Home » Headline » Dito Disebut Terima 2 Bingkisan, Kejagung: Kita Lihat Perkembangannya

Dito Disebut Terima 2 Bingkisan, Kejagung: Kita Lihat Perkembangannya

dito 10 Okt 2023 126

NasionalPos.com, Jakarta-  Seorang saksi yang merupakan pegawai PT. Mora Telematika Indonesia bernama Resi Yuki Bramani dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Irwan Hermawan dkk di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 9/10/2023 kemaren.

Resi mengaku pernah dua kali menyerahkan bingkisan ke rumah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. Saksi menyebut Dito menerima langsung dana. Disebutkan dana itu digunakan untuk pengamanan kasus korupsi BTS 4G. Kejaksaan Agung (Kejagung) sebelumnya menyatakan akan membawa Dito ke persidangan pada 11 Oktober mendatang.

Selain akan dibawa ke dalam sidang, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana belum bisa memastikan diperiksa kembali atau tidaknya Dito oleh Kejagung di Gedung Bundar.

Baca Juga :  DPRD Gelar Rapat Paripurna Pembahasan Subtansi Atas Raperda RTRW

“Kita lihat dulu perkembangannya ya,” tegas Ketut kepada wartawan, Selasa 10/10/2023.

Adapun Kejagung didorong tegas mengusut keterlibatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo soal menerima uang Rp27 miliar. Terlebih, nama Dito disebut dalam keterangan di persidangan kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo.

“Harus berani, tegas, jangan pandang bulu,” kata Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie.

Baca Juga :  715 Rumah Terendam Banjir di Kota Kendari, dan 1 Jiwa Meninggal

Jerry mengatakan substansi kasus itu bukan sekadar sosok Dito atau nominal Rp27 miliar. Melainkan pertanggungjawaban kepada masyarakat soal proses hukum yang bebas kepentingan.

“Nama itu (Dito) sudah disebut (dalam persidangan), jangan sampai dia kebal hukum. Uang Rp27 miliar ini di kemanakan? Diapakan?” ujar dia. Jerry menyebut transparansi Kejagung dalam mengusut perkara itu penting. Supaya tidak menjadi bola liar di publik.

“Kalau (Rp27 miliar) dikembalikan, law enforcement atau penegakan hukum tetap harus ada,” tegas dia.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Undang undang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perlu Standar Pembuktian dan Pagar Hukum, Kata Andi Darwin R. Rangreng SH MH

dito

21 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR harus dikawal agar tidak menjadi alat represif dan tetap memulihkan kerugian negara. Selain itu, ternyata konsep perampasan aset tanpa pemidanaan, empat pilar pengelolaan aset, dan jalur hukum jika terjadi persoalan di dalam penerapan UU Perampasan Aset, demikian di sampaikan oleh Andi Darwin R Rangreng SH kepada …

Dewas KPK di Desak Poros Rawamangun, Segera Supervisi Perkara OTT Fadh Rafiq, sebab di duga ada Kejanggalan

dito

21 Nov 2026

Nasional pos.com, Jakarta-  KPK menangkap Fahd Rafiq dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jabodetabek pada 14 September 2026 dan menetapkannya sebagai tersangka pada 15 September 2026 bersama tujuh orang lainnya, termasuk pejabat ATR/BPN dan petinggi PT Summarecon Agung Tbk, nampaknya memicu polemik di masyarakat, bahkan berbagai sorotan terhadap kasus tersebut.   Kondisi tersebut di respon …

Cegah Gangguan Kamtibmas, Polsek Pesisir Utara Gelar Patroli Malam di Titik Rawan

Taufik Hidayat

18 Nov 2026

Pesisir Barat – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polsek Pesisir Utara melaksanakan patroli malam di wilayah hukum Polsek Pesisir Utara, Selasa (17/11/2026). Kegiatan patroli tersebut dilaksanakan sebagai upaya preventif guna mengantisipasi tindak kriminalitas, gangguan kamtibmas, serta menciptakan situasi keamanan yang aman dan kondusif bagi masyarakat, khususnya pada malam hari. Dalam pelaksanaan patroli, …

Di Atas Tanah Status Quo: Siapa Bertanggung Jawab atas Papan Klaim dan Perumahan di Manggala?

dito

17 Nov 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa lahan yang tidak kunjung selesai, maka untuk memahami kepemilikan lahan tersebut yang sah, sangat perlu di ketahui riwayat tanah nya .   Riwayat Tanah    Kepada wartawan, Andi Darwin R Rangreng SH, Selasa, 17/11/2026 di Makassar , ia menyampaikan bahwa Tanah seluas ±52 hektare, atau sekitar 520.000 meter persegi, dalam dokumen …

Poros Rawamangun Bakal Lapor ke KPK, Dugaan Mark-up Pengadaan Barang dan Jasa Program Sekolah Rakyat

dito

14 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) adanya dugaan potensi celah korupsi dan ketidakwajaran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada Program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2026 ini.   Terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Sabtu, 14/11/2026 di Jakarta, Ia mengatakan bahwa pihaknya …

Poros Rawamangun Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Mark-up Proyek pengadaan jasa sertifikasi halal di BGN bernilai total sekitar Rp141,79 miliar Tahun Anggaran 2025

dito

13 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan temuan BPK mengenai adanya kasus dugaan yang berpotensi mark-up dan penyimpangan dalam pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025.   Kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Jumaat, 13 November 2026 di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa dari temuan BPK tersebut, di duga Proyek …

x
x