Hasil Kongres VI, PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo Subianto, Pengamat: Semoga PDIP Bisa Mewarnai Wajah Kabinet Merah Putih

NasionalPos.com, Jakarta-

Kongres PDI-P ke 6 berlangsung dari tgl 1-2 Agustus 2025 di di Bali Nusa Dua Convention Center, berhasil memilih kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP secara aklamasi untuk periode 2025-2030.

Kemudian mengambil keputusan politik untuk mendukung pemerintah Prabowo-Gibran, dan tidak berada pada posisi sebagai oposisi yang di harapkan oleh masyarakat Indonesia.

Tentunya mendapatkan respon dari berbagai kalangan, diantaranya dari Dr Kristiya Kartika Pengamat Politik, kepada wartawan ia mengatakan bahwa

Kondisi obyektif yg makin seru dan menyertai pelaksanaan Kongres PDIP 2025, membuat masyarakat harus makin mendalami secara kritis dan kreatif.

” Terkait dengan Kongres VI PDIP saya berpendapat perjuangan kita, kaum Nasionalis, harus makin menyadari bahwa elemen-elemen kekuasaan negara sedang dalam upaya menciptakan keseimbangan baru agar tdk. terjadi konflik politik, sosial, ekonomi dan budaya serta lainnya, yg ujungnya bisa merugikan mayoritas Rakyat.” Ungkap Dr. Kristiya Kartika yang juga mantan Ketua Presidium Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di era Orde Baru tersebut, kepada wartawan, Sabtu, 2 Agustus 2025 di Jakarta.

Menurutnya, fenomena yg terjadi bisa mencerminkan kondisi riil, dengan kehadiran Prabowo ke Solo menemui Jokowi dan memberi angin bagi kader-kader PSI dalam kongresnya bisa jadi hal itu dikaitkan dengan proses pemberian hak khusus Presiden di bidang Hukum kepada Hasto dan Tom Lembong serta lainnya, serta memberikan indikasi obyektif bahwa Prabowo tetap mau dekat dengan Megawati plus PDIP, meski tidak harus terang-terangan berbeda dengan Jokowi & dinastinya.

” Selain itu, yang juga harus di cermati ketika terpilihnya Megawati lagi sebagai Ketum PDIP dengan suara bulat yang didahului pemberian hak khusus atas Hasto, tentunya hal tersebut juga merupakan “allarm perdamaian dan semangat baru” yg di perlukan Prabowo Plus Megawati sekaligus PDIP-GERINDRA.” Tukas Dr Kristiya Kartika.

Dengan situasi tersebut, lanjut Dr Kristiya, bukan mustahil Reshuffle Kabinet tetap akan dilaksanakan dan akan merangkul kader PDIP. Kalau toh tidak terjadi PDIP mau gabung dalam pemerintahan, tapi PDIP sudah bisa diandalkan oleh Prabowo dan Negara, jika benar-benar terjadi, maka bisa memicu terjadinya konflik Prabowo dan Jokowi plus rombongannya.

” Dari fenomena tersebut, Kaum Nasionalis seharusnya bisa melihat realitas ini, maka sebagai peluang memperkuat Jaringan Nasionalisme yg mengandalkan kekuatan mayoritas-massa Rakyat, yg adalah Kaum Marhaen dan Marhaenis. ” Ucap Dr Kristiya Kartika.

Tentunya, sambung Dr Kristiya Kartika, tidak bisa menerlantarkan aspek strategis sifat dan sikap seorang Kader Nasionalis yakni Kritis, Krearif, Andalkan Kemampuan Ilmu & teknologi serta memelihara dan menguatkan peradaban dan budaya Warisan Pejuang bangsa yg mendukung secara sistematis dan konsisten kesejahteraan serta kemakmuran mayoritas-massa Rakyat.

” Nah, sedangkan bagi PDI-P langkah membangun harmonisasi relasi politik dengan Presiden Prabowo, adalah momentum strategis yang juga merupakan penguat modal perjuangan Partai untuk terus menjadikan Indonesia mampu mewujudkan kemakmuran dan kemajuan Rakyatnya.”kata Dr Kristiya Kartika.

Lebih lanjut Dr Kristiya Kartika mengatakan bahwa dengan bermodalkan Sosialisme Indonesia dan Demokrasi Perwakilan yang merupakan Substansi nilai-nilai dasar Ideologi Pancasila, maka tentunya PDIP bisa mengerakkan kembali semangat kebersamaan berbagai bangsa dan negara di dunia, seperti keberhasilan Bung Karno dalam menggerakkan semangat merdeka dan berdaulat penuh bagi bangsa-bangsa Se Asia-Afrika serta kebersamaan Internasional dengan mewujudkan cita Negara2 Dunia Ketiga.

” Ya, semoga PDI-P dengan keputusannya untuk bergabung dalam Pemerintah Presiden Prabowo, di harapkan PDIP bisa menjaga Marwah kerakyatan nya, dan bahkan bisa mewarnai pemerintahan Prabowo Subianto, menjadi pemerintahan yang memprioritaskan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik pribadi atau kelompok, serta menjaga kedaulatan negara baik di bidang politik, ekonomi maupun di bidang kebudayaan.” Tandas Dr Kristiya Kartika.