Home » Headline » Tenaga Kesehatan Ikut Jadi Korban UUD Baru

Tenaga Kesehatan Ikut Jadi Korban UUD Baru

dito 09 Mei 2023 143

NasionalPos.com Jakarta– Seorang dokter memang terbiasa untuk berpikir dan bertindak sistematis dalam menegakkan diagnosa seorang pasien. Demikian juga seharusnya dalam melihat RUU Kesehatan yang telah menyulut unjuk rasa damai ribuan tenaga kesehatan (nakes) dari seluruh penjuru tanah air di Jakarta pada Senin 8 Mei 2023, demikian disampaikan dr.Zulkifli S Ekomei kepada awak media, Selasa, 9/5/2023 di Jakarta.

“Seperti diketahui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR( periode 1999 – 2004 telah memberlakukan UUD Baru yaitu UUD NRI 1945, dengan teknik seolah-olah melakukan perubahan bertahap sebanyak empat kali terhadap UUD’45 yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945.”ungkap dr.Zulkifli S Ekomei

Menurut dr.Zulkifli S Ekomei, pemberlakuan UUD NRI 1945 sebagai UUD baru tidak serta merta terjadi seolah-olah untuk memenuhi tuntutan rakyat terhadap perlunya reformasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena persiapannya dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif, Lembaga-lembaganya disiapkan lebih dahulu yang diisi oleh tenaga dididik di Amerika Serikat melalui aneka program beasiswa. Tenaga ini kemudian masuk ke lembaga-lembaga resmi pemerintah maupun swasta sambil melatih kader-kadernya, seperti misalnya DPR, MPR, Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, TNI dan Polri.

Langkah “konstitusional”nya dimulai dengan pencabutan TAP No.IV/MPR/1983 tentang referendum dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum.

“Sehingga penggantian atau perubahan Undang Undang Dasar tidak perlu lagi melalui referendum. Tapi bisa dilakukan oleh MPR yang sebetulnya tidak berwenang merubah atau mengganti UUD.”tukas dr.Zulkifli S Ekomei penggugat UUD45 hasil amandemen.

Baca Juga :  Plt Kadis SDA: Sumur Resapan di Jakarta Tidak Ada yang Ditutup

Setelah itu lanjutnya, tim dibagi. Ada yang melalui MPR, dan lewat lembaga penekan di luar MPR. Lewat MPR tentu harus melalui partai politik. Maka terjadilah “eksodus” dari Partai Politik yang dianggap sebagai warisan Orde Baru yaitu Golongan Karya (padahal Golongan Karya adalah organisasi karya dan kekaryaan yang lahir di era Orde Lama) ke partai politik yang lahir dari fusi partai-partai politik dengan ideologinya beragam yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang merupakan pecahan dari Partai Demokrasi Indonesia.

“Oknum-oknum “kutu loncat” inilah justru yang pegang peran di MPR periode 1999-2004 dengan memimpin Panitia Ad Hoc 1, sedangkan anggota yang lain boleh disebut “penggembira” kalau tidak mau disebut “penghianat”. “tutur dr.Zulkifli S Ekomei

Menariknya, imbuh dr.Zulkifli S Ekomei , pada sekitar bulan September 1999 mereka dilantik, sebulan kemudian pada Oktober 1999 rancangan “perubahan” UUD sudah siap, tentu saja patut diduga rancangan ini bukan disiapkan oleh MPR tapi oleh institusi di luar MPR, Sementara oknum yang bertugas di lembaga penekan di luar MPR, melalui beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Non Pemerintah (Ornop) kemudian membentuk Koalisi Ornop Untuk Konstitusi Baru, melakukan beberapa kegiatan terutama membangun opini publik tentang perlunya dilakukan perubahan terhadap UUD, dengan memunculkan isu yang gampang memancing emosi publik seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Setelah berhasil mengganti UUD’45 dengan UUD baru yaitu UUD NRI 1945, maka muluslah agenda mereka untuk membuat UU yang pro kapitalis termasuk UU Kesehatan yang akan sangat mengganggu masa depan profesi tenaga kerja kesehatan di negerinya sendiri Indonesia.”tandas dr.Zulkifli S Ekomei

Baca Juga :  607 Pejabat Struktural di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta Dilantik Sekda Joko Agus

Lebih lanjut dr.Zulkifli S Ekomei mengungkapkan, dampak dari UUD 45 hasil amandemen itu, sekarang juga dirasakan oleh para dokter maupun tenaga kerja kesehatan lainnya, yang tentunya, profesi mulia tersebut mau tidak mau terkena imbasnya serta mengalami suatu ketentuan perundang-undangan yang menindas, mengekang dan bahkan mengabaikan nilai-nilai profesionalitas maupun nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada profesi tersebut,

“Karena itu, sudah saatnya para dokter bangkit untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari penjajahan gaya baru seperti yang pernah dilakukan para pendahulunya. Yakni para dokter yang tergabung dalam organisasi pergerakan Boedi Oetomo.”tegas dr.Zulkifli S Ekomei alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.

