Home » Headline » Tenaga Kesehatan Ikut Jadi Korban UUD Baru

Tenaga Kesehatan Ikut Jadi Korban UUD Baru

dito 09 Mei 2023 136

NasionalPos.com Jakarta– Seorang dokter memang terbiasa untuk berpikir dan bertindak sistematis dalam menegakkan diagnosa seorang pasien. Demikian juga seharusnya dalam melihat RUU Kesehatan yang telah menyulut unjuk rasa damai ribuan tenaga kesehatan (nakes) dari seluruh penjuru tanah air di Jakarta pada Senin 8 Mei 2023, demikian disampaikan dr.Zulkifli S Ekomei kepada awak media, Selasa, 9/5/2023 di Jakarta.

“Seperti diketahui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR( periode 1999 – 2004 telah memberlakukan UUD Baru yaitu UUD NRI 1945, dengan teknik seolah-olah melakukan perubahan bertahap sebanyak empat kali terhadap UUD’45 yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945.”ungkap dr.Zulkifli S Ekomei

Menurut dr.Zulkifli S Ekomei, pemberlakuan UUD NRI 1945 sebagai UUD baru tidak serta merta terjadi seolah-olah untuk memenuhi tuntutan rakyat terhadap perlunya reformasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena persiapannya dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif, Lembaga-lembaganya disiapkan lebih dahulu yang diisi oleh tenaga dididik di Amerika Serikat melalui aneka program beasiswa. Tenaga ini kemudian masuk ke lembaga-lembaga resmi pemerintah maupun swasta sambil melatih kader-kadernya, seperti misalnya DPR, MPR, Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, TNI dan Polri.

Langkah “konstitusional”nya dimulai dengan pencabutan TAP No.IV/MPR/1983 tentang referendum dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum.

“Sehingga penggantian atau perubahan Undang Undang Dasar tidak perlu lagi melalui referendum. Tapi bisa dilakukan oleh MPR yang sebetulnya tidak berwenang merubah atau mengganti UUD.”tukas dr.Zulkifli S Ekomei penggugat UUD45 hasil amandemen.

Baca Juga :  Lima Kecamatan Terdampak Banjir di Kabupaten Pati Telah Surut

Setelah itu lanjutnya, tim dibagi. Ada yang melalui MPR, dan lewat lembaga penekan di luar MPR. Lewat MPR tentu harus melalui partai politik. Maka terjadilah “eksodus” dari Partai Politik yang dianggap sebagai warisan Orde Baru yaitu Golongan Karya (padahal Golongan Karya adalah organisasi karya dan kekaryaan yang lahir di era Orde Lama) ke partai politik yang lahir dari fusi partai-partai politik dengan ideologinya beragam yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang merupakan pecahan dari Partai Demokrasi Indonesia.

“Oknum-oknum “kutu loncat” inilah justru yang pegang peran di MPR periode 1999-2004 dengan memimpin Panitia Ad Hoc 1, sedangkan anggota yang lain boleh disebut “penggembira” kalau tidak mau disebut “penghianat”. “tutur dr.Zulkifli S Ekomei

Menariknya, imbuh dr.Zulkifli S Ekomei , pada sekitar bulan September 1999 mereka dilantik, sebulan kemudian pada Oktober 1999 rancangan “perubahan” UUD sudah siap, tentu saja patut diduga rancangan ini bukan disiapkan oleh MPR tapi oleh institusi di luar MPR, Sementara oknum yang bertugas di lembaga penekan di luar MPR, melalui beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Non Pemerintah (Ornop) kemudian membentuk Koalisi Ornop Untuk Konstitusi Baru, melakukan beberapa kegiatan terutama membangun opini publik tentang perlunya dilakukan perubahan terhadap UUD, dengan memunculkan isu yang gampang memancing emosi publik seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Setelah berhasil mengganti UUD’45 dengan UUD baru yaitu UUD NRI 1945, maka muluslah agenda mereka untuk membuat UU yang pro kapitalis termasuk UU Kesehatan yang akan sangat mengganggu masa depan profesi tenaga kerja kesehatan di negerinya sendiri Indonesia.”tandas dr.Zulkifli S Ekomei

Baca Juga :  Di Sektor Energi Terbarukan, Konstribusi KPK Bisa Jadi Rujukan Dunia ke Depan

Lebih lanjut dr.Zulkifli S Ekomei mengungkapkan, dampak dari UUD 45 hasil amandemen itu, sekarang juga dirasakan oleh para dokter maupun tenaga kerja kesehatan lainnya, yang tentunya, profesi mulia tersebut mau tidak mau terkena imbasnya serta mengalami suatu ketentuan perundang-undangan yang menindas, mengekang dan bahkan mengabaikan nilai-nilai profesionalitas maupun nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada profesi tersebut,

“Karena itu, sudah saatnya para dokter bangkit untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari penjajahan gaya baru seperti yang pernah dilakukan para pendahulunya. Yakni para dokter yang tergabung dalam organisasi pergerakan Boedi Oetomo.”tegas dr.Zulkifli S Ekomei alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.

