Home » Headline » Komisi VII Desak Pertamina Audit Menyeluruh Fasilitas Migas

Komisi VII Desak Pertamina Audit Menyeluruh Fasilitas Migas

dito 04 Apr 2023 159

NasionalPos.com, Jakarta– Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno mengatakan Komisi VII mendesak Dirut PT Pertamina (Persero) untuk segera melakukan audit secara menyeluruh terhadap fasilitas migas Pertamina, termasuk meningkatkan sistem pengawasan berbasis IT.

“Meningkatkan keimanan fasilitas kilang dan penyimpanan BBM dan memperketat kualitas keselamatan dan keamanan kerja,” ujar Politisi Fraksi PAN tersebut saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Pertamina Nicke Widyawati dan jajaran di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4/2023).

Hal tersebut agar insiden seperti yang sebelumnya terjadi di kilang Pertamina Refinery Unit II Dumai Provinsi Riau yang terbakar pada Sabtu (1/4) tidak kembali terulang. Komisi VII pun meminta Dirut Pertamina untuk menaruh perhatian sepenuhnya terhadap kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada fasilitas migas milik Pertamina.

Baca Juga :  Perlu Diantisipasi Lonjakan Harga Beras

Selain itu, Eddy menambahkan bahwa Komisi VII mendesak Pertamina untuk membentuk direktorat khusus dalam menangani health, safety, security, and environment (HSSE). Jangan sampai nanti HSSE ini tidak diberikan kewenangan juga untuk melakukan tugasnya dan hanya sekedar nanti menjadi direktorat kambing hitam.

Baca Juga :  Perjalanan Karir I Made Cahyana Negara, Menginspirasi Generasi Muda Banyuwangi.

“Saya pikir perlu untuk menjadi perhatian kita bersama, kita memang membutuhkan Direktorat HSSE untuk bisa mampu memberikan fokus dan perhatian khusus terhadap masalah keamanan dan keselamatan kerja.” kata Eddy.

Terhadap permintaan Komisi VII tersebut, Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengatakan telah melakukan audit oleh international auditor dengan menggunakan International Sustainability Rating Standard (ISRS) yang telah digunakan secara global. Dari hasil pemetaan yang dilakukan sejak pertengahan 2021 tersebut, Pertamina telah melakukan beberapa rekomendasi dari hasil pemetaan. (*red)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Di Momentum Hari Musium Nasional, H. Waspada SAg MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, Himbau Musium Bisa Jadi Ajang Edukasi Anak

dito

13 Okt 2026

NasionalPos.com, Bogor- Pada setiap tanggal 12 Oktober, di peringati sebagai peringatan Hari Musium kemarin, oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, H. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor dan Dosen PG PAUD UNUSIA Jakarta., Selasa, 13/10/2026 di Bogor, ia mengatakan bahwa tentu musium sangat bermanfaat dan sangat penting bagi anak …

Makan Anggaran Rp1,4 Miliar, Proyek Jalan di Pesisir Barat Malah Diduga Caplok Lahan Mantan Bupati

Taufik Hidayat

12 Okt 2026

Pesisir Barat — Pembangunan proyek jalan menuju rumah sakit di Kabupaten Pesisir Barat yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 senilai Rp1,4 miliar tengah menjadi sorotan publik. Proyek tersebut diduga dibangun di atas lahan pribadi milik mantan Bupati Pesisir Barat, H. Agus Istiqlal, tanpa izin. Protes Langsung di Lokasi Proyek Pemilik lahan, H. …

Pernikahan RINI ANGGRAENI dan AZHAR DZULFIQAR di BANDUNG Berlangsung Megah, Karangan Bunga Tokoh Publik Curi Perhatian

- Banyuwangi

11 Okt 2026

BANDUNG, NASIONALPOS.COM — Suasana penuh kebahagiaan dan kemeriahan menyelimuti pernikahan Rini Anggraeni, S.Tr.Kes., dan Azhar Dzulfiqar, S.T., yang berlangsung pada Minggu (11/10/2026) di Maison Grande, Bandung, Jawa Barat. Perhelatan istimewa ini menjadi momentum bersejarah bagi kedua mempelai untuk memulai perjalanan baru dalam membangun rumah tangga. Pernikahan tersebut berlangsung dengan nuansa elegan, memadukan kesakralan prosesi dengan …

Dugaan Penarikan Kendaraan oleh Debt Collector di Banyuwangi, WOM Finance Diminta Buka Dasar Hukumnya

- Banyuwangi

11 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALPOS. COM – Penarikan satu unit mobil Toyota Avanza tahun 2009 bernomor polisi DK 1156 IS di wilayah Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, tepatnya di depan Masjid Arohman, menuai keberatan dari pemilik kendaraan, (RR). Mobil yang disebut dibeli melalui pembiayaan WOM Finance tersebut diduga telah ditarik paksa oleh pihak ketiga yang disebut sebagai debt …

x
x