Home » Headline » Tenaga Kesehatan Ikut Jadi Korban UUD Baru

Tenaga Kesehatan Ikut Jadi Korban UUD Baru

dito 09 Mei 2023 156

NasionalPos.com Jakarta– Seorang dokter memang terbiasa untuk berpikir dan bertindak sistematis dalam menegakkan diagnosa seorang pasien. Demikian juga seharusnya dalam melihat RUU Kesehatan yang telah menyulut unjuk rasa damai ribuan tenaga kesehatan (nakes) dari seluruh penjuru tanah air di Jakarta pada Senin 8 Mei 2023, demikian disampaikan dr.Zulkifli S Ekomei kepada awak media, Selasa, 9/5/2023 di Jakarta.

“Seperti diketahui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR( periode 1999 – 2004 telah memberlakukan UUD Baru yaitu UUD NRI 1945, dengan teknik seolah-olah melakukan perubahan bertahap sebanyak empat kali terhadap UUD’45 yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945.”ungkap dr.Zulkifli S Ekomei

Menurut dr.Zulkifli S Ekomei, pemberlakuan UUD NRI 1945 sebagai UUD baru tidak serta merta terjadi seolah-olah untuk memenuhi tuntutan rakyat terhadap perlunya reformasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena persiapannya dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif, Lembaga-lembaganya disiapkan lebih dahulu yang diisi oleh tenaga dididik di Amerika Serikat melalui aneka program beasiswa. Tenaga ini kemudian masuk ke lembaga-lembaga resmi pemerintah maupun swasta sambil melatih kader-kadernya, seperti misalnya DPR, MPR, Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, TNI dan Polri.

Langkah “konstitusional”nya dimulai dengan pencabutan TAP No.IV/MPR/1983 tentang referendum dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum.

“Sehingga penggantian atau perubahan Undang Undang Dasar tidak perlu lagi melalui referendum. Tapi bisa dilakukan oleh MPR yang sebetulnya tidak berwenang merubah atau mengganti UUD.”tukas dr.Zulkifli S Ekomei penggugat UUD45 hasil amandemen.

Baca Juga :  Jajaran Pomal Kolinlamil Terima Pencerahan Tentang Bahaya Narkoba

Setelah itu lanjutnya, tim dibagi. Ada yang melalui MPR, dan lewat lembaga penekan di luar MPR. Lewat MPR tentu harus melalui partai politik. Maka terjadilah “eksodus” dari Partai Politik yang dianggap sebagai warisan Orde Baru yaitu Golongan Karya (padahal Golongan Karya adalah organisasi karya dan kekaryaan yang lahir di era Orde Lama) ke partai politik yang lahir dari fusi partai-partai politik dengan ideologinya beragam yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang merupakan pecahan dari Partai Demokrasi Indonesia.

“Oknum-oknum “kutu loncat” inilah justru yang pegang peran di MPR periode 1999-2004 dengan memimpin Panitia Ad Hoc 1, sedangkan anggota yang lain boleh disebut “penggembira” kalau tidak mau disebut “penghianat”. “tutur dr.Zulkifli S Ekomei

Menariknya, imbuh dr.Zulkifli S Ekomei , pada sekitar bulan September 1999 mereka dilantik, sebulan kemudian pada Oktober 1999 rancangan “perubahan” UUD sudah siap, tentu saja patut diduga rancangan ini bukan disiapkan oleh MPR tapi oleh institusi di luar MPR, Sementara oknum yang bertugas di lembaga penekan di luar MPR, melalui beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Non Pemerintah (Ornop) kemudian membentuk Koalisi Ornop Untuk Konstitusi Baru, melakukan beberapa kegiatan terutama membangun opini publik tentang perlunya dilakukan perubahan terhadap UUD, dengan memunculkan isu yang gampang memancing emosi publik seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Setelah berhasil mengganti UUD’45 dengan UUD baru yaitu UUD NRI 1945, maka muluslah agenda mereka untuk membuat UU yang pro kapitalis termasuk UU Kesehatan yang akan sangat mengganggu masa depan profesi tenaga kerja kesehatan di negerinya sendiri Indonesia.”tandas dr.Zulkifli S Ekomei

Baca Juga :  Beky Mardani Terpilih Jadi Ketua PMI Jakarta Periode 2025-2030, Gantikan Rustam Effendy

