Saat Terima FSAB, Inggard Joshua Wakil Ketua Komisi A DPRD Sebut Sebelum Ada Keppres, Jakarta Masih Berstatus Ibukota Negara.

NasionalPos.com, Jakarta-  Jakarta yang merupakan satu-satunya kota megapolitan di Indonesia, pasca di sahkannya Undang-Undang No.2 Tahun 2024 tengan Daerah Khsusus Jakarta, nampaknya Kota Jakarta sudah tidak lagi menyandang status Ibukota Negara Republik Indonesia,

Kemudian terkait dengan perubahan status tersebut, muncullah suatu pertanyaan bagaimana kesiapan Jakarta setelah tidak lagi  menyandang status Ibu Kota serta upaya mensejahterakan Rakyat Jakarta, demikian di kemukakan Adam salah seorang anggota Forum Silahturahmi Anak Bangsa (FSAB) saat beraudensi dengan Inggard Joshua Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, di euang rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta, Selasa, 16/7/2024.

“Di kesempatan tatap muka dengan pak Inggard ini, kami sebagai warga Jakarta sudah semesti mengetahui sejauhmana kesiapan Jakarta setelah tidak menyandang status bukan sebagai Ibukota Negara, baik dari segi anggaran, ketahanan sosial, ekonomi maupun pangan, serta berbagai upaya mensejahterahkan warga Jakarta sebagai Kota Global bertaraf International” Ucap Adam.

Selain itu, lanjut Adam, pada pertemuan ini, dirinya bersama rekan-rekannya yang tergabung Forum Silahturahmi Anak Bangsa, juga mempertanyakan peran strategis Komisi A DPRD DKI Jakarta dalam momentum pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta mendatang, yang diharapkan tidak terjadi konflik seperti hal nya yang pernah terjadi pada pilkada Jakarta tahun 2019 silam.

“Kami sebagai generasi muda, tidak menghendaki ajang demokrasi lima tahunan tersebut menjadi ajang kompetisi pemilihan kepala daerah yang tidak sehat bahkan memicu terjadinya konflik yang mencemaskan dan meresahkan warga Jakarta.”tukas Adam yang juga aktivis pengiat literasi

Sementara itu, menanggapi pernyataan dari Adam tersebut, Wakil Ketua Komisi A Inggard Joshua mengatakan bahwa persoalan wilayah DKI Jakarta yang rawan banjir dan tingkat kemacetan tinggi juga sesungguhnya kurang tepat ketika dijadikan sebagai alasan pemindahan IKN, hal itu adalah permasalahan perkotaan, sehingga pemindahan IKN tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ada di DKI Jakarta, perlu juga di ketahui oleh masyarakat terutama generasi muda, terkesan pemindahan Ibukota dari Jakarta ke IKN itu terburu-buru, padahal membentuk sebuah ekosistem dalam sebuah kehidupan perkotaan itu bukan hal yang mudah, dan juga membutuhkan waktu yang lama.

“ Membangun sebuah ibukota itu tidak lah mudah, dan membutuhkan anggaran yang sangat luar biasa, baik itu untuk belanja pengadaan infrastruktur maupun belanja berbagai kebutuhan untuk membentuk ekosistem perkotaan, dan itu semua saat ini belum tersedia sepenuhnya di IKN, saya sudah meninjau dan melihat langsung ke IKN, kondisinya masih jauh dari harapan.” Ungkap Inggard Joshua.

Padahal, sambung Inggard Joshua, ekosistem perkotaan bertaraf international sudah tersedia di Jakarta melalui pembangunan secara bertahap, dan juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit pada setiap tahun penyelenggaraan pembangunan,

Meskipun demikian sebagai wilayah perkotaan besar, Jakarta masih di rundung kompleksitas permasalahan sosial, Pendidikan, Kesehatan, macet, banjir dll, apalagi Kota IKN yang terkesan pelaksanaan pembangunannya dipaksakan untuk segera di wujudkan sebagai Ibukota Negara,

Ia mengaku tidak menolak rencana pemindahan IKN. Namun, ia menilai rencana tersebut semestinya didasari oleh alasan yang kuat dan rasional dengan proses yang partisipatif dan transparan, serta di laksanakan secara bertahap, dan membutuhkan perencanaan persiapan yang sangat matang.

“ Selama Keppres mengenai pencabutan status Ibukota dari Jakarta maupun Keppres penetapan Nusantara sebagai Ibu kota Negara, DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta, masih focus melaksanakan Pembangunan fisik maupun non fisik dalam lingkup Jakarta sebagai Ibukota negara, nah kalau sudah ada Keppresnya, semua akan di rubah status Jakarta sebagai Kota Global, yang bukan lagi sebagai pusat pemerintahan.”tandas Inggard Joshua yang juga politisi Partai Gerindra DKI Jakarta.

Mengenai kesiapan pilkada Jakarta tahun 2024, menurut Inggard, komisi A DPRD DKI Jakarta sudah melakukan koordinasi maupun komunikasi dengan pihak terkait sebagai penyelenggara pilkada yakni KPUD dan Bawaslu DKI Jakarta serta stakeholder lainnya agar mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Gubernur & wakil Gubernur 2024 ini agar berlangsung aman, nyaman, jurdil dan tanpa konflik.

“Kami sangat mengapresiasi atas kehadiran anda kalian, anak-anak muda di DPRD DKI Jakarta ini, kami sangat berharap warga Jakarta terutama anak-anak mudanya seringkali datang ke DPRD untuk berdiskusi berdialog tentang berbagai permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Jakarta, kami siap mefasiltasi membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengkomunikasikannya ke SKPD terkait sebagai mitra kerja kami., terima kasih.”pungkas Inggard Joshua.

Hadir pada acara audensi ini adalah Suryo Susilo Ketua FSAB, beberapa anggota FSAB dari kalangan anak muda antara lain; Robert. Egi, Virgo, Faisal Bahri, Michael dan Yusuf Septian.