Home » Nasional » daerah » PGI Desak Presiden Tetapkan Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar sebagai Bencana Nasional

PGI Desak Presiden Tetapkan Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar sebagai Bencana Nasional

ardi 03 Des 2025 259

Jakarta,NasionalPos.com – Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menyampaikan duka cita mendalam dan solidaritas penuh kepada keluarga korban banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. “Luka, kehilangan, isolasi, dan ketidakpastian yang dialami saudara-saudari kita di Sumatra adalah luka kita bersama sebagai satu bangsa,” ujar Sekretaris Umum PGI, Pdt. Darwin Dharmawan, dalam pernyaan resmi, Rabu (3/12/2025).

PGI menilai kapasitas pemerintah daerah tidak mampu merespons secara cepat dan tepat, mengingat luasnya wilayah terdampak, jumlah korban, serta kerusakan infrastruktur. UU No. 24/2007 dan PP No. 21/2008 menegaskan penetapan bencana nasional bila terjadi: korban jiwa signifikan, kerusakan besar infrastruktur, dampak lintas kabupaten/provinsi, terganggunya fungsi pemerintahan daerah, dan dampak sosial-ekonomi luas.

Baca Juga :  Turunkan Angka Stunting, Pemprov DKI Jakarta Ajak Semua Pihak Berpartisipasi Aktif

Data Pusdatin BNPB per 3 Desember 2025 mencatat 753 meninggal, 650 hilang, dan 2.600 luka-luka. Kerusakan infrastruktur sangat parah hingga akses jalan terputus. PGI menekankan, penetapan status bencana nasional penting untuk:

  1. Memobilisasi sumber daya nasional, termasuk dana siap pakai, logistik, dan TNI–Polri.
  2. Memusatkan struktur komando tanggap bencana di bawah BNPB agar koordinasi lebih cepat dan efektif.
  3. Memungkinkan masuknya bantuan, termasuk dari lembaga internasional, secara legal.
Baca Juga :  Jaringan Pengedar Narkoba Terjaring Lagi Oleh Satgas Pamtas RI-Mly Yonarmed 16/TK

PGI menegaskan keselamatan, martabat, dan kehidupan setiap warga adalah prioritas. Dalam solidaritas, PGI mendesak:

  1. Presiden segera menetapkan bencana di tiga provinsi tersebut sebagai Bencana Nasional.
  2. BNPB meningkatkan operasi tanggap darurat dengan mobilisasi penuh sumber daya.
  3. Kementerian/lembaga terkait mempercepat pemulihan akses jalan, layanan kesehatan, pangan, air bersih, dan perlindungan kelompok rentan.

PGI juga mendorong gereja anggota dan mitra kemanusiaan aktif menyalurkan bantuan, serta mengajak seluruh umat Kristen dan masyarakat Indonesia mendoakan korban dan mendukung upaya penyelamatan. (*)

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

PRAKTISI HUKUM ANDI DARWIN RANRENG, EKSEKUSI LAHAN 6.900 M² TERANCAM MERAMPAS HAK MILIK PIHAK KETIGA SELUAS 4,5 HEKTAR

dito

06 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …

Kontribusi Pemikiran Anti Penjajahan Sumitro Djojohadikusumo Dalam Undang-Undang Perekonomian Nasional

dito

04 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan: Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia karya Agus Rizal dan Dedi Setiadi diluncurkan oleh Nusantara Centre pada tanggal 4 Agustus 2026 di Auditorium Jusuf Ronodipuro, RRI Jakarta.   Acara ini dikemas bersama simposium nasional untuk menggali kedaulatan ekonomi nasional.   Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengangkat kembali pemikiran Prof. …

JDIH Kabupaten Pesisir Selatan Hadirkan Inovasi Layanan Hukum Digital untuk Wujudkan Pemerintahan Transparan

Primadoni,SH

04 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah terus memperkuat pelayanan informasi hukum kepada masyarakat dengan menghadirkan inovasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Layanan berbasis digital ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses cepat, akurat, dan terpercaya terhadap berbagai dokumen hukum resmi tanpa dipungut …

Viviannne Vernetta Wangsa Memukau Panggung Awarding Banyuwangi Ethno Carnival, Suara Emas Generasi Muda Gaungkan Pesona Budaya Blambangan

- Banyuwangi

03 Agu 2026

BANYUWANGI, NASIONALPOS.COM  – Penampilan penyanyi muda berbakat Viviannne Vernetta Wangsa menjadi salah satu sajian paling memikat dalam malam Awarding Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) 2026. Dengan membawakan lagu legendaris Banyuwangi “Grajagan Banyuwangi”, Viviannne sukses mencuri perhatian para tamu undangan, pegiat seni, pelaku budaya, serta masyarakat yang memadati lokasi acara. Di bawah sorotan lampu panggung, Viviannne tampil …

A.DARWIN R. RANRENG SH,MH : DUA LEMBAGA NEGARA BERSENGKETA ATAS TANAH YANG BUKAN MILIK MEREKA, TAPI TANAH ITU MILIK WARGA NEGARA YANG TIDAK PERNAH MENJUALNYA

dito

02 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa tanah di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang sedang diperebutkan antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tersebut.   Kepada wartawan yang menghubungi, Minggu, 2 Agustus 2026 di Makassar, Andi Darwin R. Ranreng SH, MH, selaku Kuasa Hukum dari Hj. Magdalena Demunic / …

x
x