Di akhir perbincangannya, ia mengingatkan bahwa  semangat perjuangan para dokter yang tergabung dalam Boedi Oetomo disesuaikan dengan situasi sekarang. Kalau dulu Boedi Oetomo melawan kolonial Belanda,

“Sekarang saatnya para dokter bersatu melawan kapitalis gaya baru yang disebut oligarki. Apakah para dokter mau dijadikan budak sehingga pengabdiannya dikalahkan oleh pemilik modal?Saya mengapresiasi dan mendukung Gerakan aksi para dokter dan Tenaga Kesehatan yang ikut jadi korban UUD Baru, Salam Perjuangan !!!!!!! Merdeka !!!!!!!.”pungkas dr.Zulkifli S Ekomei yang kini berdomisili di Jakarta.

 

 

 

 

 

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Dr. Itje Chodidjah: Pembelajaran Harus Disesuaikan dengan Karakter Generasi Saat Ini

Primadoni,SH

18 Jul 2026

Pessel, Nasionalpos.com – Praktisi Pendidikan, Konsultan Pelatihan Guru, dan Edukator Independen Dr. Itje Chodidjah, M.A. mengimbau para guru di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi agar mampu menjawab kebutuhan peserta didik yang hidup di era yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Imbauan tersebut disampaikan Dr. Itje saat menjadi …

Disdik Pessel Gelar Temu Pendidikan Nusantara XIII, Perkuat Kompetensi Guru Hadapi Tantangan Pendidikan

Primadoni,SH

18 Jul 2026

Pessel , Nasionalpos.com– Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan menggelar Temu Pendidikan Nusantara (TPN) XIII Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang diikuti seluruh kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP, serta guru pengawas dari berbagai sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan berlangsung di Gedung Painan Convention Center (PCC), Sabtu (18/7/2026). Kegiatan tersebut dibuka …

Konfercab PWI Pessel Digelar 25 Juli, Tiga Calon Perebutkan Kursi Ketua

Primadoni,SH

17 Jul 2026

Pessel, Nasionalpos.com– Tiga calon akan bersaing memperebutkan kursi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat, dalam Konferensi Kabupaten (Konfercab) yang dijadwalkan berlangsung di Aula Pertemuan SMKN 1 Painan, Sabtu, 25 Juli 2026. Konfercab merupakan forum tertinggi organisasi di tingkat kabupaten untuk memilih ketua periode kepengurusan berikutnya sekaligus menentukan arah kebijakan organisasi …

Ketua DPRD Musi Rawas Hadiri Musrenbang Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2027

Andi Ledi Lubuk Linggau

17 Jul 2026

Asionalpos.com-Musi Rawas — Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, bertempat di Auditorium Pemkab Musi Rawas, Selasa (31/3/2026).   Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Musi Rawas, H. Suprayitno, dan dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas, Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kemenko …

Pimpin Paripurna HUT Musi Rawas, Ketua DPRD Singgung Perbedaan Kondisi Jalan Provinsi di Perbatasan Muratara

Andi Ledi Lubuk Linggau

17 Jul 2026

Nasionalpos.com /Musirawas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Musi Rawas Firdaus Cik Olah singgung jalan provinsi yang berlubang saat Pimpin Paripurna HUT ke-83 Kabupaten Musi Rawas.   Penegakan Hukum Pemerintah Pusat & Daerah Kondisi jalan provinsi yang berlubang tersebut berada di gapura perbatasan Musi Rawas dan Musi Rawas Utara.   Wakil Wali Kota Buka Gebyar …

DPRD Musi Rawas Gelar Paripurna Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025

Andi Ledi Lubuk Linggau

17 Jul 2026

Nasionalpos.com/MusiRawas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas (Mura) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Musi Rawas Tahun Anggaran 2025, Selasa (31/3/2026). Rapat yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Musi Rawas tersebut dihadiri sebanyak 21 dari total 40 anggota DPRD. Jalannya rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD …

x
x