KKP Perkuat Empat Aspek Penataan Ruang Laut di Sumatra, Dukung Program Prioritas Nasional

Padang, Nasionalpos.com — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia memperkuat empat aspek penataan ruang laut di wilayah Sumatra guna mendukung pelaksanaan berbagai program dan kegiatan prioritas nasional di bidang kelautan dan perikanan.

Penguatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis Penataan Ruang Laut dalam Mendukung Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan di Sumatra yang digelar di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, Padang, Jumat (25/9/2026).

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL) KKP RI, Kartika Listriana, mengatakan penataan ruang laut membutuhkan sinergi antarpemangku kepentingan agar berbagai program kelautan dan perikanan dapat berjalan secara terarah, optimal, dan berkelanjutan.

“Kami melihat ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama agar pengelolaan ruang laut dapat berjalan lebih terarah, mulai dari sinkronisasi kebijakan, pemanfaatan ruang, pengawasan, hingga koordinasi antarinstansi. Keempat aspek tersebut perlu diperkuat untuk memastikan program kelautan dan perikanan dapat terlaksana secara optimal,” kata Kartika di Padang.

Menurut Kartika, empat aspek yang perlu diperkuat meliputi sinergi pemerintah pusat dan daerah, keterpaduan perencanaan dan pemanfaatan ruang laut, pengendalian pemanfaatan ruang laut, serta pembinaan dan pelayanan.

Ia menjelaskan, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian penting dalam penataan ruang laut. Kebijakan nasional harus dapat diterjemahkan secara tepat di daerah, sementara kebutuhan dan persoalan di daerah perlu menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat.

“Pertama, kita perlu memastikan kebijakan pemerintah di tingkat nasional dapat diterjemahkan dengan baik di daerah. Sebaliknya, kebutuhan dan permasalahan yang muncul di daerah juga harus menjadi masukan bagi penyempurnaan kebijakan di tingkat pusat,” ujarnya.

Aspek kedua, lanjut Kartika, adalah memperkuat keterpaduan antara perencanaan dan pemanfaatan ruang laut. Setiap pembangunan dan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir dan laut harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan, kepentingan masyarakat, serta keberlanjutan sumber daya.

Sementara itu, pengendalian pemanfaatan ruang laut menjadi aspek ketiga yang harus dilakukan secara konsisten sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Hal tersebut penting karena ruang laut bersifat dinamis dan terus mengalami perkembangan aktivitas.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat menimbulkan tumpang tindih pemanfaatan, konflik ruang, hingga tekanan terhadap ekosistem pesisir dan laut apabila tidak dikendalikan dengan baik.

“Pengendalian dapat dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, serta penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi di daerah,” katanya.

Aspek keempat adalah penguatan pembinaan dan pelayanan. KKP mendorong konsultasi, asistensi, pembinaan, serta fasilitasi kepada pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan maupun pemanfaatan ruang laut.

Kartika mengatakan Sumatra memiliki potensi kelautan yang sangat beragam, mulai dari perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, kepelabuhanan, energi, kawasan konservasi hingga berbagai aktivitas pemanfaatan ruang laut lainnya.

Keberagaman potensi tersebut, menurutnya, membutuhkan koordinasi dan penataan ruang yang semakin baik agar pemanfaatan ruang laut dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

“Karakteristik wilayah Sumatra yang cukup beragam membuat pengelolaan kawasan laut tidak bisa dilakukan secara terpisah. Karena itu, diperlukan keselarasan antarpihak agar setiap pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai peruntukan dan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya laut,” ujarnya.

Ia menjelaskan sejumlah program prioritas nasional bidang kelautan dan perikanan membutuhkan kepastian ruang laut dan pengendalian pemanfaatan ruang. Program tersebut antara lain Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa, pemodelan dan replikasi tambak udang terintegrasi, budidaya ikan tematik, modernisasi perikanan, serta pembangunan infrastruktur garam.

Selain itu, pembangunan sektor kelautan dan perikanan juga diarahkan pada perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur, pengembangan perikanan budi daya berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut, serta penanganan sampah plastik di laut dengan melibatkan masyarakat.

Kartika berharap Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Padang terus memperkuat fungsinya dalam mendukung penataan ruang laut di wilayah Sumatra, termasuk melalui layanan konsultasi dan asistensi terkait perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, serta pembinaan ruang laut.

Menurutnya, Sumatra perlu dipandang sebagai satu kawasan yang saling terintegrasi dan terhubung. Pemanfaatan ruang laut di satu provinsi dapat berkaitan dengan wilayah provinsi lainnya, terutama dalam aktivitas ekonomi, konektivitas, perikanan, konservasi, dan sektor kelautan.

“Komunikasi yang dibangun hari ini tidak berhenti pada rapat koordinasi teknis, tetapi harus diwujudkan dan berlanjut melalui koordinasi teknis dan kerja sama sesuai dengan kewenangan masing-masing,” ujar Kartika.

Editor : Redaksi

Penulis : Zulwandi