Pengaduan Kasus Dugaan Terlibatnya Politisi Nasdem di Kasus Bakamla 2016, Tak Direspon Komjak, PERAK Mengadu Ke Wantimpres

- Editor

Jumat, 2 September 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nasionalpos.com, Jakarta- Disinyalir tidak adanya respon tindaklanjut dari Komisi Kejaksaan terhadap pengaduan kinerja Jampidsus dalam penanganan dugaan keterlibatan sdr Donny Imam Priambodo (DIP) yang juga politisi Partai Nasdem pada tindak pidana suap proyek milik Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan menggunakan APBN-P tahun 2016 silam, yang hingga saat ini tidak nampak jelas tindaklanjut penanganannya, dari kondisi tersebut, maka masalah tersebut di adukan ke Wantimpres, demikian disampaikan Darul Muclis Juru bicara Persatuan Rakyat Anti Korupsi (PERAK) saat dihubungi pers, Jumaat, 2 September 2022 di Jakarta

“Membongkar kasus ini, rupanya butuh perjuangan ekstra keras, semua pintu instansi aparat hukum di negeri ini nampaknya enggan menanggani dugaan keterlibatan DIP pada tindak pidana suap proyek milik Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan menggunakan APBN-P tahun 2016 tersebut, makanya kami mengadukan masalah ini ke Wantimpres” ungkap Darul Muclis Juru bicara Persatuan Rakyat Anti Korupsi (PERAK)

Lebih lanjut Darul Muclis mengatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011  Komisi Kejaksaan dapat mengambil alih pemeriksaan apabila pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan tidak menunjukkan kesungguhan  atau belum menunjukkan hasil nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak laporan masyarakat diterima Kejaksaan,  semestinya jika Jampidsus tidak mampu menangani kasus yang dilaporkan pihaknya maka Komisi Kejaksaan bisa mengambil alih penanganan kasus tersebut, namun kenyataannya pengaduan pihaknya tidak ada tindaklanjut dari Kejaksaan (Jampidsus) maupun dari Komisi Kejaksaan, bahkan tidak ada laporan ke Presiden, karena sampai saat ini sdr DIP tidak tersentuh pemeriksaan apapun oleh Jampidsus maupun oleh Komisi Kejaksaan.

“Kami mengkhawatirkan adanya dugaan mempeti-eskan dugaan keterlibatan yang bersangkutan pada tindak pidana suap proyek milik Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016 silam, serta diduga adanya intervensi politik terhadap kasus tersebut, sehingga yang bersangkutan tidak tersentuh hukum, kalau ini terjadi maka jelas ini menciderai rasa keadilan masyarakat, dan dapat menimbulkan mosi tidak percaya rakyat terhadap aparat hukum, ini harus dicegah”tukas Darul Muclis.

Hal senada juga disampaikan Andi Hambali yang juga anggota PERAK, saat dihubungi awak media, ia mengatakan jika ini terjadi, maka ini jelas adanya diskriminasi dalam penegakkan hukum, yang tajam ke bawah tumpul ke atas, karena itu dirinya sangat berharap agar Wantimpres menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa  keberadaan Komisi Kejaksaan sangat perlu di evaluasi kinerja, sikap maupun kebijakannya, namun apabila tidak ada perbaikan di internal Komisi Kejaksaan, dan juga apabila tidak segera menindaklanjuti pengaduan masyarakat, diantaranya adalah dugaan keterlibatan sdr Donny Imam Priambodo (DIP) pada tindak pidana suap proyek milik Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016 silam,

Baca Juga :   KPK Ungkap Korupsi Kementan Terkait Dugaan Pemerasan Jabatan

“Maka Kami mengusulkan agar KOMISI KEJAKSAAN DIBUBARKAN SAJA, karena tidak ada manfaatnya bagi masyarakat, kinerjanya nggak ada gregetnya dan memboroskan anggaran negara, tidak efektiflah, kalau nggak ingin dibubarkan rakyat, perbaiki kinerja, respon cepat pengaduan masyarakat, jangan diskriminatif, independen kemudian hindari intervensi politik utamanya dalam penanganan dugaan keterlibatan DIP pada tindak pidana suap proyek milik Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016 silam”pungkas Andi Hambali kepada awak media, Jumaat, 2/9/2022 di Jakarta (*dit)

Loading

Berita Terkait

JAM-Datun Menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Menyetujui 2 Pengajuan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Narkoba
Jaksa Agung Tekankan Sinergitas dan Integritas dalam Memberantas Korupsi Pada Peringatan Hakordia 2024
Resmikan Sirkuit Gokart Avenue Jakarta, Ketum IMI Bamsoet Dorong Peningkatan Prestasi Balap Gokart Tanah Air
Haul Raden Pattah 522 Di Demak, Di Kesultanan Akan Doakan Polri, Didoakan dari Kamis Hingga Puncak Acara
Polres Tulungagung kerja sama Dengan PT. Wilmar Padi Indonesia dan Pemerintah Desa Lakukan Tanam Padi
Gerak Cepat Polresta Malang Kota Berhasil Tangkap 2 Jambret dengan Kekerasan yang Viral di Medsos
Dukung Generasi Cerdas, Polres Pacitan Bagikan Makanan Bergizi Gratis untuk Pelajar Sekolah Dasar

Berita Terkait

Senin, 9 Desember 2024 - 22:26 WIB

JAM-Datun Menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024

Senin, 9 Desember 2024 - 20:42 WIB

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Menyetujui 2 Pengajuan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Narkoba

Senin, 9 Desember 2024 - 18:21 WIB

Resmikan Sirkuit Gokart Avenue Jakarta, Ketum IMI Bamsoet Dorong Peningkatan Prestasi Balap Gokart Tanah Air

Senin, 9 Desember 2024 - 17:04 WIB

Haul Raden Pattah 522 Di Demak, Di Kesultanan Akan Doakan Polri, Didoakan dari Kamis Hingga Puncak Acara

Senin, 9 Desember 2024 - 16:44 WIB

Polres Tulungagung kerja sama Dengan PT. Wilmar Padi Indonesia dan Pemerintah Desa Lakukan Tanam Padi

Berita Terbaru