Buruh Desak Jokowi Cabut Permenaker Tentang JHT

- Editor

Senin, 14 Februari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com, Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 mengganti aturan pembayaran manfaat JHT bagi buruh yang terkena PHK atau mengundurkan diri. Beleid ini sekaligus mencabut aturan sebelumnya, Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

“KPSI dalam waktu dekat akan mengirim surat kepada Pak Jokowi agar mempertimbangkan kembali seperti Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. Lalu, mencabut Permenaker Nomor 2/2022,” kata Presiden KSPI dalam keterangannya, Senin (14/2/2022).

Untuk itu, Ia menuntut pemerintah untuk mengembalikan aturan sebelumnya karena masih maraknya PHK akibat pandemi covid-19, terutama di sektor manufaktur. Ia menilai kalau membatasi penarikan dana pada usia 56 tahun, maka buruh yang terkena PHK tidak memiliki penyangga (buffer).

Menurutnya, lewat aturan itu, JHT buruh yang terkena PHK saat berusia 30 tahun baru bisa diambil setelah 26 tahun kemudian atau ketika usianya sudah mencapai 56 tahun.

Baca Juga :   Aturan Tingkat Suku Bunga Perusahaan Pinjam Online Bakal Diterbitkan OJK

“Pemerintah sepertinya tidak bosan menindas kaum buruh,” tandas Iqbal.

Iqbal meljelaskan dalam aturan sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan Menaker untuk membuat aturan agar JHT buruh yang ter-PHK dapat diambil setelah satu bulan di PHK

“Permenaker ini menjilat ludah sendiri dari kebijakan Presiden Jokowi dalam upaya membantu buruh yang terkena PHK, yang kehilangan pendapatan agar bisa bertahan hidup dari JHT yang diambil 1 bulan setelah PHK,” katanya.

Kalau tuntutan itu tak didengarkan Kementerian Ketenagakerjaan, ia mengatakan KSPI bersama Partai Buruh akan berunjuk rasa. (*)

 

Loading

Berita Terkait

Bapanas Sebut Beras Bulog Tersalur 675 Ribu Ton
IHSG Ditutup di Zona Merah ke Level 7.123
Catatan LPS: Jumlah Tabungan Orang Kaya Rp5 miliar Meningkat 9,14 persen
Pelemahan Rupiah Berlanjut ke Posisi Rp16.210/Dolar AS
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Cimahi 2025-2045: Mewujudkan Visi Tanpa Utopia
Sampaikan LKPJ 2023, Pj. Gubernur Heru Sebut IPM Jakarta Tertinggi di Indonesia dan Indikator Ekonomi-Sosial Membaik
Tidak Segera Selesaikan Pembayaran Sukses Fee, CV Sudut Siku Bakal Kembali Disomasi ke 2
Bank DKI Diharapkan Dukung Terwujudnya Jakarta Kota Global

Berita Terkait

Jumat, 10 Mei 2024 - 22:23 WIB

Bapanas Sebut Beras Bulog Tersalur 675 Ribu Ton

Selasa, 7 Mei 2024 - 20:24 WIB

IHSG Ditutup di Zona Merah ke Level 7.123

Jumat, 3 Mei 2024 - 22:32 WIB

Catatan LPS: Jumlah Tabungan Orang Kaya Rp5 miliar Meningkat 9,14 persen

Jumat, 26 April 2024 - 23:54 WIB

Pelemahan Rupiah Berlanjut ke Posisi Rp16.210/Dolar AS

Kamis, 18 April 2024 - 20:03 WIB

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Cimahi 2025-2045: Mewujudkan Visi Tanpa Utopia

Kamis, 18 April 2024 - 19:52 WIB

Sampaikan LKPJ 2023, Pj. Gubernur Heru Sebut IPM Jakarta Tertinggi di Indonesia dan Indikator Ekonomi-Sosial Membaik

Rabu, 17 April 2024 - 13:04 WIB

Tidak Segera Selesaikan Pembayaran Sukses Fee, CV Sudut Siku Bakal Kembali Disomasi ke 2

Senin, 15 April 2024 - 21:24 WIB

Bank DKI Diharapkan Dukung Terwujudnya Jakarta Kota Global

Berita Terbaru

Headline

SYL Bantah Terima Durian Seharga Puluhan Juta

Senin, 20 Mei 2024 - 22:35 WIB