LHP BPK 2025, Pesisir Selatan Raih WTP ke-13 Berturut-turut

Pessel, Nasionalpos.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada lima pemerintah daerah di Sumatera Barat, Jumat (29/5), di Aula Pertemuan BPK Perwakilan Sumbar, Kota Padang.

Lima daerah yang menerima LHP secara bersamaan tersebut adalah Kabupaten Agam, Kota Sawahlunto, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Sumbar, Sudarminto Eko Putra.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh pimpinan DPRD dan kepala daerah dari masing-masing daerah penerima LHP. Dari Kabupaten Agam hadir Ketua DPRD Ilham Lc., M.A dan Bupati Benni Warlis. Kota Sawahlunto dihadiri Ketua DPRD Susi Haryati bersama Wali Kota Riyanda Putra.

Sementara itu, Kabupaten Dharmasraya diwakili Ketua DPRD Jemi Hendra dan Bupati Annisa Suci Ramadhani. Kabupaten Pasaman dihadiri Ketua DPRD Nelfri Asfandi bersama Bupati Welky Suhery.

Dari Kabupaten Pesisir Selatan hadir Ketua DPRD Darmansyah dan Bupati Hendrajoni. Turut mendampingi Bupati Pesisir Selatan, Sekretaris Daerah Zainal Abidin, Inspektur Eva Fauza Yuliasman Datuak Tigo Lareh, Kepala BPKPAD Suhandri, Kepala Dinas Kominfo, Wendi, dan Kepala Kesbangpol Marzan.

Selain itu, kegiatan juga dihadiri Kepala Bidang Pemeriksaan Sumbar I Roni Altur, Kepala Bidang Pemeriksaan Sumbar II Nelson Humiras Halomoan Siregar, serta jajaran Sekretariat Perwakilan BPK Sumbar.

Dalam sambutannya, Sudarminto Eko Putra menjelaskan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah telah dilaksanakan selama 60 hari sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, sekaligus menilai kepatuhan terhadap regulasi dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Ia mengatakan, selama proses pemeriksaan, BPK masih menemukan sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Temuan tersebut harus segera ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang telah diberikan.

Meski masih terdapat beberapa catatan perbaikan, BPK tetap memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada seluruh daerah penerima LHP atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.

Pencapaian tersebut menjadi indikator bahwa laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah telah memenuhi aspek materialitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Bagi Kabupaten Pesisir Selatan, raihan opini WTP tahun ini memiliki arti khusus karena menjadi yang ke-13 kali secara berturut-turut diperoleh pemerintah daerah tersebut.

Capaian itu sekaligus menunjukkan konsistensi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui berbagai upaya perbaikan berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Pesisir Selatan Darmansyah dipercaya mewakili seluruh pimpinan DPRD penerima LHP untuk menyampaikan sambutan.

Dalam sambutannya, Darmansyah menegaskan bahwa opini dan rekomendasi yang diberikan BPK merupakan instrumen evaluasi penting yang harus menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab pengawasan untuk memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat ditindaklanjuti secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia berharap prestasi yang telah diraih pemerintah daerah tidak membuat seluruh pihak berpuas diri, melainkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBD agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Darmansyah juga menilai LHP BPK dapat menjadi bahan evaluasi strategis dalam memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di daerah.

Sementara itu, Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menyampaikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Menurut Hendrajoni, kondisi fiskal daerah yang masih terbatas menuntut pemerintah untuk semakin disiplin dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan belanja daerah agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Ia menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir yang ingin dicapai pemerintah daerah, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

“Opini yang baik bukan tujuan akhir, tetapi menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan daerah. Integritas dan disiplin adalah tujuan utamanya,” ujar Hendrajoni.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD, jajaran perangkat daerah, serta BPK yang selama ini terus membangun sinergi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

Pada kesempatan tersebut Bupati Hendrajoni menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah pihak yang belum sempat disapa secara langsung karena padatnya agenda dan aktivitas selama acara berlangsung.

Penyerahan LHP BPK Tahun Anggaran 2025 tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kebersamaan. Momentum itu sekaligus menjadi penguatan komitmen seluruh pemerintah daerah di Sumatera Barat untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.***