Ada Kerbau di DPR?

Oleh: Ridwan Umar

(Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan dosen Filsafat Universitas Indonesia (UI), Rocky Gerung menjelaskan fungsi dan peran anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang tidak dipahami sebagian wakil rakyat di Senayan. Akibat ketidakpahaman itu, kini berujung pada amuk massa yang merugikan negeri tercinta.

Menurut Rocky, dalam filsafat politik seorang anggota parlemen diberi nama Watch dog (anjing penjaga) yang bertugas untuk menjaga kepentingan rakyat. Karena itu, anggota DPR harus mengonggongi (mengkritisi) penguasa atau pemerintah sebagai wujud pengabdiannya kepada rakyat. Dengan begitu, anggota DPR tak boleh menggonggongi rakyat yang notabene tuannya.

Berdasarkan pasal 20A UUD 1945, ada tiga fungsi DPR, yakni fungsi legislasi (membuat undang-undang), fungsi anggaran (membahas dan menyetujui anggaran) dan pengawasan (mengawasi undang-undang dan kebijakan pemerintah).

Faktanya, fungsi kontrol para wakil rakyat tidak dijalankan sebagaimana diamanatkan rakyat dalam undang-undang. Para wakil rakyat justru mengonggongi rakyat yang melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Bahkan, wakil rakyat kerap berperan sebagai juru bicara penguasa demi meloloskan dan memuluskan kebijakan yang tidak pro rakyat.

Salah satu sebab utama para wakil rakyat tidak menjalankan fungsinya sebagai pengontrol pemerintah adalah posisinya bukanlah wakil rakyat melainkan sebagai wakil partai di parlemen. Setiap angota DPR/DPRD adalah anggota fraksi dari partai masing-masing yang diwakilinya di parlemen. Dengan begitu, suara setiap anggota DPR/DPRD adalah suara partai bukan murni suara rakyat.

Dampak dari itu semua, maka fungsi anggota DPR/DPRD berubah dari pengontrol penguasa menjadi tukang stempel semua kebijakan penguasa meski kebijakan merugikan rakyat.

Lakon di Pentas Parlemen

Coba kita cermati bagaimana selama ini praktek lembaga stempel penguasa itu bekerja. Rapat kerja atau apapun namanya yang digelar anggota parlemen bersama eksekutif tak lebih dari pentas drama semata yang ujungnya kerap mengecewakan rakyat.

Tak jarang, satu dua anggota DPR terkesan vocal, namun itu semua tak lebih dari lakon dalam sebuah drama memuakkan, karena ujungnya deal-deal atau bisa jadi bagi-bagi jatah termasuk jatah proyek.

Padahal, setiap kegiatan parlemen termasuk rapat dibiayai rakyat dan jangan lupa setiap anggota DPR yang hadir meski hanya diam, tidur atau memainkan ponselnya bahkan ada yang sedang nonton film dewasa atau main judol, semua mendapatkan jatah uang rapat plus sajian makanan ringan dan kopi atau teh hangat. Ingat, uang itu dari pajak rakyat sedang kesulitan bayar rekening listrik atau tak punya lauk untuk makan.

Saat Rakyat Kehilangan Wakilnya di Parlemen

Setiap kali menjelang perhelatan atau pesta demokrasi Pemilihan Umum legislatif yang digelar 5 tahun sekali, saat itulah partai politik gencar mendekati rakyat sebagai pemilih. Para calon wakil rakyat akan berkamuflase menjadi sosok humanis dan religius. Mereka pun mendekati tokoh masyarakat hingga pemuka agama. Tak jarang mereka menyambangi pondok pesantren dengan mengenakan pakaian Islami.

Untuk melengkapi misinya menjadi anggota DPR, tak jarang ada yang ‘membeli’ suara rakyat, baik dengan uang tunai maupun bingkisan sembako seolah itu sedekah. Ironisnya, ada pihak yang mau menerima semua itu tanpa memikirkan dampak buruk bagi kehidupan negeri dimasa depan. Padahal, semua paham bahwa dalam politik tak ada ‘makan siang gratis’, semua pemberian termasuk yang dibalut dengan nama sedekah atau apapun namanya itu tergolong suap atau money politics yang jelas hukumnya haram.

Dengan kenyataan itu, maka tentu yang akan duduk di parlemen sebagai wakil rakyat adalah yang memiliki uang banyak. Nah, disinilah pintu masuk para oligarki untuk menguasai negeri dan menjadikan rakyat sebagai budak. Para oligarki ini mensupport partai politik atau caleg (calon legislatif) ‘binaannya’ dengan limpahan dana untuk biaya kampanye. Ingat, tak ada makan siang gratis, jika si caleg terpilih, maka mereka harus mengembalikan modal oligarki melalui proyek pat gulipat, dan untuk memuluskannya maka partai politik menjadi pembuat skenario sekaligus sutradara demi mendapatkan uang haram dari proyek-proyek pemerintah.

