Home » Headline » A.Syamsul Zakaria, SH,MH Pengacara Publik Mendaftar Sebagai Calon Senator Ke KPUD Provinsi DKIJakarta

A.Syamsul Zakaria, SH,MH Pengacara Publik Mendaftar Sebagai Calon Senator Ke KPUD Provinsi DKIJakarta

dito 10 Mei 2023 292

NasionalPos.com, Jakarta- Memasuki hari ke 10 pendaftaran bakal calon legislatif, Berbekal pendukung sebanyak 200.000 orang,  A Syamsul Zakaria, SH.MH atau yang lebih dikenal dengan nama Bang Syamzek berprofesi  pengacara rakyat didampingi istri serta beberapa orang team intinya, Rabu, 10/5/2023 sekitar pukul 13.45 WIB, tiba di kantor KPUD Provinsi DKI Jakarta untuk resmi mendaftarkan diri sebagai Calon anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta.

Nampak kehadirannya disambut oleh Sunardi KPUD DKI Jakarta beserta jajaran anggota maupun staf KPUD DKI Jakarta, yang kemudian menerima berkas pendaftaran sebagai calon DPD RI Provinsi DKI Jakarta yang bakal menjadi peserta pemilu 14 Februari 2024 mendatang.

Usai menjalankan prosesi penerimaan berkas persyaratan pendaftaran, Bang Syamzek panggilan akrab A. Syamsul Zakaria, SH. MH berprofesi sebagai pengajar public dan kurator, kemudian memasuki ruangan untuk verifikasi berkas dihadapan para petugas yang sudah menunggunya.

Baca Juga :  Komunitas Gens Z Apresiasi Kinerja Menkop & Siap Kolaborasi Kembangkan Kopdes Merah Putih.'

Usai pengecekan berkas persyaratan pendaftaran, A. Syamsul Zakaria, SH . MH didampingi istri dihadapan pers, di space yang telah disediakan oleh KPUD Provinsi DKI Jakarta, memberikan penjelasan visi-missinya maju sebagai calon senator dapil Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Syamsul, sebagai calon DPD RI DAPIL DKI Jakarta, bakal mendorong dan menginisiasi penegakkan hukum yang baik dan benar, serta meningkatkan peran berbagai lapisan masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi terhadap penyelenggaraan negara yang baik dan berwibawa,  sedangkan misi utamanya adalah menciptakan kehidupan pembauran kebangsaan yg harmonis di dalam bingkai NKRI berdasarkan Pancasila.

“Hari ini, saya didampingi istri serta rekan-rekan seperjuangan yang dengan loyalitas tinggi mengantarkan saya untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu  Dapil DKI Jakarta ke KPU DKI Jakarta tentunya didasarkan pada niat yang tulus dan iklas, saya berkomitmen untuk memenangkan hati masyarakat Jakarta dan memberikan yang terbaik bagi kota ini, untuk itu saya mohon doa dan dukungan dari warga Jakarta, demi terwujudnya perubahan yang lebih baik untuk Provinsi DKI Jakara Yang kita cintai bersama. Amin.” Pungkas A. Syamsul Zakaria.

Baca Juga :  DPU Kabupaten Pemalang,Terus Melakukan Perbaiki Infrastruktur Jalan Tahun. 2024

Dari rekam jejak Bang Syamzek lebih dikenal sebagai seorang aktivis dan politisi yang berpengalaman di berbagai organisasi diantaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Sedangkan saat ini, Syamzek yang meruapakan alumni Fakultas Hukum Universitas  Trisakti ini, juga menjabat sebagai Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) dan Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Jakarta.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Poros Rawamangun Desak Aparat Hukum, Usut Rp 50 Milyar APBD 2026 Pemprov DKI Jakarta, Untuk Pembangunan RSUD Cakung

dito

24 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Terkait dengan adanya temuan dugaan adanya dana Rp 50 Milyar bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 Pemprov DKI Jakarta, yang semestinya peruntukkannya membangun Rumah Sakit Daerah Cakung, yang total membutuhkan biaya Rp 400 milyar, namun hingga saat ini pembangunan fisiknya belum ada,   Maka kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, …

Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x