Kisah Kelam PPP Pasca Reformasi

Oleh:

Assoc, Prof, Dr. TB Massa Djafar

NasionalPos.com, Jakarta – (Pembina Garda Bumiputera dan Ketua Program Doktor Universitas Nasional)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan salah satu partai politik berbasis massa Islam yang lahir di era Orde Baru, tepatnya pada tanggal 5 Januari 1973. Partai ini dibentuk dari hasil Fusi atau gabungan empat partai Islam yakni Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), mewakili Masyumi, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Pergerakan Tarbiah Islam (Perti) dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).

Fusi partai-partai Islam menjadi PPP tak lepas dari keinginan Presiden Suharto untuk memudahkan kontrol dan demi stabilitas politik saat itu.

Karena itu, tak hanya partai-partai Islam yang digabungkan tapi juga golongan partai nasionalis, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) serta Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Mereka bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Sementara, pemerintah sendiri membentuk Golongan Karya (Golkar) yang diklaim bukan partai politik meski menjalankan fungsi dan peran layaknya partai politik. Golkar menjadi mesin utama rezim Orba yang kerap berperan sebagai bandul menjaga keseimbangan kelompok nasionalis dan Islamis.

Di era Orba, PPP yang awalnya dipelopori oleh KH Idham Chalid (Ketua Umum PB NU), H. Mohammad Syafaat Mintaredja, SH (Ketua Umum Parmusi), Haji Anwar Tjokroaminoto (Ketua Umum PSII), Haji Rusli Halil (Ketua Umum Perti), dan Haji Mayskur (Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di DPR), kerap menempati posisi kedua dibawah Golkar disetiap gelaran Pemilu.

Sejak dilahirkan, PPP banyak melahirkan tokoh besar, diantaranya Jailani Naro, Ismail Hasan Metareum, Hamsah Haz hingga tokoh wanita Aisyah Aminy.

Nasib PPP Pasca Reformasi

Pada Mei 1998, rezim Suharto didera tekanan kuat hingga akhirnya Suharto memilih mengundurkan diri yang digantikan BJ Habibie selaku Presiden RI.

Kala itu, PPP dipimpin Hamsah Haz (1998-2007) dan di era Presiden Habibie, Hamsah Haz sempat menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan menjadi Menko Kesra dan Taskin di era pemerintahan Gus Dur.

Eksistensi Hamsah Haz di kancah politik menjadi gambar wajah PPP pasca reformasi, dimana karier puncak Hamzah Haz digapai saat menjadi Wakil Presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri pada 2001-2004.

Sementara suara PPP pada Pemilu 1999 tercatat menjadi suara terbanyak yang diperoleh partai Ka’bah pasca reformasi, yakni 11,33 juta atau 10,71% dan terus merosot hingga menjadi 6,32 juta atau 4,52% pada pemilu 2019.

Namun, pada pemilu terakhir pada 2024 lalu, PPP yang dikomando Mardiono selaku Plt setelah ‘menjegal’ Suharso Monoarfa, suara PPP hanya 5.878.777 atau 3,8% sehingga tak lolos ke Senayan.

Merosotnya suara PPP pasca reformasi, tak lepas dari konflik internal saat di bawah kepemimpinan Suryadharma Ali dan Romahurmuziy alias Romy. Selain konflik, kedua pimpinan partai berlambang Ka’bah tersebut terlibat korupsi dan masuk penjara.

Citra buruk akibat ulah elit PPP itu, bukan satu-satunya faktor terpuruknya partai Ka’bah. Hal lain yang menjadi penyebab adalah cawe-cawe Jokowi saat menjadi Presiden.

Publik tentu paham, bagaimana Mardiono yang dikenal dekat Jokowi berhasil menjatuhkan Suharso Monoarfa melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada 5 September 2022.

Kecurigaan publik soal misi khusus Mardiono yang diutus Jokowi, terendus saat diketahui Suharso lebih condong dukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Karena itu, Suharso disingkirkan dan PPP dibawah Mardiono merapat ke PDIP dukung Ganjar-Mahfud sebagai capres, namun Jokowi yang tadinya kader PDIP justru lompat ke kubu yang mengusung Prabowo-Gibran.

Dukungan PPP ke PDIP pada Pilpres 2024 lalu, semakin menguatkan dugaan jika Mardiono memang utusan Jokowi. Lantaran, PPP yang berideologi Islam malah bergabung ke PDIP yang berbeda ideologi.

Sikap PPP yang mengangkangi ideologinya itu, mengingatkan publik pada gelaran Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu, dimana PPP mendukung duet Ahok-Djarot yang diusung PDIP. Tak pelak putusan PPP itu membuat kecewa akar rumput, sehingga membuat PPP makin terpuruk.

Tampaknya, upaya untuk ‘menghabisi’ PPP terus berjalan dengan majunya Mardiono dan Agus Suparmanto sebagai calon Ketua Umum pada Muktamar PPP ke-10 tahun 2025 yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. Bahkan, keduanya nekad mengklaim sebagai Ketum terpilih secara aklamasi.

Rekam jejak Mardiono sebagai orang Jokowi dan Agus Suparmanto yang merupakan kader PKB dan sempat terseret kasus dugaan penipuan yang diback up Romy yang tak lain eks napi koruptor, memunculkan dugaan publik jika Agus dan Mardiono adalah dua sosok yang sama-sama dimodali oligarki dan kelompok tertentu diluar partai yang bertujuan ‘menghabisi’ PPP dari dalam.