Cegah Jakarta Tenggelam Akibat Krisis Air Tanah, Poros Rawamangun Usulkan Bentuk Satgas Pengawasan

NasionalPos.com, Jakarta- Tidak hanya dampak perubahan iklim, Jakarta terancam tenggelam karena dampak kerusakan lingkungan maupun akibat pemakaian air tanah tanpa kontrol menyebabkan  itu menjadi kenyataan.

Merespon hal itu, Aktifis Poros Rawamangun  berkolaborasi dengan BUMD Pemprov DKI Jakarta,  PAM Jaya dan sejumlah pihak megelar Diskusi Publik Lingkungan dengan Tema Jakarta Tenggelam akibat Krisis Air Tanah, diselenggarakan di Gedung KNPI DPD I Daerah Khusus Jakarta, Rabu, 12 Juni 2024.

“Diskusi ini tujuannya karena adanya kesadaran lingkungan oleh segenap aktifis dan pengiat lingkungan Jakarta terhadap masa depan Kehidupan warga Jakarta itu sendiri,” ujar Ketua Aktifis Poros Rawamangun, Rudy Darmawanto saat memberikan kata sambutan di acara Diskusi tersebut.

Menurut Rudy, seperti di ketahui problem pengadaan air bersih di Jakarta sangat membutuhkan konsentrasi penting agar kebutuhan air bersih di Jakarta dapat terpenuhi, banyaknya penggunaan air tanah di sejumlah kawasan rumah susun Jakarta yang menggunakan air dengan komposisi 30 persen menggunakan PDAM dan 70 persen menggunakan air tanah, berdampak pada semakin naiknya air laut, maka dimungkinkan Jakarta bisa jadi tenggelam sebagaimana perkiraan banyak ahli lingkungan, Pengunaan air tanah oleh sebagian warga dan corporate (perusahaan) baik warga biasa atau apartemen, perkantoran, rumah susun dan lainnya berakibat krisis air tanah menyebabkan naiknya rembesan air laut ke daerah pertengahan kota Jakarta.

“Kondisi tersebut harus dicegah melalui Regulasi dan pengawasan terhadap pengunaan air tanah harus menjadi kebijakan lingkungan Pemprov DKI Jakarta,  dan harus ditegakan tanpa pandang bulu, pengawasan aktif terhadap hal tersebut harus segera mungkin dilakukan, kerja sama para pihak antara lain Pemprov DKI Jakarta, Aparatur Hukum dan Aktifis serta Pengiat Lingkungan Jakarta .Kalau tidak maka tunggu waktunya Jakarta Tenggelam.”tukas Rudy Darmawanto.

Sementara itu, Syahrul, Direktur Operasional Perumda Pam Jaya mengungkap beberapa kendala yang dialami perusahaannya karena masih belum dapat memenuhi pasokan air minum bagi warga Jakarta. Ia menjelaskan, selisih kekurangan bagi kebutuhan air bersih warga Jakarta mencapa 11 ribu liter perdetik dari tingkat kebutuhan pasokan air yang mencapai 31 ribu liter perdetik.

Tingginya selisih kekurangan itu salah satunya karena Pam Jaya baru dapat mengoptimalkan air bersih dari 2 sungai di Jakarta, yakni Sungai Ciliwung dan Sungai Pesangrahan. Sementara pengelolaan sungai Krukut baru tahun ini dikelola oleh Perumda Pam Jaya.

Selain itu, dalam hal jangkauan pengelolaan air bersih, saat ini Pam Jaya baru memiliki jaringan perpipaan air bersih yang menjangkau sebanyak 65 persen warga. Masih kekurangan 35 persen dari total kebutuhan.

“Kami tidak dapat asal mengelola air dari sungai-sungai di Jakarta sebab dipengaruhi langsung oleh ketahanan air di sungai-sungai tersebut,” kata Syahrul.

Sedangkan menurut Pengamat Jakarta, Budi Siswanto, dalam paparannya, ia mengatakan telah ditemukan adanya fakta semakin tinggi penggunaan air tanah untuk kebutuhan Gedung-gedung pecakar langit di Jakarta tanpa kendali, kondisi tersebut dapat terjadi akibat lemahnya pengawasan baik dari pemerintah provinsi, legislatif maupun dari stakeholder serta dari warga Jakarta, tentunya kondisi itu telah menjadi sorotan tajam bukan hanya dari pemerintah pusat, aktivis lingkungan hidup namun juga mendapat sorotan tajam dari dunia international.

“Ada sekitar 3 ribu sampai 4 ribu gedung-gedung tinggi di Jakarta, namun sayangnya hanya sekitar 200 gedung yang memiliki izin pengelolaan air bersih,” terangnya.

Untuk itu lanjut Budi Siswanto, dibutuhkan pengawasan mendalam soal izin pengelolaan air bersih beserta pengawasan terhadap penggunaan air tanah yang melibatkan warga Jakarta, agar tidak menimbulkan masalah di tengah krisis air akibat menurunnya permukaan tanah.