Fraksi PKS Setujui Perubahan APBD Pesisir Selatan 2026, Soroti Ketergantungan Dana Transfer dan SILPA Rp98,73 Miliar

Pessel , Nasionalpos.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Pesisir Selatan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Namun, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan penting terkait kemandirian fiskal, kualitas belanja, dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Sikap Fraksi PKS tersebut disampaikan dalam dokumen pendapat akhir terhadap Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, yang bertanggal Painan, 14 September 2026.

Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PKS mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mendorong pembangunan daerah, mulai dari penyampaian nota keuangan, pembahasan pandangan umum fraksi, hingga pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.

Meski demikian, Fraksi PKS menilai perubahan APBD tidak boleh sekadar menjadi penyesuaian angka pendapatan dan belanja. Perubahan anggaran harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta memastikan setiap program pemerintah memberikan hasil yang nyata.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Fraksi PKS adalah peningkatan pendapatan daerah sekitar Rp89,96 miliar, yang menurut dokumen pendapat akhir terutama bersumber dari kenaikan pendapatan transfer.

Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami penurunan sekitar Rp2,77 miliar. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius agar kemampuan keuangan daerah tidak terus bergantung pada dana dari pemerintah pusat.

Fraksi PKS menegaskan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer tidak boleh menjadi pola permanen dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah didorong lebih serius menggali potensi pendapatan sendiri untuk memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Pesisir Selatan.

Upaya peningkatan PAD, menurut Fraksi PKS, perlu dilakukan secara kreatif dan inovatif dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi serta kondisi masyarakat. Peningkatan penerimaan daerah jangan sampai menambah beban masyarakat secara tidak proporsional.

Fraksi PKS juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam melakukan digitalisasi pemungutan pajak, memperkuat basis data pajak dan retribusi, serta meningkatkan kompetensi aparatur pengelola pajak.

Namun, berbagai langkah tersebut dinilai perlu disertai target yang terukur, evaluasi berkala, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya menjadi program administratif, tetapi juga menghasilkan peningkatan penerimaan daerah.

Selain persoalan PAD, Fraksi PKS memberikan perhatian khusus terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 yang tercatat sekitar Rp98,73 miliar.

Dalam dokumen pendapat akhirnya, Fraksi PKS menyebut pemerintah daerah telah menjelaskan bahwa sebagian besar SILPA tersebut merupakan dana yang penggunaannya telah ditentukan peruntukannya atau earmark. Selain itu, terdapat SILPA non-earmark dan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Kendati terdapat penjelasan mengenai komposisi SILPA, Fraksi PKS menilai besarnya sisa anggaran tersebut tetap harus menjadi bahan evaluasi terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Fraksi PKS mengingatkan agar anggaran yang telah dialokasikan tidak berakhir tanpa pelaksanaan program atau tanpa menghasilkan keluaran sesuai target yang ditetapkan.

Karena itu, pemerintah daerah diminta menyusun program dan kegiatan secara lebih realistis, terukur, tepat waktu, serta berorientasi pada hasil. Perencanaan yang baik diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penggunaan uang rakyat.

Pada sektor pembangunan infrastruktur, Fraksi PKS mengapresiasi peningkatan belanja modal, khususnya untuk pembangunan jalan dan irigasi, yang disebut meningkat sekitar Rp70,36 miliar.

Peningkatan anggaran tersebut diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam membuka akses ekonomi, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Pesisir Selatan.

Meski mendukung peningkatan belanja modal, Fraksi PKS menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap.

Kualitas pekerjaan, ketepatan waktu penyelesaian, pemerataan pembangunan antarwilayah, dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

Catatan tersebut menjadi penting agar pembangunan infrastruktur benar-benar mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target realisasi anggaran pada akhir tahun.

Setelah mencermati proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 serta jawaban dan penjelasan pemerintah daerah, Fraksi PKS akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Persetujuan itu diberikan dengan tetap mempertahankan sejumlah catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan dalam pendapat akhir fraksi. Dengan demikian, dukungan terhadap perubahan APBD tidak berarti seluruh persoalan pengelolaan keuangan daerah dianggap telah selesai.

Fraksi PKS menegaskan bahwa persetujuan tersebut tidak menghilangkan fungsi kontrol DPRD. Sebaliknya, fungsi pengawasan akan terus dijalankan untuk memastikan program dan kegiatan yang telah disepakati benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan.

Pengawasan tersebut juga diarahkan untuk memastikan anggaran yang telah ditetapkan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Melalui pendapat akhirnya, Fraksi PKS berharap pemerintah daerah menjalankan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 secara bertanggung jawab. Penguatan PAD, evaluasi SILPA, dan peningkatan kualitas belanja diharapkan menjadi perhatian dalam pelaksanaan anggaran maupun penyusunan kebijakan keuangan berikutnya.***