Di akhir perbincangannya, ia mengingatkan bahwa  semangat perjuangan para dokter yang tergabung dalam Boedi Oetomo disesuaikan dengan situasi sekarang. Kalau dulu Boedi Oetomo melawan kolonial Belanda,

“Sekarang saatnya para dokter bersatu melawan kapitalis gaya baru yang disebut oligarki. Apakah para dokter mau dijadikan budak sehingga pengabdiannya dikalahkan oleh pemilik modal?Saya mengapresiasi dan mendukung Gerakan aksi para dokter dan Tenaga Kesehatan yang ikut jadi korban UUD Baru, Salam Perjuangan !!!!!!! Merdeka !!!!!!!.”pungkas dr.Zulkifli S Ekomei yang kini berdomisili di Jakarta.

 

 

 

 

 

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Wali Kota Lepas Kafilah Kota Lubuk Linggau Mengikuti MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Selatan 2026

Admin Redaksi

22 Jun 2026

Nasionalpos.com/Lubuk Linggau-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat secara resmi melepas Kafilah Kota Lubuk Linggau untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXXI Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Lahat. Pelepasan dilaksanakan di Pelataran Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau, Senin (22/6/2026). Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa MTQ bukan sekadar ajang …

Poros Rawamangun Peringatkan Sudin Dishub Jakarta Timur, agar Bijaksana Dalam Lakukan Penertiban

dito

20 Jun 2026

NationalPos.com, Jakarta- Peristiwa pengemudi ojek online (ojol) yang memohon-mohon hingga menangis histeris karena motornya diangkut petugas Suku Dinas Perhubungan (Sudin Dishub) Jakarta Timur terjadi di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Kendaraan tersebut ditindak karena kedapatan parkir di atas trotoar yang melanggar aturan dan memicu kemacetan. Setelah video yang menayangkan Kejadian tersebut viral, hingga menuai respon simpatik …

KM Fortune Melimpah Disita, Nasib 1 Nahkoda dan 36 ABK Jadi Sorotan

- Banyuwangi

20 Jun 2026

Jakarta, Nasionalpos.com – Tim Kuasa Hukum PT Fortun Berkah Samudra menyampaikan keprihatinan atas penanganan perkara yang saat ini sedang berlangsung terhadap KM. FORTUNE MELIMPAH 99 GT 258. Perkara tersebut tidak hanya berdampak terhadap perusahaan sebagai pemilik kapal, tetapi juga berdampak langsung terhadap 1 (satu) orang nahkoda dan 36 (tiga puluh enam) Anak Buah Kapal (ABK) …

Klarifikasi Dugaan Pungli, SMAN 3 Painan Tegaskan Dana Orang Tua Merupakan Sumbangan Berdasarkan Kesepakatan Bersama

Primadoni,SH

19 Jun 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Mencuatnya dugaan pungutan liar (pungli) di SMA Negeri (SMAN) 3 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), pihak sekolah bersama Komite Sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Sumatera Barat (Sumbar) memberikan klarifikasi terbuka kepada publik. Mereka menegaskan bahwa dana yang selama ini dibayarkan oleh orang tua siswa bukanlah pungutan liar, melainkan sumbangan yang …

Ketum PP- PPM Paramita: PPM Siap sebagai solusi Ketahanan Nasional di bawah naungan Bacadnas

dito

19 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga (PP-PPM), Patriani Paramita Mulia, SH., LL.M, beserta jajaran dan rombongan diterima dengan sangat baik oleh Kepala Badan Cadangan Nasional (Bacadnas), Letjen TNI Gabriel Lema beserta seluruh pimpinan Bacadnas pada Kamis, 18 Juni 2026 di Markas Besar Badan Cadangan Nasional di Jakarta.   Pada kegiatan ini, Letjen …

Wali Kota Lubuk Linggau Ambil Rapor Anak, Dukung Gerakan Ayah Mengambil Rapor ke Sekolah

Admin Redaksi

19 Jun 2026

Nasionalpos.com/LUBUK LINGGAU – Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat, mengambil rapor anaknya di SDIT Mutiara Cendekia, Jumat (19/6/2026). Kehadiran orang nomor satu di Kota Lubuk Linggau tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) dan GEMAR (Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak ke Sekolah). Pemerintah Kota Lubuk Linggau menginisiasi kedua gerakan tersebut …

x
x