Home » Nasional » daerah » Di Momentum Peringatan Hari Nelayan Nasional, DPW PNTI Prov DKI Jakarta Desak Pemerintah Koreksi Kebijakan di Sektor Perikanan

Di Momentum Peringatan Hari Nelayan Nasional, DPW PNTI Prov DKI Jakarta Desak Pemerintah Koreksi Kebijakan di Sektor Perikanan

dito 06 Apr 2024 191

NasionalPos.com, Jakarta- Hari Nelayan Nasional yang diperingati setiap 6 April kembali mengingatkan semua pihak, terutama pemerintah, soal nasib nelayan di tengah deru ruang hidup mereka yang kian terdesak. Nelayan semakin tidak sejahtera dan pekerjaan ini mulai ditinggalkan.

Padahal Regulasi untuk mendorong kesejahteraan nelayan sejatinya sudah digulirkan pada 2016, yakni melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Aturan ini mengamanatkan negara hadir mendorong kesejahteraan pelaku sektor perikanan Meski demikian, upaya perlindungan dan pemberdayaan untuk mendorong kesejahteraan nelayan hingga saat ini masih dirasakan belum optimal, demikian disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia ( DPW PNTI) Prov DKI Jakarta  Mohammad Tahir kepada awak media di Jakarta, Sabtu, 6/4/2024

“Kehidupan nelayan semakin berat, sedangkan belum terlihat kebijakan dari pemerintah secara serius dan tepat sasaran untuk mendorong kesejahteraan nelayan,” ungkap Mohammad Tahir.

Baca Juga :  Majelis MH ABD Hadir di Talkshow & Kajian Muharram, Bangkitkan Semangat Hijrah Menjadi Pribadi Penuh Manfaat

Menurutnya, tantangan pengelolaan perikanan yang dihadapi di tingkat provinsi justru direspons dengan kebijakan yang belum berpihak kepada nelayan, Pelaksanaan skema perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 juga tidak diatasi dengan politik penganggaran yang menyejahterakan dan tuntas dari hulu ke hilir.

“ Contohnya, program peningkatan kesejahteraan nelayan kecil justru berhenti pada aspek fisik semata dan tidak menyasar kebutuhan hidup dasar nelayan, seperti pendidikan dan kesehatan nelayan dan anggota keluarganya.” Tukas Mohammad Tahir

Hal ini, lanjut Mohammad Tahir, menjadi semakin vital di tengah dampak perubahan iklim. melimpahnya ikan kian dirasakan oleh nelayan seperti mitos yang makin jauh dan sukar untuk ditangkap, hingga kini, nelayan kecil masih kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Mereka juga berhadapan dengan besarnya risiko kehilangan nyawa karena harus melaut lebih jauh menyusul beroperasinya industri pertambangan. Ada pula risiko konflik horizontal dengan nelayan yang masih menggunakan bom ikan.

Baca Juga :  Satgas Pamtas RI-Malaysia Pos Kapar Normalisasi Sumber Air Bersih di Desa Kapar

“Ya, di momentum peringatan Hari Nelayan Nasional, kami sangat berharap pemerintah perlu mengoreksi segala kebijakan perikanan yang mematikan kehidupan nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil di dalam negeri. Di antaranya adalah pemberian izin pemanfaatan pasir laut, ekspor benur lobster, dan kapal asing masuk ke Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), Selamat Hari Nelayan Nasional, bersatulah kaum nelayan, berjuang untuk meraih kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup kaum nelayan.”pungkas Mohammad Tahir.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Undang undang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perlu Standar Pembuktian dan Pagar Hukum, Kata Andi Darwin R. Rangreng SH MH

dito

21 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR harus dikawal agar tidak menjadi alat represif dan tetap memulihkan kerugian negara. Selain itu, ternyata konsep perampasan aset tanpa pemidanaan, empat pilar pengelolaan aset, dan jalur hukum jika terjadi persoalan di dalam penerapan UU Perampasan Aset, demikian di sampaikan oleh Andi Darwin R Rangreng SH kepada …

Dewas KPK di Desak Poros Rawamangun, Segera Supervisi Perkara OTT Fadh Rafiq, sebab di duga ada Kejanggalan

dito

21 Nov 2026

Nasional pos.com, Jakarta-  KPK menangkap Fahd Rafiq dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jabodetabek pada 14 September 2026 dan menetapkannya sebagai tersangka pada 15 September 2026 bersama tujuh orang lainnya, termasuk pejabat ATR/BPN dan petinggi PT Summarecon Agung Tbk, nampaknya memicu polemik di masyarakat, bahkan berbagai sorotan terhadap kasus tersebut.   Kondisi tersebut di respon …

Pemkot Bandar Lampung Sambut Kedatangan Kontingen Porprov X Lampung 2026

Taufik Hidayat

17 Nov 2026

Bandar Lampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung menyambut kedatangan kontingen kabupaten dan kota peserta Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Lampung 2026 di Gedung Olahraga (GOR) Siger, Selasa (17/11/2026). Penyambutan dilakukan oleh sejumlah pejabat Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai bentuk dukungan dan penghormatan kepada para atlet serta ofisial yang akan mengikuti ajang olahraga tingkat Provinsi Lampung …

Di Atas Tanah Status Quo: Siapa Bertanggung Jawab atas Papan Klaim dan Perumahan di Manggala?

dito

17 Nov 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa lahan yang tidak kunjung selesai, maka untuk memahami kepemilikan lahan tersebut yang sah, sangat perlu di ketahui riwayat tanah nya .   Riwayat Tanah    Kepada wartawan, Andi Darwin R Rangreng SH, Selasa, 17/11/2026 di Makassar , ia menyampaikan bahwa Tanah seluas ±52 hektare, atau sekitar 520.000 meter persegi, dalam dokumen …

Respons Cepat Camat dan Lurah, Turun Langsung Bantu Warga Terdampak Banjir di Pasar Tengah Pesisir Barat

Taufik Hidayat

15 Nov 2026

PESISIR BARAT – Hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah Kabupaten Pesisir Barat sejak siang hingga malam hari mengakibatkan banjir di wilayah Kecamatan Pesisir Tengah. Ketinggian air di sejumlah titik bahkan dilaporkan mencapai di atas lutut orang dewasa hingga merendam puluhan rumah warga di Lingkungan Pasar Tengah. Merespons kondisi tersebut, Camat Pesisir Tengah, Joni Nasbar, S.KM., …

Poros Rawamangun Bakal Lapor ke KPK, Dugaan Mark-up Pengadaan Barang dan Jasa Program Sekolah Rakyat

dito

14 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) adanya dugaan potensi celah korupsi dan ketidakwajaran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada Program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2026 ini.   Terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Sabtu, 14/11/2026 di Jakarta, Ia mengatakan bahwa pihaknya …

x
x