Lebih lanjut dr.Zulkifli S Ekomei mengungkapkan, dampak dari UUD 45 hasil amandemen itu, sekarang juga dirasakan oleh para dokter maupun tenaga kerja kesehatan lainnya, yang tentunya, profesi mulia tersebut mau tidak mau terkena imbasnya serta mengalami suatu ketentuan perundang-undangan yang menindas, mengekang dan bahkan mengabaikan nilai-nilai profesionalitas maupun nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada profesi tersebut,

“Karena itu, sudah saatnya para dokter bangkit untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari penjajahan gaya baru seperti yang pernah dilakukan para pendahulunya. Yakni para dokter yang tergabung dalam organisasi pergerakan Boedi Oetomo.”tegas dr.Zulkifli S Ekomei alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.

Di akhir perbincangannya, ia mengingatkan bahwa  semangat perjuangan para dokter yang tergabung dalam Boedi Oetomo disesuaikan dengan situasi sekarang. Kalau dulu Boedi Oetomo melawan kolonial Belanda,

“Sekarang saatnya para dokter bersatu melawan kapitalis gaya baru yang disebut oligarki. Apakah para dokter mau dijadikan budak sehingga pengabdiannya dikalahkan oleh pemilik modal?Saya mengapresiasi dan mendukung Gerakan aksi para dokter dan Tenaga Kesehatan yang ikut jadi korban UUD Baru, Salam Perjuangan !!!!!!! Merdeka !!!!!!!.”pungkas dr.Zulkifli S Ekomei yang kini berdomisili di Jakarta.

 

 

 

 

 

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Sambut HUT Kemerdekaan RI, Satpas SIM Tegal Tunjukkan Wajah Pelayanan Polri yang Humanis

- Banyuwangi

11 Agu 2026

TEGAL, NASIONALPOS.COM – Momentum menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi dorongan bagi pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Tegal untuk terus berbenah. Bukan sekadar menyelesaikan urusan administrasi, pelayanan di Satpas SIM Tegal diarahkan untuk menghadirkan wajah pelayanan publik yang humanis, profesional, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, Selasa (11/08/2026). Senyum, keramahan, …

PGRI Lubuk Linggau Bahas Perlindungan dan Profesionalisme Guru

Andi Ledi Lubuk Linggau

11 Agu 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat diwakili Staf Ahli I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Achmad Hasian Ritonga, membuka Serasehan Pengurus PGRI Kota Lubuk Linggau bersama pemangku kepentingan pendidikan di Gedung Guru, Kelurahan Senalang, Selasa (11/8/2026). Kegiatan mengusung tema “Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru Menuju Lubuk Linggau JUARA.” …

Dosen Dipecat Laporkan Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Naim ke Polda Metro Jaya

dito

11 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta –  Berangkat dari persoalan PHK sepihak tanpa pemberitahuan dan tanpa pesangon, yang di duga dilakukan oleh pihak Universitas Trisakti dan di dukung oleh Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Na’im terhadap seorang dosen senior berinisial NIS, dengan alibi tidak dibayarkannya hak tersebut di karenakan yang bersangkutan masih dikategorikan sebagai calon dosen tetap selama 2015-2025, Serta …

Wali Kota Hadiri Rapat Paripurna DPRD Lubuk Linggau

Andi Ledi Lubuk Linggau

10 Agu 2026

NASIONALPOS.COM/LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau dalam rangka mendengarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau, Senin (10/8/2026). Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan …

Predikat AA Istimewa, Pesisir Selatan Raih Nilai 98,80 pada Indeks Reformasi Hukum 2026

Primadoni,SH

09 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ,kembali mencatat capaian positif dalam pelaksanaan reformasi hukum. Berdasarkan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Pesisir Selatan memperoleh nilai 98,80 dengan predikat AA (Istimewa). Hasil penilaian tersebut menjadi gambaran atas pelaksanaan reformasi hukum yang berlangsung …

Sambut HUT ke-81 RI, Robi Binur Imbau Warga Kibarkan Merah Putih

Primadoni,SH

08 Agu 2026

Pessel , Nasionalpos.com — Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dari Fraksi Partai Demokrat, Robi Binur, mengimbau masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) umumnya, khususnya Kecamatan Koto XI Tarusan untuk memasang dan mengibarkan bendera Merah Putih di halaman rumah masing-masing dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Imbauan tersebut …

x
x