Home » Headline » ​Kejagung Pastikan Periksa Pejabat Publik soal Kasus Timah

​Kejagung Pastikan Periksa Pejabat Publik soal Kasus Timah

dito 04 Apr 2024 150

NasionalPos.com, Jakarta-  Kejaksaan Agung (Kejagung) RI memberikan garansi bakal memeriksa pejabat publik yang diduga terseret dugaan korupsi tata niaga timah. Pernyataan tegas tersebut, diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi.

Kuntangi menegaskan, tidak menutup kemungkinan tim penyidik Kejagung memeriksa pejabat publik dalam kasus Izin Usaha Pertambangan PT Timah.

“Nanti kita lihatlah (proses penyelidikan), kita masih menelusuri,” kata Kuntadi saat ditemui awak media, di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Kamis (4/4/2024).

Kuntadi menyebut, penyidik Kejagung hanya memeriksa saksi yang relevan. Terutama, dalam mengungkap meterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi tersebut.

Baca Juga :  Praktisi Hukum : Putusan MKMK Tidak Penuhi Ekspetasi Publik & Masih Sisakan Persoalan Di tubuh MK

Sejauh ini, Kuntadi menuturkan, penyidik Kejagung sudah memeriksa lebih dari 140 orang saksi. Salah satu saksi yang diperiksa adalah aktor cantik Sandra Dewi yang merupakan istri tersangka Harvey Moeis.

“Kita hanya sebatas untuk meneliti. Apakah rekening yang telah kita blokir ada kaitannya atau tidak,” ucap Kuntadi.

Ke depannya, Kuntadi mengharapkan, keterangan para saksi dapat membantu penyidik melengkapi berkas perkara kasus. “Semoga berkas bisa rampung dan kasus bisa secepatnya disidangkan,” ujar Kuntadi.

Artis cantik Sandra Dewi ‘diobok-obok’ Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, kurang lebih enam jam’an. Sandra Dewi diperiksa Kejagung sebagai saksi, terkait kasus dugaan korupsi tata niaga timah merugikan negara ratusan triliun rupiah.

Baca Juga :  Heru Apresiasi Persaja Optimalkan Peran UMKM Dukung Program PEN

Dalam kasus tersebut, juga menyeret suami Sandra Dewi, yakni Harvey Moeis yang kini ditetapkan tersangka oleh Kejagung. Diketahui, Sandra Dewi sampai di Kejagung sekitar pukul 09.20 WIB dan selesai pemeriksaan pukul 14.10 WIB.

“Doain aja ya, doain aja, jangan bikin berita berita yang tidak benar. Tolong lihat data yang benar ya,” kata Sandra Dewi, di Gedung Kejagung

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

PRAKTISI HUKUM ANDI DARWIN RANRENG, EKSEKUSI LAHAN 6.900 M² TERANCAM MERAMPAS HAK MILIK PIHAK KETIGA SELUAS 4,5 HEKTAR

dito

06 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …

JDIH Kabupaten Pesisir Selatan Hadirkan Inovasi Layanan Hukum Digital untuk Wujudkan Pemerintahan Transparan

Primadoni,SH

04 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah terus memperkuat pelayanan informasi hukum kepada masyarakat dengan menghadirkan inovasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Layanan berbasis digital ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses cepat, akurat, dan terpercaya terhadap berbagai dokumen hukum resmi tanpa dipungut …

A.DARWIN R. RANRENG SH,MH : DUA LEMBAGA NEGARA BERSENGKETA ATAS TANAH YANG BUKAN MILIK MEREKA, TAPI TANAH ITU MILIK WARGA NEGARA YANG TIDAK PERNAH MENJUALNYA

dito

02 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa tanah di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang sedang diperebutkan antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tersebut.   Kepada wartawan yang menghubungi, Minggu, 2 Agustus 2026 di Makassar, Andi Darwin R. Ranreng SH, MH, selaku Kuasa Hukum dari Hj. Magdalena Demunic / …

PTUN Padang Nyatakan Gugatan Pilwana Kapuh Utara Tidak Diterima, Penggugat Dinilai Tak Memiliki Legal Standing

Primadoni,SH

30 Jul 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 17/G/2026/PTUN.PDG yang berkaitan dengan sengketa Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Kapuh Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Putusan tersebut ditayangkan dilaman Informasi PTUN Padang, pada Kamis (30/7/2026). Berdasarkan informasi putusan yang dipublikasikan PTUN Padang, …

PMKRI CABANG JAKARTA PUSAT DIPERCAYA MENJADI TUAN RUMAH KONGRES XXXV DAN MPA XXXIV PMKRI TAHUN 2028

dito

29 Jul 2026

Nasionalpos.com, Ruteng-   Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jakarta Pusat Sanctus Robertus Bellarminus resmi dipercaya menjadi tuan rumah Kongres XXXV dan Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) XXXIV PMKRI Tahun 2028. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) PMKRI yang dipimpin oleh Mandataris Terpilih Cristian A. D. Rettob, setelah forum memberikan kesempatan kepada …

x
x