SLF dan Pansus Parkir DKI: Ujian Integritas Pemerintahan Pramono

Oleh: Ridwan Umar
(Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)

NasionalPos,com, Jakarta – Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta seharusnya menjadi momentum memperbaiki tata kelola kota secara menyeluruh, bukan sekadar mengejar peningkatan pendapatan parkir. Sebab, persoalan parkir tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan erat dengan kepatuhan bangunan terhadap aturan, termasuk kepemilikan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

SLF bukan sekadar dokumen administratif. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa sebuah bangunan memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan kelayakan untuk dimanfaatkan. Termasuk di dalamnya pemenuhan berbagai persyaratan teknis yang berhubungan dengan fungsi bangunan dan fasilitas pendukungnya.

Karena itu, Pansus tidak boleh hanya berhenti pada pembahasan retribusi, kebocoran pendapatan, atau pengelolaan parkir. Pansus harus berani menelusuri apakah persoalan parkir yang selama ini membebani Jakarta juga dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan bangunan, termasuk aspek SLF dan fasilitas parkir yang menjadi bagian dari ketentuan teknis bangunan.

Komitmen Pansus akan diukur dari keberaniannya mendorong audit, meminta keterbukaan data, dan memastikan adanya koordinasi antardinas. Tanpa itu, rekomendasi yang dihasilkan berisiko hanya menyentuh gejala, bukan akar persoalan.

Masyarakat tentu berharap Pansus tidak sekadar menghasilkan laporan, tetapi melahirkan kebijakan yang memperkuat akuntabilitas pemerintah. Keterbukaan data kepatuhan SLF, evaluasi terhadap bangunan yang tidak memenuhi ketentuan, serta penguatan sistem pengawasan harus menjadi bagian dari rekomendasi strategis.

Jakarta membutuhkan lebih dari sekadar parkir yang tertib. Jakarta membutuhkan tata kelola bangunan yang patuh hukum dan pemerintahan yang berani menegakkan aturan secara adil. Di situlah komitmen Pansus Tata Kelola Perparkiran benar-benar akan diuji.

Jika Pansus mampu menyentuh akar persoalan, ia akan dikenang sebagai instrumen reformasi tata kelola perkotaan. Namun jika hanya berhenti pada aspek teknis perparkiran, peluang memperbaiki sistem secara menyeluruh akan terlewatkan.

Dengan begitu, pembahasan Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta bukan hanya akan menguji keseriusan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Lebih dari itu, ia akan menjadi ujian kepemimpinan Pemerintahan Gubernur Pramono Anung dalam membuktikan bahwa reformasi tata kelola Jakarta tidak berhenti pada slogan.

Komitmen membuka data kepatuhan SLF, melakukan audit terhadap bangunan yang bermasalah, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu akan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah membangun tata kelola yang bersih, transparan, dan berpihak pada keselamatan publik.

Jika Pansus berani membongkar akar persoalan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berani menindaklanjuti rekomendasinya secara konsisten, Jakarta akan memperoleh lebih dari sekadar sistem parkir yang tertib. Jakarta akan memiliki pemerintahan yang mampu menempatkan keselamatan warga dan supremasi hukum di atas segala kepentingan. Itulah ujian integritas sesungguhnya bagi Pemerintahan Pramono Anung.

Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat berapa banyak gedung yang dibangun pada masa sebuah pemerintahan. Sejarah akan mencatat apakah pemerintahan itu berani menegakkan hukum ketika kepentingan ekonomi berbenturan dengan keselamatan rakyat. (X)