- daerahAPJ:PSI Hentikan Teater Politik Terkait Taman Barito.
- daerahMengubah Tantangan Siber Menjadi Momentum: Bank Jakarta Tetap Pilar Kepercayaan dan Kemajuan Digital
- HeadlineKolaborasi Inovatif Dua Mata Kuliah: Komunikasi Internasional & Diplomasi Digital Universitas Paramadina
- daerahKomitmen Pramono, Optimalkan Keuangan Daerah
- HeadlinePOI Hadiri acara Konsolidasi Akbar & Perayaan Milad Presiden Prabowo Subianto

FBK Kecam PHK di PT Unicorn Handbag Factory:Mediasi Didorong Demi Keadilan Pekerja Lokal
Karawang,nasionalpos.com— Empat pekerja PT Unicorn Handbag Factory, Karawang, menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dinilai melanggar ketentuan hukum ketenagakerjaan. Federasi Buruh Kerakyatan (FBK) bersama Serikat Buruh Mandiri Unicorn (SBMU) mengecam tindakan perusahaan yang dianggap tidak sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2020, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.
Mediasi antara pihak perusahaan, pekerja yang di-PHK, FBK, dan SBMU difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang, berlangsung di Ruang Mediasi Disnakertrans pada Senin (5/08/2025). Salah satu tokoh FBK, Acil, menyampaikan bahwa mediasi dilakukan karena adanya indikasi pelanggaran hubungan industrial, termasuk PHK terhadap dua pekerja lokal, Narim dan Rusmini, yang telah bekerja selama dua tahun tanpa perjanjian kerja tertulis.
“Perusahaan ini tidak menjalankan regulasi ketenagakerjaan dan sistem kerja yang sesuai dengan undang-undang. Bahkan cenderung diskriminatif terhadap pekerja lokal,” tegas Acil.
Ia menyoroti bahwa Narim, sebagai warga asli Karawang Barat yang tinggal di sekitar kawasan industri, seharusnya mendapat perlakuan yang lebih adil dan layak. PHK sepihak tanpa dasar hukum yang jelas dinilai sebagai bentuk ketidakadilan terhadap putra daerah.
FBK juga mengungkap bahwa kasus serupa telah terjadi berulang kali di PT Unicorn Handbag Factory, menunjukkan pola ketidakpatuhan terhadap norma ketenagakerjaan.
“Ini bukan kasus pertama. Perusahaan kerap mengabaikan hak-hak pekerja dan tidak patuh pada undang-undang yang berlaku di Indonesia,” tambahnya.
Sebagai bagian dari Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, FBK bersama SBMU menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak pekerja dan mendorong terciptanya hubungan kerja yang adil, transparan, dan sesuai hukum.
“Kami akan terus mengawal proses ini dan memastikan para pekerja mendapatkan keadilan. Hubungan industrial harus dibangun atas dasar hukum, bukan semata kepentingan perusahaan,” tutup Acil.
Mediasi ini diharapkan menjadi titik awal penyelesaian yang berpihak pada pekerja, sekaligus peringatan bagi perusahaan agar lebih taat terhadap regulasi ketenagakerjaan dan menjunjung tinggi hak-hak buruh.
**Yuli**
dito
15 Okt 2025
NasionalPos.com, Jakarta-Secara formal, hubungan antara driver dan perusahaan aplikator disebut sebagai kemitraan. Namun dalam praktiknya, kemitraan ini bersifat tidak setara. Aplikator memiliki kendali penuh melalui algoritma, sistem pembagian order, serta mekanisme insentif dan sanksi. Hal ini menyebabkan posisi tawar driver menjadi lemah, demikian di sampaikan Fernando Yohanes SH, MH kepada wartawan, Rabu, 15/10/2025 di Jakarta. …
Primadoni,SH
19 Sep 2025
Pesisir Selatan, Nasionalpos.com – Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni melakukan peninjauan ke Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Gambir yang berlokasi di Kecamatan Sutera, Jumat (19/09). Kehadiran orang nomor satu di Pessel itu disambut hangat oleh masyarakat, pelaku usaha, serta pengelola sentra gambir yang sejak awal menaruh harapan besar terhadap keberlangsungan industri pengolahan komoditas unggulan daerah tersebut. …
Primadoni,SH
17 Sep 2025
Padang, Nasionalpos.com — Puluhan pelaku Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) di Kota Padang khususnya kecamatan Bungus Teluk Kabung mengikuti sosialisasi tentang pemasaran produk via online di Aula Kantor Camat Bungus Teluk Kabung, didampingi oleh Pendamping Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (Dinkop dan UKM), Rabu (17/9/2025). Mereka diberikan informasi tentang kerjasama dengan salah satu Perusahaan …
dito
14 Sep 2025
