Home » Headline » Ribuan Nakes Demo Tolak RUU Kesehatan, Layanan Kesehatan Tetap Berlangsung

Ribuan Nakes Demo Tolak RUU Kesehatan, Layanan Kesehatan Tetap Berlangsung

dito 08 Mei 2023 245

NasionalPos.com, Jakarta- tenaga kesehatan baik dari dokter, apoteker, hingga bidan melakukan aksi demo menuntut penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan di Kawasan Patung Kuda Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat.

Aksi tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan bagaimana pelayanan kesehatan di daerah berjalan karena peserta aksi berasal dari berbagai provinsi.

Salah satu peserta aksi dari Surabaya Jawa Timur Yosef (45) seorang dokter umum mengatakan bahwa pelayanan kesehatan di kliniknya saat ini libur sehari dulu karena ia mengikuti aksi penolakan RUU omnibus law tersebut.

“Saya ikut demo bergabung dengan rekan-rekan lainnya, sebagai bentuk solidaritas sesama tenaga kerja kesehatan, mas, ya mau nggak mau tutup dulu sementara klinik saya.”ungkap  Yosef di Kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin 8/5/2023.

Ia merogoh kocek pribadi menaiki kereta dan sampai di Jakarta pagi hari. Lalu akan kembali ke kota asal pada malam hari setelah mengikuti penolakan RUU Kesehatan. Ia mengaku bahwa pelayanan kesehatan tetap berjalan seperti biasa karena perwkilan dari PB IDI Surabaya hanya 5 orang dan sisanya tetap melakukan pelayanan kesehatan seperti biasa.

Baca Juga :  Kejurnas Menembak Kasau Cup 2022, Tim Kopasgat Tampil Sebagai Juara Umum Kategori Antar Satuan

Dirinya rela datang jauh-jauh dari Surabaya untuk memprotes satu pasal yang mengancam perlindungan profesinya sebagai dokter di RUU Kesehatan. Profesi dokter akan mudah dihadapkan pada ancaman pidana apabila tidak bisa menyembuhkan pasien yang dalam kondisi kritis.

“Kalau saya baca RUU Kesehatan tidak melindungi hak kerja kita jadi misal kita tidak berhasil menyembuhkan pasien dalam kondisi kedaruratan tinggi kita bisa menanggung risiko bisa pidana kurungan, ganti rugi atau sebagainya jadi kita tidak bisa kerja dengan baik.” ujarnya.

Ia juga melihat bahwa RUU Kesehatan lebih mementingkan bisnis bukan pada sektor kesehatannya.

Baca Juga :  Gus Muhaimin :Tingkatkan Literasi Finansial, Cegah Jerat Pinjol di Kalangan Terdidik

“Jika kita tinjau RUU kesehatan justru ke bisnis contoh halalkan aborsi sehingga bisa dijadikan ladang bisnis, menghalalkan dokter luar negeri padahal selama pendidikan kita ditanamkan etika kepada pasien dan sebagainya berbeda dengan dokter asing kalau dokter asing mereka merasa lebih tinggi dan sebagainya saya selama penelitian menemukan kejahatan di luar negeri dan bagaimana menimpa kita.” ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua Umum II Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Mahesa Paranadipa Maikel aksi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan ini tidak mengganggu pelayanan kesehatan. Karena banyak dari dokter, bidan, atau perawat yang juga masih melakukan praktik.

“Aksi ini tidak mengganggu pelayanan kesehatan dan sudah dikoordinasikan hingga cabang. Sehingga pelayanan kesehatan masih tetap berjalan.” ucapnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Undang undang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perlu Standar Pembuktian dan Pagar Hukum, Kata Andi Darwin R. Rangreng SH MH

dito

21 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR harus dikawal agar tidak menjadi alat represif dan tetap memulihkan kerugian negara. Selain itu, ternyata konsep perampasan aset tanpa pemidanaan, empat pilar pengelolaan aset, dan jalur hukum jika terjadi persoalan di dalam penerapan UU Perampasan Aset, demikian di sampaikan oleh Andi Darwin R Rangreng SH kepada …

Dewas KPK di Desak Poros Rawamangun, Segera Supervisi Perkara OTT Fadh Rafiq, sebab di duga ada Kejanggalan

dito

21 Nov 2026

Nasional pos.com, Jakarta-  KPK menangkap Fahd Rafiq dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jabodetabek pada 14 September 2026 dan menetapkannya sebagai tersangka pada 15 September 2026 bersama tujuh orang lainnya, termasuk pejabat ATR/BPN dan petinggi PT Summarecon Agung Tbk, nampaknya memicu polemik di masyarakat, bahkan berbagai sorotan terhadap kasus tersebut.   Kondisi tersebut di respon …

Cegah Gangguan Kamtibmas, Polsek Pesisir Utara Gelar Patroli Malam di Titik Rawan

Taufik Hidayat

18 Nov 2026

Pesisir Barat – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polsek Pesisir Utara melaksanakan patroli malam di wilayah hukum Polsek Pesisir Utara, Selasa (17/11/2026). Kegiatan patroli tersebut dilaksanakan sebagai upaya preventif guna mengantisipasi tindak kriminalitas, gangguan kamtibmas, serta menciptakan situasi keamanan yang aman dan kondusif bagi masyarakat, khususnya pada malam hari. Dalam pelaksanaan patroli, …

Di Atas Tanah Status Quo: Siapa Bertanggung Jawab atas Papan Klaim dan Perumahan di Manggala?

dito

17 Nov 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa lahan yang tidak kunjung selesai, maka untuk memahami kepemilikan lahan tersebut yang sah, sangat perlu di ketahui riwayat tanah nya .   Riwayat Tanah    Kepada wartawan, Andi Darwin R Rangreng SH, Selasa, 17/11/2026 di Makassar , ia menyampaikan bahwa Tanah seluas ±52 hektare, atau sekitar 520.000 meter persegi, dalam dokumen …

Poros Rawamangun Bakal Lapor ke KPK, Dugaan Mark-up Pengadaan Barang dan Jasa Program Sekolah Rakyat

dito

14 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) adanya dugaan potensi celah korupsi dan ketidakwajaran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada Program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2026 ini.   Terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Sabtu, 14/11/2026 di Jakarta, Ia mengatakan bahwa pihaknya …

Poros Rawamangun Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Mark-up Proyek pengadaan jasa sertifikasi halal di BGN bernilai total sekitar Rp141,79 miliar Tahun Anggaran 2025

dito

13 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan temuan BPK mengenai adanya kasus dugaan yang berpotensi mark-up dan penyimpangan dalam pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025.   Kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Jumaat, 13 November 2026 di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa dari temuan BPK tersebut, di duga Proyek …

x
x