Home » Nasional » daerah » Diduga Warga Pemegang Surat Ijo, Jadi Tumbal Pendapatan Siluman Pemkot Surabaya

Diduga Warga Pemegang Surat Ijo, Jadi Tumbal Pendapatan Siluman Pemkot Surabaya

dito 05 Agu 2023 269

NasionalPos.com, Surabaya-   Dari hasil pengamatan dan penelusuran, hIngga saat ini sudah ditemukan telah mencapai 47.200 persil dan 39 ribu diantaranya telah menjadi  hunian warga, serta telah menjadi korban kebijakan dari Pemkot Surabaya, sedangkan sengkarut permasalahan surat ijo tersebut, dari tahun ke tahun belum juga ada penyelesaian, bahkan terkesan diabaikan begitu saja oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan kemudian justru di duga di manipulasi untuk dijadikan asset Pemkot Surabaya,

Sehingga hal tersebut mengakibatkan warga yang dijadikan tumbal oleh Pemkot Surabaya agar bisa memperoleh sumber pendapatan siluman, yang menyalahi prosedur, peraturan maupun kaidah sosial kemanusiaan, serta nilai-nilai Pancasila,  demikian disampaikan  Purwomatomo warga Surabaya salah seorang korban Surat Ijo kepada awak media, Sabtu, 5 Agustus 2023 di Surabaya.

Baca Juga :  Penyebab Cadangan Beras Menipis & Mafia Beras Bakal Dibongkar Dirut Bulog

“ Ya, sinyalemen itu nampak, ketika persoalan surat ijo menjadi sesuatu yang misterius, berlarut-larut nggak ada penyelesaiannya, dan terkesan Pemkot Surabaya tetap menunjukkan arogansinya, bahwa Pemkot Surabaya yang benar, padahal jelas Mahkamah Agung melalui putusan incrahnya memutuskan bahwa Pemkot Surabaya harus membatalkan surat ijo itu.”ungkap Purwomatomo.

Bukan hanya itu, sambung Purwomatomo, dari informasi yang diperolehnya menyebutkan bahwa Pendapatan anggaran daerah (PAD) pos anggaran IPT (Surat Ijo) yang lebih dikenal surat ijo tidak pernah ada pos anggaran bahkan IPT kode rekening dan yalidasi masalah pembayaran retribusi surat ijo BPHTB dan masih banyak lagi jenisnya dan berapa total dianggap pemkot surabaya sudah merugikan negara , pendapatan anggaran daerah pos anggaran surat ijo di duga disembunyikan oleh oknum tertentu yang ada di pemerintah Surabaya dan itu sudah mencapai 1.000.000 triliun.

Baca Juga :  Hari ini Resmi Dilantik Anggota DPR RI & DPD RI Hasil Pemilu 2024

“Lho ini kan sesuatu yang bukan hanya merugikan warga Surabaya tapi juga merugikan negara, ini sungguh aneh tapi nyata, Pemerintah Kota Surabaya diduga menjadikan warganya sebagai tumbal untuk mendapatkan anggaran siluman, negara aja ngak berani melakukannya, dan hanya melalui PBB saja memungut pajak untuk rakyat, lha ini kok justru  pemkot surabaya berani merampas tanah rumah bahkan tempat ibadah diambil kemudian di pungut resttribusinya, ini bukti bahwa pemkot surabaya dianggap sudah melakukan penindasan warga pemegang surat ijo.”pungkasnya. (*Budianto)

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
RUU Perampasan Aset Di Sorot Praktisi Hukum, Tekankan Kejelasan Kewenangan dan Pencegahan Penyalahgunaan

dito

01 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana kembali menjadi perhatian publik.   Kali ini, masalah tersebut di respon Praktisi hukum publik Andi Darwin R. Ranreng, yang kemudian kepada wartawan, ia mengatakan bahwa regulasi tersebut perlu dirumuskan secara komprehensif agar benar-benar menjadi instrumen efektif dalam pemberantasan kejahatan, khususnya korupsi, tanpa membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. …

Hasil Musyawarah AHWA Pilih KH Abdul Hakim Mahfud (Gus Kikin) sebagai Ketum PBNU masa khidmat 2026-2031, Muktamar NU Di Tutup Presiden Prabowo Subianto

dito

31 Agu 2026

NasionalPos.com, Jombang- Sidang Pleno Pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan lima calon kandidat ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).   Kelima kandidat akan diajukan ke Rais Aam terpilih KH Miftachul Akhyar untuk mendapatkan izin tertulis dan selanjutnya diputuskan ke Ahlul Halli Wal Aqdi, Senin (31/8/2026).   Kelima nama tersebut sesuai dengan …

Harapan Warga Nahdliyyin, Muktamar ke-35 NU dan Kesiapan NU Songsong Indonesia Emas 2045

dito

29 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- NU adalah organisasi yg didirikan oleh Para Ulama kharismatik diantara Muassis yg waro adalah Hadrotusy Syeikh KH. Hasyim Asy’ari, setiap diadakan Muktamar pasti banyak manfaat yg dihasilkan, disamping mengevaluasi masa khidmat 5 th terakhir, membuat Program strategis 5 th kedepan, dan Rekomendasi unt semua yg terkait dengan keumatan,   Sedangkan manfaat utama Muktamar …

Ratusan Buruh FPE KSBSI Gelar Aksi Unras di Kantor Pusat PT. NNI, Tolak PHK Sepihak dan Union Busting

dito

28 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Ratusan orang Massa pekerja/buruh dari Federasi Pertambangan Dan Energi filiasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FPE KSBSI), menggelar aksi demo di Kantor PT. Nadesico Nickel Industry (NNI), di Gedung Noble House, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat , 28/8/2026.   Aksi demo tersebut dilatar belakangi, kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak, yang dilakukan …

Sempat Kejar-kejaran di Kebun Sawit, Tim Tabur Kejari Pessel Akhirnya Berhasil Amankan DPO Terpidana Kasus Kehutan

Primadoni,SH

28 Agu 2026

Pessel , Nasionalpos.com — Operasi penangkapan Daftar Pencarian Orang (DPO) terpidana kasus tindak pidana kehutanan di Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (28/8/2026), berlangsung menegangkan. Tim Tabur Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan harus melakukan pengejaran hingga ke area kebun sawit setelah terpidana Marsedes Pgl. Sedes melakukan perlawanan saat hendak dieksekusi. Seperti diketahui, …

Blokir Nomor rekening Bank Tidak Bisa Sewenang-wenang, Ada Aturannya, Jika di langgar, Rentan Di gugat

dito

28 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Blokir rekening adalah tindakan pembatasan sementara terhadap akses rekening bank, sehingga kamu tidak bisa melakukan transaksi keluar seperti penarikan, transfer, maupun pembayaran.  Namun, saldo di dalam rekening tetap tercatat dan tidak serta-merta diambil alih oleh pihak berwenang.   Tujuan utama pemblokiran biasanya untuk mencegah aliran dana yang diduga terkait tindak pidana, sengketa perdata, …

x
x