, Bob berharap agar di masa kini dan di masa mendatang, insan pers dapat membangun optimisme sebagaimana etos gerakan pro demokrasi era 80-90an, yang menempatkan pers sebagai pilar demokrasi keempat, yakni pers yang memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan, persatuan, keterbukaan informasi dan inklusifitas.

Sedangkan terkait dengan perkembangan jaman kekinian, Bob mengusulkan agar Undang-undang pers dapat di revisi supaya lebih merujuk kepada aspek humanisme dan nasionalisme sebagaimana di amanatkan para pendiri bangsa dalam Pembukaan UUD45, serta sebagai solusi bagi permasalahan yang dihadapi insan pers di era kekinian.

“Serta tentunya sebagai kehendak kebudayaan kita yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”, bukan kehidupan kaum elit semata, tapi kehidupan seluruh rakyat tanpa membeda-bedakan suku, agama, bahkan pangkat dan jabatannya. Dirgahayu Pers Indonesia!” pungkas Bob Randilawe yang juga pemerhati Lingkungan Hidup. (*dit)

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Undang undang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perlu Standar Pembuktian dan Pagar Hukum, Kata Andi Darwin R. Rangreng SH MH

dito

21 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR harus dikawal agar tidak menjadi alat represif dan tetap memulihkan kerugian negara. Selain itu, ternyata konsep perampasan aset tanpa pemidanaan, empat pilar pengelolaan aset, dan jalur hukum jika terjadi persoalan di dalam penerapan UU Perampasan Aset, demikian di sampaikan oleh Andi Darwin R Rangreng SH kepada …

Dewas KPK di Desak Poros Rawamangun, Segera Supervisi Perkara OTT Fadh Rafiq, sebab di duga ada Kejanggalan

dito

21 Nov 2026

Nasional pos.com, Jakarta-  KPK menangkap Fahd Rafiq dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jabodetabek pada 14 September 2026 dan menetapkannya sebagai tersangka pada 15 September 2026 bersama tujuh orang lainnya, termasuk pejabat ATR/BPN dan petinggi PT Summarecon Agung Tbk, nampaknya memicu polemik di masyarakat, bahkan berbagai sorotan terhadap kasus tersebut.   Kondisi tersebut di respon …

Di Atas Tanah Status Quo: Siapa Bertanggung Jawab atas Papan Klaim dan Perumahan di Manggala?

dito

17 Nov 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa lahan yang tidak kunjung selesai, maka untuk memahami kepemilikan lahan tersebut yang sah, sangat perlu di ketahui riwayat tanah nya .   Riwayat Tanah    Kepada wartawan, Andi Darwin R Rangreng SH, Selasa, 17/11/2026 di Makassar , ia menyampaikan bahwa Tanah seluas ±52 hektare, atau sekitar 520.000 meter persegi, dalam dokumen …

Poros Rawamangun Bakal Lapor ke KPK, Dugaan Mark-up Pengadaan Barang dan Jasa Program Sekolah Rakyat

dito

14 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) adanya dugaan potensi celah korupsi dan ketidakwajaran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada Program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2026 ini.   Terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Sabtu, 14/11/2026 di Jakarta, Ia mengatakan bahwa pihaknya …

Poros Rawamangun Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Mark-up Proyek pengadaan jasa sertifikasi halal di BGN bernilai total sekitar Rp141,79 miliar Tahun Anggaran 2025

dito

13 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan temuan BPK mengenai adanya kasus dugaan yang berpotensi mark-up dan penyimpangan dalam pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025.   Kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Jumaat, 13 November 2026 di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa dari temuan BPK tersebut, di duga Proyek …

Putusan Inkrah Mahkamah Agung Dasar Kepemilikan Yayasan Trisakti Akte No.33 Tahun 2023

dito

11 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang di dapat, yang menyebutkan adanya kegaduhan di internal tubuh Yayasan Trisakti, yang di duga terjadi upaya klaim atau perampasan Asset Milik Yayasan Trisakti oleh Pihak Ainun Na’im.   Terkait dengan kondisi tersebut, maka pihaknya menyikapi hal itu dengan menyampaikan surat terbuka ke masyarakat dan civitas akademika, demikian yang di sampaikan …

x
x