Home » Headline » JARUM NTT Desak Komisi I DPR RI Bentuk Pansus Kebocoran Data

JARUM NTT Desak Komisi I DPR RI Bentuk Pansus Kebocoran Data

dito 24 Sep 2022 158

NasionalPos.com, Jakarta– Kebijakan dan kinerja Johnny Gerard Plate sebagai Menkominfo  yang telah membuat kegaduhan dan menuai protes dari masyarakat,  khususnya di bidang  platform digital, dan juga masalah munculnya dugaan kebocoran data 1,3 miliar SIM Card hingga 105 juta data penduduk Indonesia belakangan ini menambah daftar kasus pencurian data pribadi di Indonesia, sesungguhnya kondisi tersebut menunjukkan ketidakbecusan Johnny Gerard Plate dalam menangani permasalahan teknologi digital di negeri ini, demikian disampaikan Ahmad Ritus Koordinator JARUM NTT Jabodetabek saat dihubungi wartawan, Sabtu, 24/9/2022 di Jakarta

“Informasi yang kami terima kasus kebocoran 1,3 miliar data SIM Card di Indonesia merupakan kasus kebocoran data terbesar di Asia, ini sesuatu yang luar biasa, ini benar-benar bencana, dan sudah seharusnya Johnny Gerard Plate sebagai Menkominfo  harus bertanggungjawab, karena Menkominfo lah yang membidangi masalah ini”ungkap Ahmad Ritus.

Menurut Ahmad Ritus, dari informasi yang diperolehnya, bahwa 31 Agustus kemarin Indonesia menjadi korban dengan angka yang luar biasa spektakuler yaitu 1,3 miliar data pengguna jasa telekomunikasi, menjadikan Indonesia kebocoran data paling besar di Asia sampai sekarang, selain permasalahan tersebut, juga masalah terdaftarnya aplikasi judi online dalam PSE, merupakan masalah yang sangat meresahkan masyarakat, dan kondisi tersebut tercipta tidak terlepas dari kinerja Menkominfo Johnny G Plate yang seharusnya menjadi tanggungjawab yang bersangkutan, namun pada realitasnya yang bersangkutan jutru melempar tanggungjawab ke pihak lain, oleh karena itu sudah sepatutnya pemerintah, berbagai kalangan, terutama Komisi I DPR RI tidak mendiamkan kasus yang meresahkan masyarakat ini, yang juga merupakan tanggungjawab dari Kemenkominfo yang dipimpin oleh Johnny Gerard Plate,

Baca Juga :  Dan Lanud ATS TNI AU Resmikan Jalan Kh. Zein Abusomad Program TMMD 114 Kodim 0608/Cianjur

“Untuk itu kami mendesak Komisi I DPR RI membentuk Panitia Khusus yang diharapkan dapat mengungkap kasus ini dengan sejelas-jelasnya, ini harus segera dilakukan  kepentingan hajat hidup masyarakat, maka sudah sepatutnya DPR RI membentuk Pansus Kebocoran Data Pribadi”tukas Ahmad Ritus

Dalam Panitia Khusus tersebut, lanjut Ahmad Ritus, diharapkan adanya rekomendasi untuk memecat Johnny Gerard Plate sebagai Menkominfo, yang merupakan bentuk tanggungjawab dari seorang pejabat negara, yang mendapatkan gaji beserta fasilitas lainnya dari uang rakyat, namun justru kinerja maupun kebijakannya tidak mengayomi masyarakat, melainkan justru menyalahkan rakyat dan melempar tanggungjawab ke pihak lain, selain itu juga keberadaan Pansus ini harus terlepas dari kepentingan politik, melainkan lebih focus pada kepentingan menyelamatkan data pribadi masyarakat, karena itu apabila hal ini tidak segera di lakukan oleh DPR RI, dapat mengakibatkan timbulnya preseden buruk dan menurunnya kepercayaan masyarakat, maupun mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat International terhadap Komisi I DPR RI.

Baca Juga :  Anggota DPR dan DPRD sebagai ‘Pejuang Etika’ Di Apresiasi Oleh MKD Award

“Ya, Intinya DPR RI Jangan membiarkan kasus kebocoran data ini, jangan hanya percaya keterangan dari satu pihak saja, tapi DPR RI terutama Komisi I DPR RI harus menelusuri dari berbagai pihak, dari berbagai sisi, dan juga dari berbagai sebab-musababnya, karena itu Pansus ini adalah suatu keniscayaan membongkar misteri kasus kebocoran data pribadi masyarakat, untuk itu Kami sudah bersurat ke Komisi I DPR RI, hari jumat, 23/9/2022 kemaren, ya, semoga segera direspon, bang ”pungkas Ahmad Ritus. (*dit)

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

x
x