Home » Headline » Kunjungi Pasar Pondok Bambu, Pj Gubernur Instruksikan Pengendalian Harga Bahan Pokok

Kunjungi Pasar Pondok Bambu, Pj Gubernur Instruksikan Pengendalian Harga Bahan Pokok

dito 13 Okt 2023 119

NasionalPos.com, Jakarta- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meninjau ketersediaan dan harga bahan pokok di Pasar Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat 13/10/2023.

Selama tinjauan, ia didampingi Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, M Anwar, dan mengecek beberapa komoditi, seperti beras, ayam, telur, cabai, dan minyak.

Dari hasil peninjauan tersebut, Pj Gubernur Heru mengungkapkan, ada beberapa harga barang yang mengalami kenaikan, penurunan, dan stabil.

“Pertama, harga beras naik Rp 1.000/kilogram, ayam naik Rp 1.000-1.500/ekor, cabai juga naik Rp 10.000/kilogram. Sedangkan, harga telur turun Rp 2.000/kilogram dan harga minyak stabil,” ujarnya, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta.

Baca Juga :  Uskup Agung Soroti Kasus TPPO di Hari Paskah

Menanggapi kenaikan harga pada sejumlah bahan pokok, salah satunya beras, Pj Gubernur Heru menginstruksikan Perumda Pasar Jaya untuk berkoordinasi dengan PT Food Station Tjipinang Jaya untuk meningkatkan suplai beras.

“Beras harus suplainya banyak, nanti Pak Dirut Perumda Pasar Jaya segera berkomunikasi dengan Food Station. Untuk harga lainnya juga akan dikoordinasikan dengan sejumlah stakeholder, sehingga dapat terkendali,” tuturnya.

Tidak hanya itu, Pj Gubernur Heru turut mengecek stan penyaluran sembako bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya untuk membenahi data bagi para penerima KJP Plus. Pj. Gubernur Heru menekankan, para pemegang kartu harus sesuai dengan realita di lapangan dan tepat sasaran.

Baca Juga :  Menhub Ajak Alumnus PPI Curug Berkontribusi Bangun Penerbangan

“KJP kalau dipakai untuk anak yang memang membutuhkan ya tidak apa-apa. Tadi juga ada yang ambil untuk makanan tambahan anak. Saat ini, Dinas Sosial sedang membenahi data sesuai dengan realita di lapangan, baik itu P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) maupun DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), itu datanya kita rapikan, sehingga penyaluran bantuannya tepat sasaran,” tandasnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Resmi Dibuka ; Warga Kini Bisa Lapor Langsung ke Kapolda Lampung Lewat Hotline Ini

Taufik Hidayat

22 Okt 2026

Lampung – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung membuka layanan pengaduan masyarakat melalui hotline “Lapor Pak Kapolda Lampung”. Layanan tersebut menjadi saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, informasi, maupun aspirasi secara langsung. Informasi mengenai layanan tersebut disampaikan melalui materi publikasi Polda Lampung menampilkan Kapolda Lampung Brigjen Pol Yustan Alpiani. Dalam publikasi itu, masyarakat dapat menghubungi hotline pengaduan …

Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Perkuat Kualitas Penegakan Hukum, Polres Pesisir Barat Jalani Supervisi Semester II Ditreskrimum Polda Lampung

Taufik Hidayat

21 Okt 2026

Pesisir Barat – Polres Pesisir Barat melaksanakan kegiatan Supervisi Semester II TA 2026 dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung pada hari Rabu (21/10/2026) pukul 09.00 WIB s.d. selesai, bertempat di Aula Polres Pesisir Barat. Kegiatan supervisi tersebut diikuti oleh seluruh personel Reskrim dari Polres Pesisir Barat dan Polres Lampung Barat yang dipusatkan di …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

x
x