Pengaduan Kasus Dugaan Terlibatnya Politisi Nasdem di Kasus Bakamla 2016, Tak Direspon Komjak, PERAK Mengadu Ke Wantimpres

- Editor

Jumat, 2 September 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nasionalpos.com, Jakarta- Disinyalir tidak adanya respon tindaklanjut dari Komisi Kejaksaan terhadap pengaduan kinerja Jampidsus dalam penanganan dugaan keterlibatan sdr Donny Imam Priambodo (DIP) yang juga politisi Partai Nasdem pada tindak pidana suap proyek milik Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan menggunakan APBN-P tahun 2016 silam, yang hingga saat ini tidak nampak jelas tindaklanjut penanganannya, dari kondisi tersebut, maka masalah tersebut di adukan ke Wantimpres, demikian disampaikan Darul Muclis Juru bicara Persatuan Rakyat Anti Korupsi (PERAK) saat dihubungi pers, Jumaat, 2 September 2022 di Jakarta

“Membongkar kasus ini, rupanya butuh perjuangan ekstra keras, semua pintu instansi aparat hukum di negeri ini nampaknya enggan menanggani dugaan keterlibatan DIP pada tindak pidana suap proyek milik Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan menggunakan APBN-P tahun 2016 tersebut, makanya kami mengadukan masalah ini ke Wantimpres” ungkap Darul Muclis Juru bicara Persatuan Rakyat Anti Korupsi (PERAK)

Lebih lanjut Darul Muclis mengatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011  Komisi Kejaksaan dapat mengambil alih pemeriksaan apabila pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan tidak menunjukkan kesungguhan  atau belum menunjukkan hasil nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak laporan masyarakat diterima Kejaksaan,  semestinya jika Jampidsus tidak mampu menangani kasus yang dilaporkan pihaknya maka Komisi Kejaksaan bisa mengambil alih penanganan kasus tersebut, namun kenyataannya pengaduan pihaknya tidak ada tindaklanjut dari Kejaksaan (Jampidsus) maupun dari Komisi Kejaksaan, bahkan tidak ada laporan ke Presiden, karena sampai saat ini sdr DIP tidak tersentuh pemeriksaan apapun oleh Jampidsus maupun oleh Komisi Kejaksaan.

“Kami mengkhawatirkan adanya dugaan mempeti-eskan dugaan keterlibatan yang bersangkutan pada tindak pidana suap proyek milik Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016 silam, serta diduga adanya intervensi politik terhadap kasus tersebut, sehingga yang bersangkutan tidak tersentuh hukum, kalau ini terjadi maka jelas ini menciderai rasa keadilan masyarakat, dan dapat menimbulkan mosi tidak percaya rakyat terhadap aparat hukum, ini harus dicegah”tukas Darul Muclis.

Hal senada juga disampaikan Andi Hambali yang juga anggota PERAK, saat dihubungi awak media, ia mengatakan jika ini terjadi, maka ini jelas adanya diskriminasi dalam penegakkan hukum, yang tajam ke bawah tumpul ke atas, karena itu dirinya sangat berharap agar Wantimpres menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa  keberadaan Komisi Kejaksaan sangat perlu di evaluasi kinerja, sikap maupun kebijakannya, namun apabila tidak ada perbaikan di internal Komisi Kejaksaan, dan juga apabila tidak segera menindaklanjuti pengaduan masyarakat, diantaranya adalah dugaan keterlibatan sdr Donny Imam Priambodo (DIP) pada tindak pidana suap proyek milik Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016 silam,

Baca Juga :   RKPD 2023 Mulai Dibahas Komisi A DPRD DKI Jakarta dan Mitra Eksekutif

“Maka Kami mengusulkan agar KOMISI KEJAKSAAN DIBUBARKAN SAJA, karena tidak ada manfaatnya bagi masyarakat, kinerjanya nggak ada gregetnya dan memboroskan anggaran negara, tidak efektiflah, kalau nggak ingin dibubarkan rakyat, perbaiki kinerja, respon cepat pengaduan masyarakat, jangan diskriminatif, independen kemudian hindari intervensi politik utamanya dalam penanganan dugaan keterlibatan DIP pada tindak pidana suap proyek milik Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016 silam”pungkas Andi Hambali kepada awak media, Jumaat, 2/9/2022 di Jakarta (*dit)

Berita Terkait

Resolusi DK PBB untuk Gaza Di dukung Komisi I DPR RI
Kecepatan Surut Bukan Indikator Kesuksesan Penanganan Banjir
Pemprov DKI Buka Posko Konsultasi dan Pengaduan THR
Di Sidang Perdana PHPU 2024 DI MK, Anies Sebut Demokrasi Dalam Ancaman
Sidang Perdana Sengketa Pilpres di MK Bakal Dihadiri Abah Anies & Cak Imin
Anis Byarwati: Rasio Pajak Melempem Akibatkan Utang Kian Menumpuk
Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Jadi Pengumpul ZIS Terbanyak Tahun 2024
Pemdes Sindangsari genjot Perbaikan jalan Lingkungan jelang mudik lebaran
Berita ini 158 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 27 Maret 2024 - 21:12 WIB

Resolusi DK PBB untuk Gaza Di dukung Komisi I DPR RI

Rabu, 27 Maret 2024 - 20:32 WIB

Kecepatan Surut Bukan Indikator Kesuksesan Penanganan Banjir

Rabu, 27 Maret 2024 - 20:17 WIB

Pemprov DKI Buka Posko Konsultasi dan Pengaduan THR

Rabu, 27 Maret 2024 - 11:24 WIB

Di Sidang Perdana PHPU 2024 DI MK, Anies Sebut Demokrasi Dalam Ancaman

Selasa, 26 Maret 2024 - 20:26 WIB

Anis Byarwati: Rasio Pajak Melempem Akibatkan Utang Kian Menumpuk

Selasa, 26 Maret 2024 - 20:11 WIB

Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Jadi Pengumpul ZIS Terbanyak Tahun 2024

Senin, 25 Maret 2024 - 16:32 WIB

Pemdes Sindangsari genjot Perbaikan jalan Lingkungan jelang mudik lebaran

Senin, 25 Maret 2024 - 14:16 WIB

Pemerintah Diminta Evaluasi Wacana Berakhirnya Insentif HGBT 7 Industri

Berita Terbaru

Headline

Resolusi DK PBB untuk Gaza Di dukung Komisi I DPR RI

Rabu, 27 Mar 2024 - 21:12 WIB

Ekonomi

Pemprov DKI Buka Posko Konsultasi dan Pengaduan THR

Rabu, 27 Mar 2024 - 20:17 WIB