Perlunya Perda Yang Komprehensif Pada Rekrutmen Pjlp di Provinsi DKI Jakarta

NasionalPos.com, Jakarta-

Masih terkait status Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) kepada rekrutmen 1.000 petugas pemadam kebakaran di Dinas Damkar Provinsi DKI Jakarta, tentunya hal tersebut di respon dan di sikapi oleh berbagai kalangan masyarakat, di antaranya adalah Rudy Darmawanto SH Ketum Poros Rawamangun.

Kepada wartawan yang menghubunginya, Rudy Darmawanto SH, mengatakan bahwa dirinya meminta agar pihak Dinas Damkar transparan dan jujur ke masyarakat, dalam merekrut 1000 pjlp

” Ya, Dinas Damkar harus transparan, apakah 1000 pjlp itu yang di rekrut itu 500 orang pjlp baru, sedangkan yang 500 orang pjlp lama yang terbaru kan sehingga warga Jakarta mengetahui kualitas dari calon PJLP itu, ” ungkap Rudy Darmawanto SH Ketum Poros Rawamangun kepada wartawan, Kamis, 14 Agustus 2025 di Jakarta.

Selain itu , lanjut Rudy Darmawanto SH, proses seleksi harus dilakukan secara transparan, adil, dan bebas pungli, dengan penempatan personel yang tepat sasaran sesuai kompetensi dan kebutuhan setiap wilayah, di karenakan keberadaan pjlp ini sangat di butuhkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dinas Damkar kepada masyarakat, apalagi saat ini kondisi Jakarta sedang rentan terjadi bencana kebakaran.

Sementara itu, Rudy Darmawanto SH Ketum Poros Rawamangun juga menyoroti pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan segera membuka lowongan bagi 1.000 calon petugas pemadam kebakaran (damkar), dengan tidak perlu mempersoalkan pelamar pjlp tidak berKTP dan tidak domisili di Jakarta.

” Menurut saya, pernyataan tersebut tidak bijaksana di karenakan masih ada 399.000 warga ber KTP Jakarta dan tinggal di jakarta yang masih menjadi pengangguran.” Tukas Rudy Darmawanto SH.

Oleh karena itu, sambung Rudi, seharusnya Gubernur Pramono Anung memprioritaskan kepentingan warga yg ber KTP dan berdomisili di Jakarta pada rekrutmen pjlp, karena mereka adalah warga Jakarta yang membayar pajak untuk pembangunan di Jakarta, sehingga sudah sewajarnya mereka di prioritaskan.

Dalam kesempatan ini, Rudy Darmawanto SH juga menyampaikan usulan sebagai langkah solusi dari kesemrawutan pjlp di berbagai SKPD di Provinsi DKI Jakarta ini, sebaiknya harus ada kepastian hukum dalam rekrutmen pjlp, agar warga Jakarta sungguh sungguh mendapatkan prioritas utama, terlindungi dan terayomi dalam berkesempatan bekerja sebagai pjlp, tentunya peraturan itu bisa Perda atau Pergub yang juga memberikan sanksi bagi siapapun yang melakukan penyimpangan dalam rekrutmen pjlp di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

” Tanpa ada kepastian hukum tersebut, maka kesempatan warga Jakarta peluang nya sangat minim menjadi pjlp, begini saja 70% Warga BerKTP Jakarta dan tinggal di jakarta, sedangkan 30% mereka yang tidak berKTP Jakarta dan tidak tinggal di jakarta, atau tinggal di jakarta tapi belum berKTP Jakarta, ketentuan tersebut perlu di tingkat kan dari PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 212 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN menjadi Perda yang memuat ketentuan tentang PJLP secara komprehensif dan fundamental, ” pungkas Rudy Darmawanto SH Ketum Poros Rawamangun.