- HukumUang Titipan Pelunasan Rp50 Juta Diterima, BPR Arto Moro Diduga Tetap Tolak Pelunasan dan Hendak Lelang Rumah yang Masih Berperkara di PN Semarang
- NasionalStaf Ahli II Pimpin Rapat Evaluasi PB-PSWA dan Kerja Sama PT Linggau Bisa
- NasionalWako Ikuti Rakor Lintas Sektoral Penanganan Karhutla
- daerahMuslim M Yatim Ajak Masyarakat Rawat Persatuan dalam Keberagaman
- HukumKeluarga Fujiyanto/Yanto/Petak nyatakan Komitmen Untuk Restorative Justice/RJ terkait kasus Sholeh, melalui Kuasa Hukumnya Adv. Sukindar, S.H.*
Di Momentum Peringatan Hari Nelayan Nasional, DPW PNTI Prov DKI Jakarta Desak Pemerintah Koreksi Kebijakan di Sektor Perikanan
NasionalPos.com, Jakarta- Hari Nelayan Nasional yang diperingati setiap 6 April kembali mengingatkan semua pihak, terutama pemerintah, soal nasib nelayan di tengah deru ruang hidup mereka yang kian terdesak. Nelayan semakin tidak sejahtera dan pekerjaan ini mulai ditinggalkan.
Padahal Regulasi untuk mendorong kesejahteraan nelayan sejatinya sudah digulirkan pada 2016, yakni melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
Aturan ini mengamanatkan negara hadir mendorong kesejahteraan pelaku sektor perikanan Meski demikian, upaya perlindungan dan pemberdayaan untuk mendorong kesejahteraan nelayan hingga saat ini masih dirasakan belum optimal, demikian disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia ( DPW PNTI) Prov DKI Jakarta Mohammad Tahir kepada awak media di Jakarta, Sabtu, 6/4/2024
“Kehidupan nelayan semakin berat, sedangkan belum terlihat kebijakan dari pemerintah secara serius dan tepat sasaran untuk mendorong kesejahteraan nelayan,” ungkap Mohammad Tahir.
Menurutnya, tantangan pengelolaan perikanan yang dihadapi di tingkat provinsi justru direspons dengan kebijakan yang belum berpihak kepada nelayan, Pelaksanaan skema perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 juga tidak diatasi dengan politik penganggaran yang menyejahterakan dan tuntas dari hulu ke hilir.
“ Contohnya, program peningkatan kesejahteraan nelayan kecil justru berhenti pada aspek fisik semata dan tidak menyasar kebutuhan hidup dasar nelayan, seperti pendidikan dan kesehatan nelayan dan anggota keluarganya.” Tukas Mohammad Tahir
Hal ini, lanjut Mohammad Tahir, menjadi semakin vital di tengah dampak perubahan iklim. melimpahnya ikan kian dirasakan oleh nelayan seperti mitos yang makin jauh dan sukar untuk ditangkap, hingga kini, nelayan kecil masih kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Mereka juga berhadapan dengan besarnya risiko kehilangan nyawa karena harus melaut lebih jauh menyusul beroperasinya industri pertambangan. Ada pula risiko konflik horizontal dengan nelayan yang masih menggunakan bom ikan.
“Ya, di momentum peringatan Hari Nelayan Nasional, kami sangat berharap pemerintah perlu mengoreksi segala kebijakan perikanan yang mematikan kehidupan nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil di dalam negeri. Di antaranya adalah pemberian izin pemanfaatan pasir laut, ekspor benur lobster, dan kapal asing masuk ke Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), Selamat Hari Nelayan Nasional, bersatulah kaum nelayan, berjuang untuk meraih kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup kaum nelayan.”pungkas Mohammad Tahir.
