Home » Headline » Bersama Eksekutif Bidang Pemerintahan, Komisi A Bahas RKPD 2024

Bersama Eksekutif Bidang Pemerintahan, Komisi A Bahas RKPD 2024

dito 15 Feb 2023 90

NasionalPos.com, Jakarta- Komisi A DPRD DKI Jakarta bersama eksekutif bidang pemerintahan melakukan pembahasan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta Tahun 2024.

RKPD yang disusun ini berdasarkan hasil masukan dan usulan masyarakat di tingkat RT, RW hingga kota. Hasil diskusi tersebut selanjutnya akan dirangkum menjadi rancangan awal RKPD, demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua di ruang Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta, Rabu, 15/2/2023

“Rancangan ini disusun bersama eksekutif dan legislatif. RKPD ini hasil pengembangan tahun sebelumnya,” katanya

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyampaikan persoalan stunting dan kemiskinan di Jakarta masih belum terselesaikan hingga kini. Pihaknya pun meminta Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) untuk tumbuh kembang anak harus lebih ditingkatkan lagi agar lebih sehat.

Baca Juga :  Soal 5 Proposal Kenegaraan DPD RI, LaNyalla: DPD RI dan Stakeholder Bangsa Akan Desak MPR

“Coba kita rubah pola kerja yang selama ini sudah ada di Puskesmas. Puskesmas itu Garda terdepan untuk promotif dan preventif. Jadi, tidak hanya mengobati orang,” ucapnya.

Sedangkan , Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta, Sigit Wijatmiko membenarkan ada beberapa isu penting dan strategi pembangunan daerah pada 2024. Di antaranya, penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.

“Isu ini menjadi prioritas kami karena tindak lanjut dari arahan Pak Presiden yang ingin menargetkan 2024 Indonesia zero stunting dan kemiskinan,” tuturnya.

Baca Juga :  Dwi Christianto Resmi Lantik PD IWO Tegal Raya, Hartadi Setiawan Kembali Pimpin IWO Tegal Raya 2024-2029

Sigit mengutarakan, upaya penanganan dua masalah tersebut tengah dilakukan melalui penurunan beban pengeluaran masyarakat dengan program subsidi hingga bantuan sosial.

“Target kita peningkatan pendapatan masyarakat,” terangnya.

Ia menambahkan, ada beberapa isu yang sifatnya berkelanjutan di 2023 seperti pengembangan MRT dan LRT. Kemudian peningkatan UMKM dan lapangan pekerjaan sebagai upaya mengantisipasi dampak resesi. Selanjutnya terkait pengelolaan sampah dan sanitasi serta penyediaan dan cakupan air bersih bagi warga Jakarta.

“Kami berharap, dengan paparan bersama legislatif ini bisa memberikan gambaran rancangan awal RKPD agar lebih sempurna,” tandasnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Saat RUU Perampasan Aset Jadi Ancaman Ekosistem Kekuasaan

Dhio Justice Law

26 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar Direktur Lentera Keadilan Indonesia (LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Mengapa RUU Perampasan Aset tak kunjung disahkan? Jawaban yang paling sering terdengar adalah karena persoalan hukumnya rumit. DPR harus berhati-hati. Ada kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan, perlindungan hak milik, pembuktian terbalik, hingga mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana. Terdengar semua alasan itu masuk akal. Tetapi …

Meneladani Akhlak Rosulullah SAW Sebagai Qudwah Berbangsa dan Bernegara

dito

25 Agu 2026

Nasionalpos.com, Jakarta- Setiap tahun, umat Islam di seluruh dunia memperingati kelahiran Rasulullah SAW dengan penuh cinta dan penghormatan.     Momen ini dikenal sebagai Maulid Nabi Muhammad SAW, yang tidak hanya menjadi perayaan sejarah kelahiran manusia agung, tetapi juga momentum untuk merenungi nilai-nilai kehidupan yang beliau ajarkan, demikian di sampaikan oleh Dr KH Yusuf Aman …

Kabinet Gagal, Reshuffle Menjadi Keharusan

Dhio Justice Law

24 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar Direktur Lentera Keadilan Indonesia (LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Seiring perjalanan, masalah besar dan sulit diabaikan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: semangat perubahan yang dijanjikan belum sepenuhnya tercermin dalam kinerja kabinetnya. Publik mencatat, Prabowo datang dengan agenda besar  pemberantasan korupsi, kedaulatan ekonomi, efisiensi, penguasaan sumber daya alam, dan keberpihakan kepada rakyat. Namun visi …

Ojol jadi UMKM, ganti Istilah bukan Ganti nasib, Perpres no 27 tahun 2026 Rentan Di gugat Di batalkan

dito

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Ojol bakal resmi menyandang status UMKM. Pemerintah bilang ini kabar baik. Tapi coba tanya: apa yang benar-benar berubah buat pengemudi di jalan?     Selama bertahun-tahun, status ojol ada di zona abu-abu, bukan buruh, bukan juga pengusaha. Sekarang lewat Perpres 27/2026, status itu “diselesaikan.” Jutaan pengemudi otomatis jadi pelaku usaha mikro. Tanpa daftar. …

TB Massa: Prabowo Pimpin Revolusi Atau Melanjutkan Pola Rezim Lama?

Dhio Justice Law

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Saatnya Presiden Prabowo Subianto memimpin revolusi untuk menjawab keraguan rakyat. Saat ini, ada sebagian masyarakat yang menilai Pemerintahan Prabowo hanya kelanjutan dari rezim Jokowi. Pengamat politik sekaligus Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof. Dr. TB Massa Djafar, mengatakan keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan nasional semakin meningkat. …

Menkumham Di desak Andi Darwin R Rangreng SH MH, Segera Tutup Celah Hukum Pembentukan Organisasi Advokat Lewat Jalur ORMAS

dito

22 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan semakin menjamurnya organisasi advokat baru yang terbentuk di duga adanya celah hukum selama ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk membentuk organisasi advokat melalui jalur pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) berbasis perkumpulan. Maka kepada wartawan, Sabtu, 22/8/2026 di Jakarta, Praktisi hukum Andi Darwin R Rangreng SH MH, ia mengatakan bahwa dirinya …

x
x