Home » Headline » Poros Rawamangun Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Mark-up Proyek pengadaan jasa sertifikasi halal di BGN bernilai total sekitar Rp141,79 miliar Tahun Anggaran 2025

Poros Rawamangun Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Mark-up Proyek pengadaan jasa sertifikasi halal di BGN bernilai total sekitar Rp141,79 miliar Tahun Anggaran 2025

dito 13 Nov 2026 8

NasionalPos.com, Jakarta-

Terkait dengan temuan BPK mengenai adanya kasus dugaan yang berpotensi mark-up dan penyimpangan dalam pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025.

 

Kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Jumaat, 13 November 2026 di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa dari temuan BPK tersebut, di duga Proyek pengadaan jasa sertifikasi halal di BGN bernilai total sekitar Rp141,79 miliar dengan volume pekerjaan untuk 4.000 sertifikasi, yang kemudian dimenangkan oleh pihak terkait seperti PT BKI.

 

Baca Juga :  Jaksa Agung RI Terima Kunjungan Kehormatan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Bahas Pengadaan Lahan Permukiman Rakyat

” Ya, kami juga mencium adanya kejanggalan dalam proyek tersebut, yang cenderung membebani mitra BGN, ” ungkap Rudy Darmawanto SH

 

Menurut Rudy, pihaknya menemukan kejanggalan yang berindikasi kecurangan itu, terlihat pada tarif yang di tawarkan ke mitra BGN, Sebagai perbandingan, estimasi biaya wajar atau tarif maksimal dari BPJPH yang dinilai jauh lebih rendah.

 

” Tidak hanya itu saja, kami juga menemukan adanya dugaan pemecahan paket proyek untuk menghindari mekanisme tender terbuka, ini sudah merupakan bentuk kelicikan dari panitia nya, internal BGN harus di periksa nih” tukas Rudy

Baca Juga :  Polda Metro Jaya Panggil Penjual Pelat Nomor Dinas Polri Palsu

 

Dugaan kecurangan itu, sambung Rudy, juga nampak pada Perusahaan yang terlibat PT BKI bukan berstatus sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) resmi dari BPJPH.

 

” Ya, dengan indikasi tersebut, sudah selayaknya KPK mengusut tuntas, semua yang di duga terlibat harus di panggil dan di periksa, ya, ini harus di lakukan demi menyelamatkan uang rakyat yang di gunakan untuk program MBG, yang merupakan program unggulan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk sejahterakan rakyat” pungkas Rudy Darmawanto SH

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Putusan Inkrah Mahkamah Agung Dasar Kepemilikan Yayasan Trisakti Akte No.33 Tahun 2023

dito

11 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang di dapat, yang menyebutkan adanya kegaduhan di internal tubuh Yayasan Trisakti, yang di duga terjadi upaya klaim atau perampasan Asset Milik Yayasan Trisakti oleh Pihak Ainun Na’im.   Terkait dengan kondisi tersebut, maka pihaknya menyikapi hal itu dengan menyampaikan surat terbuka ke masyarakat dan civitas akademika, demikian yang di sampaikan …

Poros Rawamangun Desak Aparat Hukum Usut Tuntas Pemberian proyek dari 2 kementerian untuk PT Rans Animasi Indonesia milik Raffi Ahmad”

dito

11 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang di terima menyebutkan adanya dugaan pemberian proyek tanpa tender dari Kemendikbudristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) dengan senilai Rp 14. 696. 955. O55 kepada PT Rans Animasi Indonesia yang merupakan perusahaan milik Raffi Ahmad utusan khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, adapun proyek tersebut bertujuan …

Isu Uang Ratusan Juta di Balik Pembebasan 10 Warga Banyuwangi, Kuasa Hukum Beri Penjelasan

- Banyuwangi

05 Nov 2026

SURABAYA, NASIONALPOS.COM  – Menanggapi informasi yang viral di media sosial terkait seorang wanita berinisial LL yang menyatakan mengeluarkan sejumlah uang setelah ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda Jatim, pihak pengacara yang bernama Soegeng, S.H., akhirnya memberikan klarifikasi. Pengacara tersebut membenarkan bahwa sosok yang menjadi perbincangan publik dalam unggahan media sosial merupakan kliennya. “Perempuan berinisial LL itu memang …

Advokat Andi Darwin Desak Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Presiden dan Pejabat Negara.

dito

04 Nov 2026

NasionalPos. com, Jakarta-  Kepada wartawan naspos.com yang menghubunginya, Rabu, 4 November 2026 , Advokat Andi Darwin R. Ranreng, S.E., S.H. dari Kantor Hukum DRR Associates, ia  menilai bahwa penyadapan di luar produser undang-undang tidak dapat dibenarkan dan tidak meminta motif maupun pemberi perintah dibuka. Bahkan ia menegaskan bahwa dugaan penyadapan atau akses ilegal terhadap komunikasi …

INDONESIA DARURAT KEMANUSIAAN DAN EKOLOGI: ISTANA SIBUK SALING SIKUT KEPENTINGAN, RAKYAT DAN ALAM MENANGGUNG KORBAN

dito

04 Nov 2026

NasionalPos. Com, Jakarta-  Menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi di negeri ini, yang kurang mendapatkan perhatian percepatan penanganan dari pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kurun waktu dua tahun ini.   Maka Presidium Gerakan Kemasyarakatan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (GERMAS PP PMKRI) Rikardus Redja, kepada …

Poros Rawamangun Dukung Kapolri Usut Tuntas Penyadapan Ilegal

dito

03 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Markas Besar Kepolisian Negeri Republik Indonesia atau Mabes Polri angkat suara terkait kabar penangkapan sejumlah perwira tinggi dan menengah.   Penangkapan diduga keterlibatan dalam penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Isu penangkapan itu beredar sejak Selasa (3/11/2026) pagi. Di peroleh informasi yang menyebutkan bahwa ada sejumlah perwira tinggi dan menengah di Polri ditangkap dan diperiksa …

x
x