Masyarakat Bekambit Desak Tindakan Hukum Terhadap PT. SSC Diduga Rusak Lingkungan

NasionalPos.com, Kalimantan Selatan — Masyarakat Desa Bekambit, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan mendesak penegakan hukum terhadap perusahaan tambang PT. Sebuku Sejaka Coal (PT SSC) yang menutup sejumlah alur sungai. Tindakan PT SSC itu tak hanya berakibat tertutupnya akses nelayan serta masyarakat lain, tapi juga diduga termasuk tindak pidana perusakan lingkungan.

Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Suhermanto, sekaligus putra daerah Bekambit menyatakan tindakan PT SCC ini tidak hanya mengganggu jalur perairan, tetapi juga mengancam keberlanjutan mata pencaharian warga. Serta merusak ekosistem lingkungan yang selama ini dijaga oleh warga setempat.

“Penutupan tiga sungai lalu dijadikan satu alur adalah keputusan yang tidak logis dan berbahaya. Sungai alami dan sungai buatan tidak bisa diberlakukan sama. Sungai buatan bisa mengering, sementara sungai alami adalah nadi bagi nelayan dan hajat hidup mereka,” tegas Suhermanto di Bekambit, Rabu (26/11/2026).

Selain soal sungai alami, Suhermanto juga menyoroti dugaan penutupan sungai transmigrasi yang sebelumnya dibangun menggunakan anggaran negara. Tindakan tersebut dinilai dapat menimbulkan kerugian negara apabila dilakukan tanpa prosedur dan mekanisme resmi.

Sementara, Ketua DPC ARUN Kotabaru, Wahid Hasyim, menegaskan bahwa sungai tersebut merupakan fasilitas umum yang dibangun dengan dana negara, sehingga setiap perubahan fungsi atau penutupan wajib mengikuti aturan ketat.

Ketua DPC ARUN Kotabaru, Wahid Hasyim (kanan)

“Sungai yang dibangun dengan anggaran negara tidak boleh sembarangan ditutup. Jika ada penutupan tanpa mekanisme resmi, maka potensi kerugian negara sangat besar. Mekanisme penghapusan atau perubahan fasilitas publik seharusnya diketahui pihak Transmigrasi sebagai pemegang SK HPL Nomor 99/HPL/DA/86, dan mereka di lindungi oleh Undang-undang transmigrasi” jelas Wahid.

Ia menambahkan bahwa sesuai SK tersebut, kawasan HPL itu diperuntukkan bagi pemukiman transmigrasi, bukan aktivitas pertambangan.

Warga juga mengungkapkan bahwa jalur sungai yang ditutup melewati lahan milik masyarakat yang hingga kini masih banyak sertifikat masyarakat yang belum dibebaskan.  Hal ini menambah daftar panjang protes warga terhadap aktivitas PT SSC di wilayah tersebut.

“Tindakan PT SSC sangat brutal. Banyak aturan yang diduga dilanggar. Siapapun yang memberi karpet merah untuk penutupan sungai, pembatalan sertifikat, atau proses studi kelayakan penutupan sungai tanpa dasar hukum harus ikut bertanggung jawab. Kami meminta aparat penegak hukum bertindak adil.” timpal Candra, salah satu warga Bekambit.

Untuk itu, Masyarakat Bekambit dan organisasi lokal meminta pemerintah, aparat penegak hukum, serta lembaga pengawasan pusat untuk turun tangan. Mereka menilai persoalan ini bukan hanya menyangkut konflik antara warga dan perusahaan, tetapi juga menyangkut kelestarian lingkungan, hak publik, dan potensi kerugian negara.

Sampai saat berita ini dimuat, pihak PT. SSC Belum memberikan konfirmasi. (*)