Buruh Desak Jokowi Cabut Permenaker Tentang JHT

- Editor

Senin, 14 Februari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com, Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 mengganti aturan pembayaran manfaat JHT bagi buruh yang terkena PHK atau mengundurkan diri. Beleid ini sekaligus mencabut aturan sebelumnya, Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

“KPSI dalam waktu dekat akan mengirim surat kepada Pak Jokowi agar mempertimbangkan kembali seperti Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. Lalu, mencabut Permenaker Nomor 2/2022,” kata Presiden KSPI dalam keterangannya, Senin (14/2/2022).

Untuk itu, Ia menuntut pemerintah untuk mengembalikan aturan sebelumnya karena masih maraknya PHK akibat pandemi covid-19, terutama di sektor manufaktur. Ia menilai kalau membatasi penarikan dana pada usia 56 tahun, maka buruh yang terkena PHK tidak memiliki penyangga (buffer).

Menurutnya, lewat aturan itu, JHT buruh yang terkena PHK saat berusia 30 tahun baru bisa diambil setelah 26 tahun kemudian atau ketika usianya sudah mencapai 56 tahun.

Baca Juga :   Bulan Trisila TNI AL, Jajaran Kolinlamil Siap Tampil Terbaik

“Pemerintah sepertinya tidak bosan menindas kaum buruh,” tandas Iqbal.

Iqbal meljelaskan dalam aturan sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan Menaker untuk membuat aturan agar JHT buruh yang ter-PHK dapat diambil setelah satu bulan di PHK

“Permenaker ini menjilat ludah sendiri dari kebijakan Presiden Jokowi dalam upaya membantu buruh yang terkena PHK, yang kehilangan pendapatan agar bisa bertahan hidup dari JHT yang diambil 1 bulan setelah PHK,” katanya.

Kalau tuntutan itu tak didengarkan Kementerian Ketenagakerjaan, ia mengatakan KSPI bersama Partai Buruh akan berunjuk rasa. (*)

 

Berita Terkait

Bedas Festival Durian, Bupati Dadang Supriatna: Membuka Cakrawala Bisnis Durian Mancanegara
Pada BEDAS Festival Durian, Masyarakat Bisa Makan Durian Sepuasnya Cukup Bayar Rp 100 Ribu
Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Beras ke Ritel Oleh Pemerintah
Ketua Presidium FoSSEI Periode 2017-2018, Ainul Fatha Isman Raih Gelar Doktor
PT JIP Fokus Kembangkan Menara Telekomunikasi di Wilayah DKI Jakarta
Kasus Korupsi di Perumda PDAT Akhirnya Berhasil Dilimpahkan Polisi ke Kejaksaan
Pj. Gubernur Heru Ajak Swasta Bersinergi untuk Perluas Jangkauan Sembako Murah
Guna Kejar Laba Tumbuh 20,5 persen, HUMI siapkan capex Rp802,5 milliar
Berita ini 150 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 23 Februari 2024 - 12:52 WIB

Bedas Festival Durian, Bupati Dadang Supriatna: Membuka Cakrawala Bisnis Durian Mancanegara

Jumat, 23 Februari 2024 - 11:44 WIB

Pada BEDAS Festival Durian, Masyarakat Bisa Makan Durian Sepuasnya Cukup Bayar Rp 100 Ribu

Senin, 19 Februari 2024 - 20:49 WIB

Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Beras ke Ritel Oleh Pemerintah

Kamis, 8 Februari 2024 - 18:22 WIB

Ketua Presidium FoSSEI Periode 2017-2018, Ainul Fatha Isman Raih Gelar Doktor

Jumat, 2 Februari 2024 - 20:31 WIB

PT JIP Fokus Kembangkan Menara Telekomunikasi di Wilayah DKI Jakarta

Jumat, 2 Februari 2024 - 16:58 WIB

Kasus Korupsi di Perumda PDAT Akhirnya Berhasil Dilimpahkan Polisi ke Kejaksaan

Selasa, 16 Januari 2024 - 19:30 WIB

Pj. Gubernur Heru Ajak Swasta Bersinergi untuk Perluas Jangkauan Sembako Murah

Selasa, 16 Januari 2024 - 11:04 WIB

Guna Kejar Laba Tumbuh 20,5 persen, HUMI siapkan capex Rp802,5 milliar

Berita Terbaru

Headline

Ragam Acara Perayaan Nyepi di Pura Aditya Jaya

Sabtu, 24 Feb 2024 - 18:51 WIB