Setelah KPU (Komisi Pemilihan Umum) menetapkan calon terpilih untuk duduk di parlemen, maka disinilah rakyat mulai kehilangan wakilnya. Partai politik melalui Fraksi di DPR mengatur penempatan setiap anggotanya di komisi-komisi. Setiap anggota wajib taat pada perintah fraksi yang merupakan perpanjangan tangan partai politik di DPR. Dengan begitu, maka anggota DPR bukan lagi wakil rakyat, tapi sudah menjadi wakil partai politik.

Parpol Butuh Kerbau Untuk Dicucuk Hidungnya

Watch dog berubah jadi tukang stempel, karena anggota DPR mustahil mengontrol teman sesama politisi. Bagaimana mungkin, seorang anggota dewan berani menegur seorang menteri yang tak lain adalah atasan di partai yang mengusungnya. Misalnya, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM yang juga Ketum Partai Golkar, Zulkifli Hasan (Zulhas) jabat Menko Pangan juga Ketum PAN (Partai Amanat Nasional), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menko Infrastuktur dan Pembangunan Kewilayahan juga Ketum Partai Demokrat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) jabat Menko Pemberdayaan Masyarakat Indonesia juga Ketum PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), serta sejumlah pengurus inti parpol lainnya jadi pejabat eksekutif, apakah anggota fraksi Golkar, PAN, Demokrat, PKB dan fraksi lainnya punya nyali untuk menegur bawahahan presiden yang juga ketua umumya di partai? Ini bukan juga soal sekedar nyali, tapi ‘keselamatan’ anggota fraksi yang bisa dimutasi atau bahkan dicopot dari parlemen jika berani melawan titah sang pemimpin di partainya.

Makanya, jangan heran jika dalam rapat kerja DPR bersama menteri atau pejabat pemerintah, ada anggota DPR yang terlihat justru membela pejabat eksekutif meski kebijakannya ngawur, itu tak lain karena menterinya adalah pemimpin dipartainya.

Dalam kondisi seperti itu, maka ‘jalan terbaik’ bagi anggota fraksi di DPR adalah mengawal dan menyetujui setiap program atau kebijakan eksekutif meski tidak pro rakyat. Pilihan bagi anggota parlemen, mau dicopot atau diam dan dukung dengan imbalan dapat jatah termasuk proyek. Tak heran, jika banyak anggota dewan terjerat kasus korupsi.

Kalau sudah begitu, maka partai politik hanya mencari siapapun yang loyal ‘bisa diatur’ tanpa memperhatikan kapasitas dan kapabilitas apalagi integritas seseorang untuk didudukkan di DPR sebuah lembaga tinggi negara yang harusnya terhormat. Partai hanya butuh sosok seperti kerbau yang bisa dicucuk hidungnya.

Kriteria yang loyal atau penurut ‘bisa diatur’, bak kerbau tak jarang ditemukan pada sosok selebriti. Berbekal popularitas dan haus akan jabatan serta materi, maka inilah yang jadi incaran partai politik yang bisa jadi ditopang pemodal dari para oligarki.

Anggota dewan tak jarang hanya sekedar pajangan yang bukan hanya tak paham fungsinya, tapi juga tak paham ideologi partainya. Bisa dicek, apakah setiap anggota dewan yang berjumlah 580 orang itu mengerti apa visi misi dan ideologi partai yang mengusungnya? Bisa dipastikan, lebih dari separuh tak ada yang paham.

Proses kaderisasi partai politik tak maksimal, karena hanya memikirkan bagaimana mendapatkan kursi terbanyak diparlemen sebagai modal bargaining position kepada penguasa. Bisa jadi, kader terbaik partai dikalahkan oleh sosok baru yang sama sekali tak punya pengalaman politik/organisasi tapi punya popularitas dan sokongan dana besar.

Jika anggota parlemen tak lagi menjadi wakil rakyat, maka jangan harap negeri ini akan makmur dan sejahtera.  Sekeras apapun rakyat bersuara melontarkan kegundahan yang bisa berujung amuk, tetap tak akan ada perubahan. Jika tak ada reformasi total, maka parlemen akan tetap diisi kerbau yang dicucuk hidungnya. Itulah potret buram parlemen negeriku tercinta.

Wallahu A’lam Bishawab

(tulisan ini disari dari beragam sumber)