Home » Nasional » daerah » Pelantikan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta Periode 2025-2028

Pelantikan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta Periode 2025-2028

dito 27 Agu 2025 441

NasionalPos.com, Jakarta-Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung resmi melantik 31 anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta periode 2025-2028. Pelantikan berlangsung di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 27/8/2025

Pelantikan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 479 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2025-2028.

Berdasarkan surat keputusan tersebut, susunan kepengurusan Dewan Pengupahan DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Syaripudin sebagai Ketua merangkap Anggota.

2. Turro Selrits Wongkaren (akademisi), sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota.

3. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Purnomo sebagai Sekretaris merangkap anggota.

Baca Juga :  Ratusan Pendukung Kawal Uyip-Satori Ke KPU, Usai Resmi terima Rekomendasi

Dalam sambutannya, Pramono menekankan pentingnya peran Dewan Pengupahan. Ia mengatakan bahwa isu pengupahan selalu menjadi masalah sensitif setiap tahunnya.

 

Karena itu, ia berharap kepada Dewan Pengupahan agar bekerja secara profesional, bersedia duduk bersama dan bermusyawarah antara pengusaha, birokrasi, dan juga para pekerja.

“Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” ucapnya.

Ia menyampaikan, Jakarta merupakan barometer utama dalam pengupahan nasional. Menurutnya, komposisi 31 anggota Dewan Pengupahan yang terdiri dari 14 unsur pemerintah, 7 unsur pengusaha, 7 unsur buruh atau pekerja, 2 pakar, dan 1 ahli sangat penting.

Baca Juga :  Wagub AAL Hadiri Pelantikan Dan Penyumpahan Dikmata TNI AL Angkatan XLIII/1 TA. 2023

 

Dengan demikian, diharapkan Jakarta bisa menjadi role model dan contoh bagi daerah lainnya dalam menerapkan sistem pengupahan yang bisa diterima dengan baik oleh semua pihak.

 

“Karena ini menjadi penting, saya mengharapkan sepenuhnya kepada saudara-saudara sekalian,” ujarnya.

 

Pramono berharap, pelantikan pada hari ini menjadi tonggak momentum bagi penyelesaian masalah pengupahan Jakarta. Ia meyakini jika Jakarta berhasil menyelesaikan masalah pengupahan dengan baik, maka daerah lain akan menirunya.

“Selamat bekerja, selamat bermusyawarah, selamat duduk bersama-sama untuk mencari jalan keluar pemecahan pengupahan yang ada di Jakarta,” tandas Pramono.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
RUU Perampasan Aset Di Sorot Praktisi Hukum, Tekankan Kejelasan Kewenangan dan Pencegahan Penyalahgunaan

dito

01 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana kembali menjadi perhatian publik.   Kali ini, masalah tersebut di respon Praktisi hukum publik Andi Darwin R. Ranreng, yang kemudian kepada wartawan, ia mengatakan bahwa regulasi tersebut perlu dirumuskan secara komprehensif agar benar-benar menjadi instrumen efektif dalam pemberantasan kejahatan, khususnya korupsi, tanpa membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. …

Hasil Musyawarah AHWA Pilih KH Abdul Hakim Mahfud (Gus Kikin) sebagai Ketum PBNU masa khidmat 2026-2031, Muktamar NU Di Tutup Presiden Prabowo Subianto

dito

31 Agu 2026

NasionalPos.com, Jombang- Sidang Pleno Pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan lima calon kandidat ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).   Kelima kandidat akan diajukan ke Rais Aam terpilih KH Miftachul Akhyar untuk mendapatkan izin tertulis dan selanjutnya diputuskan ke Ahlul Halli Wal Aqdi, Senin (31/8/2026).   Kelima nama tersebut sesuai dengan …

Harapan Warga Nahdliyyin, Muktamar ke-35 NU dan Kesiapan NU Songsong Indonesia Emas 2045

dito

29 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- NU adalah organisasi yg didirikan oleh Para Ulama kharismatik diantara Muassis yg waro adalah Hadrotusy Syeikh KH. Hasyim Asy’ari, setiap diadakan Muktamar pasti banyak manfaat yg dihasilkan, disamping mengevaluasi masa khidmat 5 th terakhir, membuat Program strategis 5 th kedepan, dan Rekomendasi unt semua yg terkait dengan keumatan,   Sedangkan manfaat utama Muktamar …

Ratusan Buruh FPE KSBSI Gelar Aksi Unras di Kantor Pusat PT. NNI, Tolak PHK Sepihak dan Union Busting

dito

28 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Ratusan orang Massa pekerja/buruh dari Federasi Pertambangan Dan Energi filiasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FPE KSBSI), menggelar aksi demo di Kantor PT. Nadesico Nickel Industry (NNI), di Gedung Noble House, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat , 28/8/2026.   Aksi demo tersebut dilatar belakangi, kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak, yang dilakukan …

Blokir Nomor rekening Bank Tidak Bisa Sewenang-wenang, Ada Aturannya, Jika di langgar, Rentan Di gugat

dito

28 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Blokir rekening adalah tindakan pembatasan sementara terhadap akses rekening bank, sehingga kamu tidak bisa melakukan transaksi keluar seperti penarikan, transfer, maupun pembayaran.  Namun, saldo di dalam rekening tetap tercatat dan tidak serta-merta diambil alih oleh pihak berwenang.   Tujuan utama pemblokiran biasanya untuk mencegah aliran dana yang diduga terkait tindak pidana, sengketa perdata, …

Sengketa Tanah 52 Hektar Manggala: Bukti Hanya Fotokopi, Di duga Pemprov-Pemkot Makassar Melanggar Konstitusi dan Hukum Agraria

dito

27 Agu 2026

Nasionalpos.com, Makassar-  Masih terkait dengan Sengketa lahan seluas 52 hektar di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, A. Darwin R Rangreng SH MH Kuasa hukum pihak pemilik sah, Hj. Magdalena de Munnik, Kepada wartawan, Kamis, 27 Agustus 2026 di Makassar, ia mengatakan kini perkara tersebut kembali mencuat ke permukaan setelah pihak pemilik sah, Hj. Magdalena …

x
x