Home » Politik » IPR Imbau Masyarakat Sabar Tunggu Hasil Resmi Pemilu 2024 dari KPU

IPR Imbau Masyarakat Sabar Tunggu Hasil Resmi Pemilu 2024 dari KPU

dito 16 Feb 2024 185

NasionalPos.com, Jakarta- Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengimbau masyarakat untuk bersabar menunggu hasil resmi penghitungan suara Pemilihan Umum 2024 yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Ujang menjelaskan seluruh pihak harus menunggu sampai selesai penghitungan suara oleh KPU karena pengumuman yang dikeluarkan KPU memiliki legitimasi kuat secara hukum dan dilindungi oleh undang-undang.

“Ya masyarakat tentu harus menunggu hasil penghitungan atau real count dari KPU karena memang itu yang bisa dijadikan legitimasi atas penyelenggaraan pemilu,” kata Ujang kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 16/2/2024

Baca Juga :  Dodi Hendra Ucapkan Tetima Kasih Kepada Relawan Dunsanak Vasko Sumatera Barat

Mengenai hasil hitung cepat atau quick count, ia menjelaskan lembaga survei pada dasarnya melakukan hitung cepat dengan metode ilmiah atau akademis yang bisa dipertanggungjawabkan. Lembaga survei juga sudah bekerja sesuai dengan undang-undang.

Ia mencontohkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Dalam pilpres tersebut, hasilnya tidak jauh berbeda dengan hasil rekapitulasi akhir dari KPU sehingga bisa menjadi gambaran dalam penghitungan suara.

Baca Juga :  Di Momentum HUT Polri Ke 77, Pemuda Berharap Semoga Polri semakin kuat, profesional, dan dicintai Rakyat

“Berkaca pada pilpres sebelumnya, lembaga survei yang melakukan quick count semuanya presisi atau tepat. Hasilnya tidak jauh, bahkan selisihnya dengan penghitungan resmi dari KPU itu tidak lebih dari satu persen,” ujar dia.

Oleh karena itu, kata Ujang, hasil hitung cepat bisa saja dijadikan referensi untuk melihat hasil pemilu, namun hasil akhir yang menjadi acuan utama adalah pengumuman dari KPU RI sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Nasabah klaim dirugikan dalam kredit BPR Arto moro,ketua KANNI semarang soroti dugaan ketidakberesan,nasabah ns berjuang mencari keadilan

Indri Kalteng

05 Okt 2026

    SEMARANG, JAWA TENGAH — http://Nasionalpos.com// Persoalan kredit antara seorang nasabah berinisial NS, perempuan berusia 62 tahun, dengan BPR Arto Moro Semarang mendapat sorotan dari Ketua Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kota Semarang, Johanes Krisnantoro (JK). NS, warga Perumahan Wanamukti, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, mengaku mengalami persoalan berkepanjangan terkait fasilitas kredit yang diperolehnya …

TB.Massa Djafar: Ada Resiko Konflik Dibalik Jalan Soft Prabowo

Dhio Justice Law

04 Okt 2026

NasionalPos. com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinet dengan pendekatan politik lunak (soft approach). Langkah penataan ulang konfigurasi kekuasaan itu merupakan upaya menghindari konfrontasi terbuka menghadapi dinamika politik yang melibatkan figur-figur yang diasosiasikan dengan lingkaran mantan Presiden Joko Widodo atau dikenal dengan sebutan “Geng Solo”. Pengamat politik yang juga Ketua Program Studi …

40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

x
x