Home » Headline » KPK akan Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi Pesawat Tempur

KPK akan Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi Pesawat Tempur

dito 13 Feb 2024 73

NasionalPos.com, Jakarta-  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima aduan dari Koalisi Masyarakat Sipil terkait dugaan korupsi pembelian pesawat Mirage 2000-5 di Kementerian Pertahanan. Ketua Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan, dugaan tersebut diperkuat dengan adanya dokumen yang cukup dalam pelaporannya.

“Melakukan pelaporan pengaduan dugaan tipikor dalam hal pembelian pesawat mirage 2000-5. Ini sebagaimana yang saat ini ramai dibicarakan,” kata Julius di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (13/2/2024).

“Laporan sudah kami siapkan dengan mengumpulkan informasi-informasi, kemudian mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi yang menurut kami cukup. Utamanya, bagi pijakan KPK dalam mengusut sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya,”.

Baca Juga :  Tuntutan JPU Ke Kuat Ma'ruf, Dinilai Belum Penuhi Rasa Keadilan

Dia berharap, KPK dapat menelusuri pengadaan ini. Utamanya di mana pengaduan ini untuk mengetahui terdapat unsur tindak pidana korupsi atau tidak.

“KPK yang lebih berwenang untuk menelusuri lebih lanjut. KPK yang lebih berwenang untuk menentukan apakah pembelian mirage ini masuk dalam kategori tipikor atau tidak,” katanya, mengungkapkan.

Berita ini mengungkapkan adanya kesepakatan antara RI dan Qatar untuk pembelian 12 jet tempur Mirage bekas senilai US$792 juta atau setara sekitar Rp12,4 triliun. Dalam berita disebutkan bahwa The Group of States Against Corruption (GRECO) mengungkapkan bahwa EIO telah membuka penyelidikan terhadap perusahaan Ceko yang terlibat pembelian tersebut.

Baca Juga :  Di HUT ke 23, FSAB Serukan Perkuat Soliditas Kebangsaan Dalam Hadapi Badai Krisis Global

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan verifikasi terkait laporan dugaan korupsi pesawat Mirage 2000-5. Laporan itu dilayangkan oleh Koalisi masyarakat sipil untuk reformasi keamanan.

“Ia benar, setelah kami cek, benar ada laporan dimaksud. Tentu berikutnya kami verifikasi sesuai ketentuan lebih dahulu oleh bagian pengaduan masyarakat di Kedeputian informasi dan Data KPK,” kata Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

Marwah Daud: Saatnya Gerakan Ekonomi Rakyat Rontokkan Oligarki

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan asisten peneliti Unesco dan World Bank, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyerukan Rakyat Indonesia untuk bangkit dan melawan oligarki melalui Gerakan Ekonomi Rakyat. Seruan itu dilontarkan Marwah Daud saat menjadi nara sumber Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI …

TB Massa: Indonesia Gagal Bangun Demokrasi

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Prof. (assoc) TB. Massa Djafar menganggap Indonesia telah gagal membangun kehidupan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan TB Massa sebagai nara sumber dalam sesi dialog Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa …

Pancasila bukan untuk slogan, tapi untuk dijalankan

dito

01 Jun 2026

Nasionalpos.com, Jakarta- Proses lahirnya Pancasila tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan melalui adu gagasan yang intens dalam sidang PPKI. Namun, adu gagasan ini diselesaikan setelah dihilangkan kata kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penganutnya. Suatu kompromi nasional saat itu, yang kemudian pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila yang Sah sebagai ideologi negara adalah …

MS. Kaban: Indonesia Belum Menemukan Pemimpin Yang Tepat

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan Menteri Kehutanan, Dr. MS. Kaban menilai Bangsa Indonesia belum menemukan pemimpin yang tepat. Indikasinya, segala bentuk kejahatan dan yang dibenci Allah SWT semakin tumbuh subur. Hal itu dilontarkan Kaban yang juga dikenal senior KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) dalam Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi …

Rochendi Terpilih Ketua KAHMI Rayon Unas Periode 2026-2030

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Rochendi Suryadinata terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Korps Alummni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rayon Universitas Nasional (Unas) periode 2026-2030 menggantikan Hamka, S.IP, M.si yang menjabat periode 2022-2026. Musyawarah KAHMI Rayon Unas yang digelar di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat pada Minggu (31/5/2026) kali ini bertema Merajut Silaturahim, Meneguhkan Kiprah Menyongsong Kepemimpinan Baru …

x
x