Home » Nasional » daerah » APJ:PSI Hentikan Teater Politik Terkait Taman Barito.

APJ:PSI Hentikan Teater Politik Terkait Taman Barito.

dito 22 Okt 2025 497

NasionalPos.com, Jakarta-

Di tengah proses penataan ulang kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang berimbas pada isu relokasi pedagang Pasar Barito, aksi sejumlah politisi dan anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI menuai sorotan tajam.

Alih-alih menyajikan advokasi yang substantif, kehadiran mereka di lokasi justru dinilai sebagai upaya pencitraan politik yang berlebihan dan manipulatif, demikian yang di sampaikan oleh Wahyu selaku Presidium Aliansi Pemuda Jakarta, Rabu, 22/10/2025 di Jakarta.

Aksi Kamera, Minim Substansi

“Dengan kamera yang siap siaga, rombongan politisi ini tampil dan berpose di antara pedagang, mengklaim diri sebagai pembela rakyat kecil. Advokasi yang seharusnya menenangkan warga dan menawarkan solusi, sontak berubah menjadi sesi photoshoot terencana: pose prihatin di depan kios, caption heroik di media sosial, ” ungkap Wahyu

Hingga, lanjut Wahyu, video Instagram-ready yang diunggah dengan tagar perjuangan—semuanya tersusun rapi demi memenangkan algoritma.

Baca Juga :  Polres Pessel Ungkap Kasus Peredaran Narkoba, Empat Paket Shabu Disita

Wahyu memberikan kritik keras terhadap fenomena ini tolong PSI hentikan teater politik pencitraan.

Ia juga mengatakan bahwa pihaknya melihat ini bukan advokasi, tapi hanya lip service yang dibungkus konten. Advokasi sejati membutuhkan data, riset sosial, dan dialog yang konstruktif dengan Pemprov.

“Yang kami lihat hanyalah ‘politik pose’—di mana aksi visual lebih diutamakan daripada solusi kebijakan. Mereka datang untuk mencari simpati, bukan menyelesaikan masalah,”tegas Wahyu.

Objektifikasi Pedagang dan Janji Kosong

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta mengklaim sedang bekerja keras menuntaskan penataan kawasan dan relokasi pedagang ke lokasi baru di Lenteng Agung secara manusiawi.

Hal itu di katakan oleh Kepala Dinas UMKM DKI menyatakan bahwa proyek ini terkait dengan perluasan Taman ASEAN, demi kebutuhan ruang terbuka hijau kota.

Namun realitanya, di tataran akar rumput, para pedagang justru merasa dijadikan objek kepentingan politik mendadak.

Baca Juga :  Polda Metro Jaya Panggil Penjual Pelat Nomor Dinas Polri Palsu

Kondisi tersebut di ungkap Warto, pedagang burung di Barito, kepada wartawan yang menemui nya, ia mengatakan

Banyak sekali yang datang, bilang mau bantu, tapi setelah foto-foto untuk feed mereka, mereka langsung pergi.

“Kami sudah sering melihat siklus politik seperti ini setiap kali ada isu relokasi,” ujarnya pasrah.

Senada dengan Warto, Wahyu selaku presidium Aliansi pemuda jakarta menambahkan bahwa fenomena ini mencerminkan pergeseran mengkhawatirkan dalam politik urban Jakarta,

“Di mana empati dan kepedulian diukur dari jumlah unggahan di media sosial., ini hal yang sangat mengkhawatirkan bagi keberadaan wong cilik yang hanya di jadikan objek politik, hal ini tidak boleh di biarkan, kami akan lawan demi nasib wong cilik.” Tukas Wahyu.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Sentuhan Perubahan Irwan Hakim: Membangun Gunung Kemala Melalui Musyawarah dan Transparansi

Taufik Hidayat

20 Okt 2026

Pesisir Barat — Menjelang pelaksanaan Pemilihan Peratin (PilPeratin) Kabupaten Pesisir Barat yang dijadwalkan pada 29 Oktober 2026, suasana demokrasi mulai terasa di tengah masyarakat kabupaten Pesisir Barat, termasuk di Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Selasa (20-10-2026). Salah satu sosok yang menjadi perhatian dalam kontestasi tersebut adalah Irwan Hakim, calon …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Beri Motivasi dan Edukasi, Waka Polres Pesisir Barat Pimpin Upacara Bendera di MAN 1 Pesisir Tengah

Taufik Hidayat

19 Okt 2026

Pesisir Barat – Dalam rangka pembinaan generasi muda dan pencegahan kenakalan remaja, Polres Pesisir Barat melaksanakan kegiatan menjadi Pembina Upacara di MAN 1 Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, pada hari Senin (19/10/2026) Pukul 07.30 WIB. Kegiatan upacara bendera tersebut dipimpin langsung oleh Waka Polres Pesisir Barat *Kompol Sugeng Sumanto, S.E., M.H.* sebagai Pembina Upacara, didampingi …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

KNPI Kota Padang Sukses Gelar RAPIMPURDA XVI, Matangkan Persiapan Musda

Zulwandi

18 Okt 2026

Padang, Nasionalpos.com — Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) sukses menyelenggarakan Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (RAPIMPURDA) XVI pada Minggu (18/10/2026). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Padang tersebut berjalan lancar dan dihadiri oleh pengurus KNPI Kota Padang, perwakilan KNPI Sumatera Barat, serta sejumlah organisasi kepemudaan lainnya. RAPIMPURDA XVI …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x