Padang, Nasionalpos. Com — Lebih dari 150 peserta dari berbagai paguyuban etnis dan kelompok masyarakat di Kota Padang mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar Anggota DPD RI sekaligus anggota MPR RI, H. Muslim Muhammad Yatim, L.C., M.M., bersama Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan berlangsung di Aula HNI Cabang Padang, Jalan …
Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …
NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …
NasionalPos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk terbuka soal status hukum Jaksa Syahrul dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid. “Kami baru saja menyerahkan surat perihal Permintaan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hukum dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm. Surat ini juga kami tembuskan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda …
Di tulis dan di sampaikan oleh Dr Kristiya Kartika Salah satu Pengamat Politik dan Mantan Pejabat Pemerintah Moch. Said Didu menganalisis secara terbuka bahwa dalam gejolak politik akhir-akhir ini, peran tokoh politik dan mantan Penguasa yang didukung Oligarki domestik dan asing cukup strategis. Jaringan aktivitas pergerakan regional dan domestik menurutnya juga …
Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki) NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …
NASIONALPOS.com II Banyuwangi, 20 November 2024 – Kasus penipuan dan pemerasan yang mengatasnamakan media Tribunnews kembali terjadi. Kali ini, pelaku yang diduga bernama Noviar Arya Putra, bersama dengan kontak bernama Tiara, berhasil menipu korban melalui aplikasi WhatsApp. Modus yang digunakan kali ini mengarah pada ancaman penyebaran video asusila yang direkam secara video call (VC). …
Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Musyawarah Kabupaten (Muskab) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), sukses digelar di Aula Kantor Camat Lengayang pada Kamis (18/9) siang. Acara tersebut dimulai pukul 13.30 WIB dan berlangsung hingga selesai dengan lancar dan penuh semangat kebersamaan antar sesama insan pencak silat. Muskab kali ini …
NasionalPos.com, Depok– Diperoleh informasi yang menyebutkan bahwa Pangdivif 1 Kostrad yang baru, Brigjen TNI Bobby Rinal Makmun sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kodam (Kasdam) Jaya menggantikan Mayjen TNI Dedy Kusmayadi akan masuki masa Pensiun, secara resmi di lantik langsung oleh Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letjen TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., dalam suatu upacara serah terima jabatan (Sertijab) …
NasionalPos.com, Jakarta- Koperasi Merah Putih, sebuah gerakan ekonomi berbasis desa yang diinisiasi oleh pemerintah, mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Koperasi ini sungguh sungguh sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang bertinggal di wilayah pedesaan, dan bahkan bisa mengurangi ketergantungan pada tengkulak serta rentenir, demikian di sampaikan Faris Galuh Pratama Koordinator Gerakan Masyarakat Berdikari …
NasionaPos.com, Jakarta- Diperoleh informasi yang menyebutkan adanya indikasi oknum Kementerian Perhubungan RI yang di duga menciptakan suasana tidak kondusif untuk menyelesaikan permasalahan di kalangan ojol, Sinyalemen itu nampak ketika bakal di gelar nya FGD yang di laksanakan oleh Kementerian Perhubungan RI yang nampak nya mengundang para pihak yang selama ini berkaitan erat dengan permasalahan …
NasionalPos.com, Jakarta- Totok Ketua Forum Mahasiswa Jakarta Peduli Perumahan Rakyat, kepada wartawan, ia mengatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi telah terjadi kekerasan itu terjadi bukan hanya sekali, namun berulang kali dialami warga pemilik dan penghuni Rusunami Gading Nias Residence, Kelapa Gading (hanya sekitar 10% warga sesuai klaim dari Pengurus PPPSRS), dan nampaknya kejadian itu sudah berlangsung …
Banyuwangi – Nasionalpos.com ll Gerah terhadap pemberitaan yang menyudutkan Muhammad Murni (35) warga Kelurahan Klatak Kecamatan Kalipuro Kab Banyuwangi dengan judul berita ” Aksi Koboy Warga Todong Menggunakan Senpi Ke Jukir” menggelar jumpa pers dengan beberapa awak media di Banyuwangi . Jumpa pers itu di geber , Kamis (31/10/2024) siang di warung Mbok Judges …
Comments are not available at the moment.