Home » Headline » Siaga Bencana Hidrometeorologi Basah di Jawa Timur, Kepala BNPB : Waspada Puncak Musim Hujan Di Bulan Februari

Siaga Bencana Hidrometeorologi Basah di Jawa Timur, Kepala BNPB : Waspada Puncak Musim Hujan Di Bulan Februari

dito 16 Jan 2024 94

NasionalPos.com, Surabaya- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto S.Sos., M.M meminta segenap komponen pemangku kebijakan di wilayah Jawa Timur untuk mewaspadai puncak musim hujan pada awal tahun 2024.

“Berdasarkan prediksi curah hujan pada tahun 2024 oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Jawa Timur menjadi salah satu wilayah dengan puncak musim hujan di bulan Februari,” jelas Suharyanto pada Rapat Koordinasi Antisipasi dan Siaga Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024 di wilayah Provinsi Jawa Timur, Selasa  16/1/2024.

Suharyanto menegaskan prediksi tersebut harus diatensi secara serius, sejalan dengan kejadian bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan tanah longsor yang telah terjadi pada beberapa wilayah pada Januari 2024.

“Prediksi dari BMKG menyatakan puncak musim hujan bulan Januari 2024 lalu salah satunya di Jawa Barat, kemudian terjadi bencana tanah longsor di Subang dan banjir di Dayeuhkolot,” tutur Suharyanto.

“Prediksi ini wajib ditindaklanjuti dengan langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan daerah,” tegasnya.

Selain Jawa Timur, adapun wilayah lainnya dengan prediksi dilanda puncak musim hujan di bulan Februari 2024 meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan.

Baca Juga :  Acara APDESI Dukung Prabowo-Gibran, Diduga Langgar Aturan Pemilu, Bakal Dilaporkan ke Pihak Berwajib oleh DPP Gerakan Ganjar

Suharyanto mengemukakan beberapa langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak dari ancaman bencana hidrometeorologi basah.

“Pertama lakukan penanaman vegetasi dan pemangkasan ranting pohon yang rentan patah, kemudian memperkuat tanggul sungai dan lereng serta pembersihan drainase,” terangnya.

“Perhatikan dan lakukan penataan pemukiman di sepanjang bantaran sungai dan kembangkan jaringan komunikasi sebagai suatu sistem peringatan dini berbasis masyarakat sehingga jika terjadi potensi bahaya, informasinya dapat langsung diketahui warga setempat,” tambahnya.

Suharyanto turut mengingatkan penetapan rambu rawan bencana dan jalur evakuasi serta pengerukan sedimen sungai yang berguna untuk restorasi daya tampung debit air.

“Terakhir upaya melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) juga dapat dilakukan untuk mengurangi intensitas curah hujan yang melanda wilayah dengan ancaman bencana banjir dan tanah longsor,” pungkasnya.

“Walaupun prediksi di bulan Februari, tidak berarti kewaspadaan kita menurun pada bulan-bulan selanjutnya, selalu tingkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan karena bencana dapat terjadi kapan saja,” ujar Suharyanto.

Baca Juga :  LPMLK Desak Kajagung Telusuri Dugaan Persengkongkolan Tender Proyek Infrastruktur Perguruan Tinggi di Kementerian Pendidikan Tinggi

Sebagai informasi, dari total 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, sebanyak 27 kabupaten/kota telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi dan tiga kabupaten menetapkan status tanggap darurat, yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Blitar.

BNPB memberikan dukungan dalam upaya mitigasi dan penanganan darurat bencana hidrometeorologi di Jawa Timur, yakni Bantuan Operasional Dana Siap Pakai (DSP) untuk Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang telah menetapkan status siaga dan tanggap darurat bencana hidrometeorologi basah masing-masing sebesar 250 juta rupiah.

Selain itu, BNPB menyalurkan dukungan peralatan logistik kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa 8 unit Perahu Katamaran 3,2 meter, 13 set tenda pengungsi, 33 set tenda keluarga, 45 unit genset 2 KVA, 1.900 lembar selimut dan matras serta 110 unit velbed.

“Lakukan stimulan awal dengan bantuan yang diberikan, siapkan langkah-langkah mitigasi untuk meminimalisir dampak dari potensi bencana hidrometeorologi basah yang sewaktu-waktu dapat terjadi,” tutup Suharyanto.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

Marwah Daud: Saatnya Gerakan Ekonomi Rakyat Rontokkan Oligarki

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan asisten peneliti Unesco dan World Bank, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyerukan Rakyat Indonesia untuk bangkit dan melawan oligarki melalui Gerakan Ekonomi Rakyat. Seruan itu dilontarkan Marwah Daud saat menjadi nara sumber Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI …

TB Massa: Indonesia Gagal Bangun Demokrasi

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Prof. (assoc) TB. Massa Djafar menganggap Indonesia telah gagal membangun kehidupan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan TB Massa sebagai nara sumber dalam sesi dialog Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa …

Pancasila bukan untuk slogan, tapi untuk dijalankan

dito

01 Jun 2026

Nasionalpos.com, Jakarta- Proses lahirnya Pancasila tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan melalui adu gagasan yang intens dalam sidang PPKI. Namun, adu gagasan ini diselesaikan setelah dihilangkan kata kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penganutnya. Suatu kompromi nasional saat itu, yang kemudian pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila yang Sah sebagai ideologi negara adalah …

MS. Kaban: Indonesia Belum Menemukan Pemimpin Yang Tepat

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan Menteri Kehutanan, Dr. MS. Kaban menilai Bangsa Indonesia belum menemukan pemimpin yang tepat. Indikasinya, segala bentuk kejahatan dan yang dibenci Allah SWT semakin tumbuh subur. Hal itu dilontarkan Kaban yang juga dikenal senior KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) dalam Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi …

Rochendi Terpilih Ketua KAHMI Rayon Unas Periode 2026-2030

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Rochendi Suryadinata terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Korps Alummni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rayon Universitas Nasional (Unas) periode 2026-2030 menggantikan Hamka, S.IP, M.si yang menjabat periode 2022-2026. Musyawarah KAHMI Rayon Unas yang digelar di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat pada Minggu (31/5/2026) kali ini bertema Merajut Silaturahim, Meneguhkan Kiprah Menyongsong Kepemimpinan Baru …

x
x