China Tangkap 2.500 Warganya di Luar negeri

- Editor

Kamis, 20 Januari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com, Jakarta – Otoritas China menangkap lebih dari 2.500 warganya di luar negeri dan membawa mereka kembali ke China. ‘Penculikan’ ini dilakukan untuk menciduk mereka yang diduga melakukan kejahatan.

Dalam laporan yang diterbitkan oleh kelompok hak asasi manusia Safeguard Defenders, repatriasi warga China telah mencapai lebih dari 10.000 orang sejak Beijing pertama kali meluncurkan operasi Fox Hunt pada 2014 yang diikuti Sky Net pada 2015.

Setidaknya, selama pandemi 2020, sekitar 1.421 orang dipulangkan ke China. Jumlah tersebut kemudian bertambah 1.114 pada 2021.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Diketahui, ribuan warga yang ditangkap tersebut merupakan mereka yang diduga melakukan kejahatan, baik kejahatan ekonomi maupun kejahatan yang berkaitan dengan tugas resmi.

Pada Desember lalu, Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin (CCDI) menggambarkan operasi tahun 2021 sebagai operasi yang berhasil. Sebab, Komisi Pengawasan Nasional, yang dahulu merupakan Sky Net, memperluas penangkapan para buron.

Baca Juga :   Korem 174/ATW Ikut Penanaman Pohon Secara Serentak Dan Peringatan Hari Air Dunia Ke-30 Tahun 2022

Tak hanya di bidang ekonomi dan pekerjaan saja, kini mereka yang diduga melakukan kejahatan di bidang politik, hukum, dan sipil pun menjadi target sasaran.

Safeguard Defenders percaya, para aktivis dan ‘pembangkang’, termasuk warga Uyghur dan Hongkong yang berada di luar negeri, juga menjadi sasaran pencidukan.

Hal ini terlihat dari laporan Proyek Hak Asasi Manusia Uyghur pada Juli 2021 yang melaporkan 395 kasus warga Uyghur dideportasi, diekstradisi, atau dipulangkan ke China.

“Sejak Xi Jinping berkuasa, pemerintah China mengintensifkan tindakan keras terhadap masyarakat sipil,” kata aktivis HAM Teng Biao, seperti dikutip dari The Guardian, Kamis (20/1/2022).

Baca Juga :   Pemusnahan 14.447 Botol Minuman Beralkohol Dipimpin Langsung PJ Gubernur DKI Jakarta

“Mereka telah menargetkan pengacara dan pembangkang, blogger, jurnalis, orang Tibet, Uyghur, Hong Kong, semuanya di masyarakat sipil,” tambahnya.

Dalam laporan kelompok HAM itu juga dijelaskan bahwa metode jemput paksa China ini dimulai dari penolakan pembaruan paspor hingga penyalahgunaan sistem red notice Interpol.

Red notice ini dilakukan otoritas China untuk mengeluarkan surat perintah internasional.

Metode itu juga termasuk larangan keluar dari China, intimidasi anggota keluarga, serta ancaman langsung oleh agen Tiongkok yang beroperasi di negara asing.

Sebanyak 80 kasus percobaan penangkapan di puluhan negara, termasuk AS, Inggris, dan Australia tercatat dalam laporan itu. (CNN Indonesia)

 

 

Loading

Berita Terkait

Erupsi Gunungapi Ruang: Kepala BNPB Tinjau Lokasi Pengungsian Warga di Pulau Siau
Terima Kunjungan Kehormatan Danjen USARPAC, Kasad Sepakat Perkuat Kerja Sama
Diduga Kelompok Perusuh di APK Merekayasa Laporan ke Pihak Polri
Dampak Erupsi Gunungapi Ruang Meluas, Upaya Penanganan Darurat Terus Dimaksimalkan
Jelang Putusan Sengketa Hasil Pilpres 2024, MPD Berharap Keputusan MK Lebih Utamakan Kepentingan Bangsa dan Negara
APBN 2025 Harus Perhatikan Perubahan Geopolitik Dunia dan Transisi Pemerintahan Baru
Pembangunan NCICD dan Pengembangan Kawasan Wisata Sejarah Di Tekankan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta
Demi Jangkau Sekolah Swasta, Pemerintah Janji Optimalkan Anggaran Pendidikan 20%

Berita Terkait

Sabtu, 4 Mei 2024 - 19:26 WIB

Erupsi Gunungapi Ruang: Kepala BNPB Tinjau Lokasi Pengungsian Warga di Pulau Siau

Senin, 22 April 2024 - 19:19 WIB

Terima Kunjungan Kehormatan Danjen USARPAC, Kasad Sepakat Perkuat Kerja Sama

Minggu, 21 April 2024 - 18:29 WIB

Diduga Kelompok Perusuh di APK Merekayasa Laporan ke Pihak Polri

Sabtu, 20 April 2024 - 18:37 WIB

Dampak Erupsi Gunungapi Ruang Meluas, Upaya Penanganan Darurat Terus Dimaksimalkan

Sabtu, 20 April 2024 - 12:43 WIB

Jelang Putusan Sengketa Hasil Pilpres 2024, MPD Berharap Keputusan MK Lebih Utamakan Kepentingan Bangsa dan Negara

Senin, 1 April 2024 - 22:17 WIB

APBN 2025 Harus Perhatikan Perubahan Geopolitik Dunia dan Transisi Pemerintahan Baru

Kamis, 21 Maret 2024 - 19:47 WIB

Pembangunan NCICD dan Pengembangan Kawasan Wisata Sejarah Di Tekankan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta

Selasa, 19 Maret 2024 - 21:08 WIB

Demi Jangkau Sekolah Swasta, Pemerintah Janji Optimalkan Anggaran Pendidikan 20%

Berita Terbaru

Ekonomi

BNI Tawarkan Ragam Promo di BNI Java Jazz Festival 2024

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:19 WIB