Klarifikasi Dugaan Pungli, SMAN 3 Painan Tegaskan Dana Orang Tua Merupakan Sumbangan Berdasarkan Kesepakatan Bersama

Pessel, Nasionalpos.com — Mencuatnya dugaan pungutan liar (pungli) di SMA Negeri (SMAN) 3 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), pihak sekolah bersama Komite Sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Sumatera Barat (Sumbar) memberikan klarifikasi terbuka kepada publik.

Mereka menegaskan bahwa dana yang selama ini dibayarkan oleh orang tua siswa bukanlah pungutan liar, melainkan sumbangan yang disepakati bersama melalui mekanisme Komite Sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.

Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan silaturahmi dan coffee morning bersama awak media cetak dan media online setempat yang digelar di ruang rapat lantai II SMAN 3 Painan, Jumat (19/6/2026).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Sumatera Barat Muslim Arif, M.Pd., Kepala SMAN 3 Painan Rini Amelia, M.Pd., Ketua Komite SMAN 3 Painan Dr. Busral, jajaran pengurus komite sekolah, dan tampak juga hadir Kepala SMKN 1 Painan Almes Gangga.

Pertemuan tersebut digelar sebagai upaya memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait pengelolaan dana pendidikan di SMAN 3 Painan yang belakangan menjadi perhatian publik. Selain memperkuat sinergi dengan insan pers, forum tersebut juga menjadi ruang klarifikasi terhadap berbagai informasi yang beredar di tengah masyarakat.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Sumatera Barat, Muslim Arif, menegaskan bahwa dana yang dihimpun dari orang tua siswa merupakan sumbangan yang lahir dari hasil musyawarah dan kesepakatan bersama melalui Komite Sekolah, bukan pungutan yang bersifat wajib sebagaimana yang berkembang dalam sejumlah informasi di media sosial maupun ruang publik.

Menurutnya, mekanisme tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan.

“Dana tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan sekolah yang tidak sepenuhnya dapat dibiayai melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Seluruh prosesnya dilakukan melalui kesepakatan bersama dan dikelola oleh komite sekolah,” ujar Muslim Arif.

Ia menjelaskan, sebagai sekolah berasrama (boarding school), SMAN 3 Painan memiliki kebutuhan operasional yang berbeda dibandingkan sekolah reguler. Dana sumbangan tersebut digunakan untuk membantu penyediaan fasilitas penunjang bagi siswa, seperti lemari, tempat tidur, kasur, perlengkapan asrama, kebutuhan pembinaan karakter, hingga kegiatan pengembangan bakat dan minat peserta didik.

Selain itu, sebagian dana juga dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program ekstrakurikuler, pembinaan akademik, serta operasional tenaga pembina yang tidak seluruhnya dapat dibiayai melalui dana BOS sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam kesempatan yang sama, Muslim Arif turut mengulas sejarah berdirinya SMAN 3 Painan yang mulai beroperasi pada tahun 2011. Menurutnya, sekolah tersebut merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pesisir Selatan.

Ia menyebut, gagasan pendirian sekolah berasrama tersebut tidak terlepas dari peran almarhum H. Nasrul Abit yang saat itu memiliki perhatian besar terhadap pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan bagi generasi muda Pesisir Selatan.

“Sejak awal berdiri, sekolah ini diperkuat oleh tenaga pendidik muda yang memiliki kompetensi dan dedikasi tinggi untuk mencetak generasi unggul. Saya sendiri merupakan salah satu guru pertama yang mengabdi di sekolah ini,” katanya.

Sementara itu, Kepala SMAN 3 Painan Rini Amelia membantah tegas informasi yang menyebut dana sumbangan orang tua siswa masuk ke rekening pribadinya. Ia menilai informasi tersebut tidak benar dan tidak didukung bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.

“Seluruh dana sumbangan orang tua siswa tidak pernah masuk ke rekening pribadi kepala sekolah. Dana tersebut dikelola melalui rekening resmi Komite SMAN 3 Painan yang berada di Bank Nagari dan BRI,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara transparan dengan melibatkan komite sekolah serta diketahui oleh orang tua siswa melalui forum musyawarah dan laporan pertanggung jawaban yang disampaikan secara berkala.

Menurut Rini, sistem pendidikan di SMAN 3 Painan tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga menekankan pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai keagamaan, serta pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh.

Salah satu program unggulan sekolah adalah pembinaan tahfiz Al-Qur’an yang menjadi bagian dari kurikulum pembinaan siswa. Setiap peserta didik ditargetkan memiliki hafalan minimal enam juz saat menamatkan pendidikan. Bahkan pada tahun 2026, terdapat siswa yang telah mencapai hafalan hingga 16 juz.

“Program ini membutuhkan pendampingan khusus dari tenaga pembimbing yang kompeten agar target pembinaan dapat tercapai secara maksimal,” ujarnya.

Terkait sumbangan sebesar Rp1,5 juta per bulan yang sempat menjadi sorotan publik, pihak sekolah menjelaskan bahwa dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi siswa selama tinggal di asrama, termasuk penyediaan makan tiga kali sehari selama satu bulan penuh serta berbagai kebutuhan pendukung lainnya.

Meski demikian, sekolah menerapkan kebijakan khusus bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu. Saat ini, sekitar 60 siswa mendapatkan keringanan bahkan pembebasan biaya sebagai bentuk komitmen sekolah dalam menjamin akses pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik.

Ketua Komite SMAN 3 Painan, Dr. Busral, menegaskan bahwa setiap penggunaan dana yang dihimpun dari orang tua siswa selalu dibahas dan disepakati melalui forum komite serta dilaporkan secara terbuka kepada wali murid.

Menurutnya, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi komitmen utama dalam pengelolaan dana pendidikan yang bersumber dari partisipasi masyarakat.

“Kami selalu menyampaikan laporan penggunaan dana kepada orang tua siswa. Semua penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di SMAN 3 Painan,” ujarnya.

Melalui forum klarifikasi tersebut, pihak sekolah, komite, dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Sumatera Barat berharap masyarakat memperoleh informasi yang utuh, berimbang, dan objektif terkait pengelolaan dana pendidikan di SMAN 3 Painan.

Dengan demikian, berbagai informasi yang berkembang dapat dipahami secara proporsional sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. ***