Kang Edwin Senjaya Soroti Tantangan Sosial dalam Geopolitik Indonesia

Bandung, NasionalPos – Ketua Angkatan Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Lemhannas RI ke-221 “Maung Papandayan” sekaligus Pimpinan DPRD Kota Bandung, Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., menyoroti sejumlah persoalan sosial yang dinilai menjadi tantangan serius dalam geopolitik Indonesia.

Hal tersebut di sampaikannya saat menjadi narasumber pada kegiatan Pembinaan Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) se-Kecamatan Rancasari. Yang di gelar di Puteri River Inn, Desa Citengah, Kabupaten Sumedang, Rabu (14/1/2026).

Kegiatan tersebut turut di hadiri Camat Rancasari Shinta Parmawati, S.STP., M.Si., serta para lurah se-Kecamatan Rancasari. Dalam kesempatan itu, Kang Edwin Senjaya memaparkan materi mengenai implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ia menyebutkan, berbagai faktor sosial yang berpotensi mengancam stabilitas geopolitik Indonesia antara lain. Perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan, konflik perang, korupsi, peredaran narkoba, maraknya pinjaman online dan judi online. Hingga fenomena penyimpangan seksual Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

Menurutnya, faktor-faktor tersebut tidak hanya berdampak secara internal. Tetapi juga dapat di pengaruhi oleh kepentingan negara lain yang menginginkan ketidakstabilan di Indonesia.

“Indonesia di pandang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat besar. Sehingga kerap menjadi sasaran kepentingan pihak asing,” ujarnya.

Selain persoalan ketahanan pangan, perang, korupsi, dan narkoba, Kang Edwin menilai maraknya pinjaman online ilegal, judi online. Serta fenomena LGBT merupakan ancaman geopolitik yang cukup serius di tengah masyarakat saat ini.

Ia menjelaskan, pinjaman online ilegal dan judi online berkaitan erat dengan penguasaan data serta ekonomi digital. Kondisi tersebut tidak hanya berpotensi mengendalikan sistem keuangan suatu negara, tetapi juga dapat memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat.

“Fenomena pinjaman online dan judi online, khususnya yang ilegal dan di operasikan dari luar negeri. Menunjukkan bagaimana arus modal, teknologi, dan data lintas negara dapat dijadikan alat kontrol ekonomi dan sosial. Dalam geopolitik modern, data menjadi senjata baru yang mengancam keamanan siber dan kedaulatan bangsa,” tegasnya.

Kang Edwin menambahkan, praktik judi online kerap memicu meningkatnya penggunaan pinjaman online di kalangan pelakunya. Kemudahan akses pinjaman serta rendahnya literasi keuangan masyarakat di nilai telah menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi baru di Indonesia.

Sementara itu, terkait isu LGBT, Kang Edwin menilai fenomena tersebut berpotensi menjadi ancaman geopolitik, khususnya pada aspek kesehatan masyarakat. seperti meningkatnya risiko penyakit menular seksual dan gangguan kesehatan mental.

Selain itu, isu LGBT juga menyentuh perbedaan mendasar dalam nilai budaya dan sistem hukum antarnegara. Yang dapat memengaruhi hubungan diplomatik, kebijakan luar negeri, serta kerja sama internasional.

“Dalam geopolitik modern, perebutan pengaruh tidak hanya soal wilayah dan sumber daya alam, tetapi juga ideologi dan nilai. Bahkan pada 2016 lalu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pernah menyebut LGBT sebagai bagian dari proxy war. Atau perang terselubung untuk melemahkan suatu negara,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung bersama Panitia Khusus 14 DPRD Kota Bandung saat ini tengah merumuskan Rancangan Peraturan Daerah. Tentang Pencegahan, Pengendalian Perilaku, dan Penyimpangan Seksual.

Persoalan LGBT juga menjadi perhatian serius di Lemhannas RI. Karena di nilai sebagai ancaman internal dan eksternal yang berdampak pada aspek sosial, budaya, serta ketahanan keluarga.

Menurut Kang Edwin, upaya pencegahan dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pola pengasuhan, pengawasan. Dan pembinaan karakter anak sejak dini, baik dari sisi pendidikan formal maupun penanaman nilai moral dan agama.

Selain keluarga, peran kegiatan keagamaan dan organisasi kemasyarakatan juga. Di nilai strategis sebagai sarana edukasi dan benteng nilai moral serta etika di tengah masyarakat.

Kang Edwin menegaskan pentingnya penguatan nilai-nilai kebangsaan. Yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat persatuan bangsa.

“Melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan, masyarakat di Kecamatan Rancasari dan Kota Bandung di harapkan terus bersatu. Dalam membangun daerah, bangsa, dan negara, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan kepentingan bersama,” pungkasnya.

Suryana.
Sumber: Humas DPRD Kota Bandung.