Home » Nasional » Lisda Hendrajoni: Revisi UU Peluang Perbaiki Kualitas Layanan Ibadah Haji

Lisda Hendrajoni: Revisi UU Peluang Perbaiki Kualitas Layanan Ibadah Haji

Primadoni,SH 20 Feb 2025 111

Lisda Hendrajoni: Revisi UU Peluang Perbaiki Kualitas Layanan Ibadah Haji

Jakarta, Nasionalpos.com — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, menyatakan revisi Undang-Undang No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah merupakan peluang untuk membenahi kualitas pelayanan.

“Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 adalah kesempatan yang baik untuk kita, khususnya Ditjen PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umrah) yang selama ini menjadi penyelenggara, tentu banyak sekali hal-hal yang dirasa menjadi catatan,” ungkap Lisda saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Haji dan Umrah Komisi VIII DPR dengan Dirjen PHU Kementerian Agama, Sestama BP Haji dan Deputi Kelembagaan Kemenpan-RB, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu mengungkapkan, sejumlah masalah klasik dalam penyelenggaraan haji kerap muncul dan hampir serupa setiap tahun.

Baca Juga :  Komunitas Muna Rantau Gelar Gema Ramadhan, Ajak Mempererat Silaturahim dan Lestarikan Budaya Muna

Maka penting dalam mengevaluasi kebijakan yang ada, terutama dalam hal pelaksanaan ibadah haji oleh Ditjen PHU.

“Kalau kita lihat, masalah-masalah yang tekaiit dengan penyelenggaraan haji setiap tahun kurang lebih sama. Misalnya antrian kuota, pelayanan, masalah lansia, dan makanan. Setiap tahun itu selalu ada dan berulang,” kata Lisda.

Terlebih, lanjut Lisda, akan terjadi peralihan penyelenggara haji dari Ditjen PHU ke Badan Penyelenggara (BP) Haji. Hal itu menjadi catatan dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan haji. Termasuk, peluang kemampuan BP Haji menangani penyelenggaraan ibadah haji agar lebih optimal.

“Kalau kita melihat nanti dengan adanya BP Haji, ya ke depan apakah ini memang terakhir dilaksanakan oleh Dirjen PHU atau kah memang perlu waktu untuk belajar, karena yang selama ini sudah berjalan setiap tahun saja masih banyak sekali kelemahan-kelemahan,” paparnya.

Baca Juga :  Komisi VIII DPR RI Tinjau Persiapan Haji di Embarkasi Padang, Lisda Hendrajoni Tekankan Evaluasi Sistem

Menurutnya, terdapat dinamika yang sangat cepat terjadi di Arab Saudi. Penyelenggaraan haji dinilai bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan sebagai sektor industri bisnis.

“Kalau kita melihat dinamika di Arab Saudi, ya cepat sekali perubahan-perubahan peraturan. Kemudian bagaimana mereka memandang ibadah itu bukan cuma sekedar kita datang ke sana untuk beribadah, tapi mereka sendiri menjadikan ini sebagai industri, sebagai bisnis untuk mendatangkan orang sebanyak-banyaknya ke negara mereka. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita,” jelasnya.

Untuk itu, ia berharap ada perbaikan yang signifikan dalam penyelenggaraan ibadah haji agar tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan dapat dipertanggungjawabkan ke publik. Sekaligus, meningkatkan kualitas pelayanan bagi para jemaah haji Indonesia agar semakin baik ke depan. ***

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Dewas KPK Diminta Selidiki dan Klarifikasi Tudingan Terhadap Faisal Assegaf

Dhio Justice Law

18 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Barang bukti disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan aktivis Faisal Assegaf terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jendral Bea Cukai terus menuai polemik. Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof, TB Massa Djafar mengungkapkan kekawatirannya terhadap KPK yang dicurigai publik telah diintervensi kekuatan politik untuk membungkam kelompok sipil …

Bupati Garut Buka Rakar GTRA 2026 dan Kenalkan Skema Baru Redistribusi Lahan

Admin Redaksi

18 Apr 2026

  Garut,Nasionalpos.com Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, memimpin Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tingkat Kabupaten Garut Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kamis (16/4/2026). Pertemuan ini membahas penguatan sinergi lintas sektor guna memastikan penataan aset tanah mampu memberikan keadilan sosial dan nilai …

Sorotan Publik Terhadap Sultan Madura, H.Her

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H

17 Apr 2026

NASIONALPOS.com | PAMEKASAN – Nama Khairul Umam atau yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Haji Her, pemilik dari Bawang Mas Group, kini menjadi sorotan publik usai dirinya diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2026. Pemeriksaan ini memunculkan berbagai spekulasi di tengah publik, terutama karena yang bersangkutan selama ini dikenal getol memperjuangkan terbentuknya …

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Perkuat Seluruh Pos Keamanan serta Rest Area di PT Freeport Indonesia

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H

17 Apr 2026

  NASIONALPOS.com | Papua – Pascaserangan mendadak dan mematikan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, TNI bahkan menyiagakan kendaraan tempur taktis, salah satunya panser Anoa Pindad, di sejumlah titik PT Freeport Indonesia. Dengan mengenakan senjata lengkap, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Lucky Avianto, menyambangi Rest Area Mile 50 PT Freeport …

Wakil Bupati berharap kegiatan undian ini dapat semakin memotivasi masyarakat untuk meningkatkan budaya menabung

Admin Redaksi

15 Apr 2026

Nasionalpos.com/Musi Rawas – Bank Sumsel Babel menggelar kegiatan penyaringan hadiah undian grand prize Tabungan Pesirah sebagai bentuk apresiasi kepada para nasabah setia, khususnya di wilayah Musi Rawas dan Musi Rawas Utara.   Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Musi Rawas Utara H. Junius Wahyudi, Wakil Ketua DPRD Muratara, Pimpinan Cabang Bank Sumsel Babel Muara Rupit …

DPRD Musi Rawas Gelar Paripurna Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025

Admin Redaksi

15 Apr 2026

Nasionalpos.com/MusiRawas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas (Mura) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Musi Rawas Tahun Anggaran 2025, Selasa (31/3/2026). Rapat yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Musi Rawas tersebut dihadiri sebanyak 21 dari total 40 anggota DPRD. Jalannya rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD …

x
x