NasionalPos.com, Jakarta- Realisasi pengelolaan Participating Interest (PI) Wilayah Kerja (WK) Migas Offshore South East Sumatera (OSES) yang menjadi bagian dari Daerah Provinsi Jakarta sebesar 5%, yang dananya ditampung melalui PT Jakarta Oses Energi (JOE), Di duga telah mengingkari semangat Permen ESDM No. 37 Tahun 2016 sebagaimana yang telah diubah menjadi Permen ESDM No. 1 …
Ipin Leaa
12 Sep 2025
Karawang//nasionalpos.com – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) kabupaten Karawang, dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Karawang ke-392, Menggandeng Perhimpunan Hotel Republik Indonesia (PHRI). Selenggarakan Festival Olahan Kuliner Berbahan Baku Turubuk TURBO ( Turubuk Di jero), di Grand Ballroom Dewi Air Resto, Jumat (12/9/2025) sore. Acara dihadiri Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, Wakil Bupati H. Maslani, …
ardi
21 Agu 2025
Jakarta,NasionalPos.com– Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) menegaskan bahwa praktik budidaya lobster bukan sekadar kegiatan ekonomi, tetapi juga merupakan upaya nyata dalam melestarikan benih lobster. Hal ini didasarkan pada kenyataan di alam, bahwa tingkat kelangsungan hidup (survival rate /SR) lobster sangat rendah, yakni hanya sekitar 0,004–0,02 persen. “Dari 50.000 telur yang dihasilkan seekor induk lobster, biasanya hanya 2–10 ekor …
17 Mei 2022 892 views
NasionalPos.com, Depok– Diperoleh informasi yang menyebutkan bahwa Pangdivif 1 Kostrad yang baru, Brigjen TNI Bobby Rinal Makmun sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kodam (Kasdam) Jaya menggantikan Mayjen TNI Dedy Kusmayadi akan masuki masa Pensiun, secara resmi di lantik langsung oleh Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letjen TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., dalam suatu upacara serah terima jabatan (Sertijab) …
19 Sep 2025 863 views
Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Musyawarah Kabupaten (Muskab) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), sukses digelar di Aula Kantor Camat Lengayang pada Kamis (18/9) siang. Acara tersebut dimulai pukul 13.30 WIB dan berlangsung hingga selesai dengan lancar dan penuh semangat kebersamaan antar sesama insan pencak silat. Muskab kali ini …
23 Jul 2025 857 views
NasionaPos.com, Jakarta- Diperoleh informasi yang menyebutkan adanya indikasi oknum Kementerian Perhubungan RI yang di duga menciptakan suasana tidak kondusif untuk menyelesaikan permasalahan di kalangan ojol, Sinyalemen itu nampak ketika bakal di gelar nya FGD yang di laksanakan oleh Kementerian Perhubungan RI yang nampak nya mengundang para pihak yang selama ini berkaitan erat dengan permasalahan …
31 Okt 2024 844 views
Banyuwangi – Nasionalpos.com ll Gerah terhadap pemberitaan yang menyudutkan Muhammad Murni (35) warga Kelurahan Klatak Kecamatan Kalipuro Kab Banyuwangi dengan judul berita ” Aksi Koboy Warga Todong Menggunakan Senpi Ke Jukir” menggelar jumpa pers dengan beberapa awak media di Banyuwangi . Jumpa pers itu di geber , Kamis (31/10/2024) siang di warung Mbok Judges …
28 Jul 2025 802 views
NasionalPos.com, Jakarta- Koperasi Merah Putih, sebuah gerakan ekonomi berbasis desa yang diinisiasi oleh pemerintah, mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Koperasi ini sungguh sungguh sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang bertinggal di wilayah pedesaan, dan bahkan bisa mengurangi ketergantungan pada tengkulak serta rentenir, demikian di sampaikan Faris Galuh Pratama Koordinator Gerakan Masyarakat Berdikari …
09 Jul 2025 797 views
NasionalPos.com, Jakarta- Totok Ketua Forum Mahasiswa Jakarta Peduli Perumahan Rakyat, kepada wartawan, ia mengatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi telah terjadi kekerasan itu terjadi bukan hanya sekali, namun berulang kali dialami warga pemilik dan penghuni Rusunami Gading Nias Residence, Kelapa Gading (hanya sekitar 10% warga sesuai klaim dari Pengurus PPPSRS), dan nampaknya kejadian itu sudah berlangsung …
09 Okt 2025 736 views
NasionalPos.com, Jakarta – Calon Ketum Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Prof. KH. Husnan Bey Fananie segera somasi Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum (Menkum) tentang kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan Ketua Umum Mardiono dan Waketum Agus Suparmanto. Pengamat politik yang juga Ketua Program Doktor Universitas Nasional, Assoc.Prof. Dr. TB Massa Djafar menilai langkah tersebut …

Comments are not available at the moment.