Home » Nasional » daerah » Masa Jabatan Diperpanjang, Sekda Brebes Diminta Tata APBD

Masa Jabatan Diperpanjang, Sekda Brebes Diminta Tata APBD

Supriyadi - Tegal - Jawa Tengah 22 Jul 2024 126

 

NasionalPos.com, Brebes- Pj Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar SH MHum mengukuhkan Perpanjangan Masa Jabatan Sekda Brebes Ir Djoko Gunawan MT yang telah berakhir per Juni, di Pendopo Brebes, Senin (22/7/2024).

“Saya menyampaikan selamat atas pengukuhan Pak Sekda, sebagai Sekda kembali setelah lima tahun, pengukuhan ini sesuai prosedurnya, sudah saya lakukan sebaik mungkin dan sesuai aturan yang berlaku,” ucap Iwan.

Iwan mengatakan, masa jabatan Sekda dalam masa transisi untuk bupati yang akan datang, sehingga harus bisa menata Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan, bersama OPD dan DPRD. Sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Brebes, dan paling utama urusan wajib pendidikan, kesehatan serta infrastruktur.

“Tugas berat Pak Sekda sebentar lagi masa transisi sebelum pemilihan bupati, semua jajaran pemerintahan Brebes dari OPD, camat sampai kades termasuk DPRD harus mendukung Pak Sekda,” jelasnya.

Baca Juga :  Jangan Coba – Coba Mendekat, Apalagi Terlibat

Iwan berharap, Sekda dapat berinovasi yang lebih dari aspek pendapatan, mengingat pendapatan daerah Brebes masih perlu dievaluasi. Sedangkan pembelanjaan untuk kebutuhan pemerintahan masih cukup tinggi.

“Terus terang saja pendapatan kita tidak menggembirakan, sedangkan pembelanjaan kita masih cukup tinggi, sehingga apabila pendapatan masuk, maka efisisensi pembelanjaan pun harus kita lakukan,” tuturnya.

Iwan berpesan, ada kaderisasi untuk Sekda selanjutnya, karena per Oktober 2025 Sekda Brebes akan pensiun. Sehingga harus melakukan kaderisasi yang baik untuk masyarakat Brebes dan untuk pola jabatan yang baik.

Lanjut Iwan, terkait pengukuhan, sebelumnya telah melakukan asesmen dari tim asesor provinsi dan akademisi, dan hasilnya disampaikan kepada DPRD juga tokoh agama dan masyarakat, mereka diminta pendapat tentang kepemimpinan Sekda Brebes.

Adapun ketiga asesor yakni Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah Dra Ema Rachmawati MHum, Inspektur Provinsi Jawa Tengah Dr Dhoni Widianto MSi, dan Akademisi Universitas Sebelas Maret Surakarta Dr Tuhana SH MSi.

Baca Juga :  Reses di Ampiang Parak Timur, Anggota DPRD Pessel Asril Datuak Putiah Serap Aspirasi Warga

Pengukuhan sesuai Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-1778/JP.00.02/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 821/6723 tanggal 16 Juli 2024 sebagai tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.2.6/3192/SJ tanggal 16 Juli 2024 hal Persetujuan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes serta Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20036/R-AK-02.02/SD/K/2024 tanggal 17 Juli 2024 hal Pertimbangan Teknis Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Gagal Insaf, Residivis Spesialis Curanmor Kembali Dibekuk Tim URC Sat Reskrim Polres Pesibar dan Unit Reskrim Polsek Pesisir Utara

Taufik Hidayat

15 Okt 2026

Pesisir Barat – Lulusan penjara yang gagal insaf, Baru keluar, langsung magang curanmor lagi, itulah sebuah kata-kata yang cocok untuk Residivis Spesialis Curanmor Kambuhan yang berhasil diringkus Tim Gabungan Tekab 308 Sat Reskrim Polres Pesibar Dan Unit Reskrim Polsek Pesisir Utara. Residivis Spesialis Curanmor Kambuhan berinisial US (40) Warga Pekon Kampung Jawa dan JB (50) …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Laporkan Dugaan Pelecehan di Kantor Lurah Pasie Nan Tigo, YM Minta Wali Kota Padang Turun Tangan

Zulwandi

15 Okt 2026

Padang, Nasionalpos. Com — Seorang perempuan berinisial YM, yang berprofesi sebagai YouTuber, affiliate marketer, content creator, dan edupreneur di Sumatera Barat, mengaku mengalami dugaan pelecehan verbal dan penghinaan saat berada di Kantor Lurah Pasie Nan Tigo, Kota Padang, pada 28 Agustus 2026 sekitar pukul 09.45 WIB. YM meminta pemerintah daerah menindaklanjuti pengaduannya secara objektif dan …

Perkuat Sinergitas, Kapolsek Iptu Doni Dermawan Kunjungi Uspika dan Tokoh Masyarakat demi Jaga Kondusivitas

Taufik Hidayat

14 Okt 2026

Pesisir Barat – Guna menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif, *Kapolsek Pesisir Selatan Polres Pesisir Barat Iptu Doni Dermawan Djunaidi, S.Psi., M.M.* melaksanakan kunjungan dan silaturahmi ke Unsur Pimpinan Kecamatan (Uspika) dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Pesisir Selatan, Selasa (13/10/2026). Kegiatan diawali dengan kunjungan ke Kantor Camat Pesisir Selatan, dan diakhiri dengan silaturahmi ke kediaman Tokoh Adat …

Di Momentum Hari Musium Nasional, H. Waspada SAg MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, Himbau Musium Bisa Jadi Ajang Edukasi Anak

dito

13 Okt 2026

NasionalPos.com, Bogor- Pada setiap tanggal 12 Oktober, di peringati sebagai peringatan Hari Musium kemarin, oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, H. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor dan Dosen PG PAUD UNUSIA Jakarta., Selasa, 13/10/2026 di Bogor, ia mengatakan bahwa tentu musium sangat bermanfaat dan sangat penting bagi anak …

Makan Anggaran Rp1,4 Miliar, Proyek Jalan di Pesisir Barat Malah Diduga Caplok Lahan Mantan Bupati

Taufik Hidayat

12 Okt 2026

Pesisir Barat — Pembangunan proyek jalan menuju rumah sakit di Kabupaten Pesisir Barat yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 senilai Rp1,4 miliar tengah menjadi sorotan publik. Proyek tersebut diduga dibangun di atas lahan pribadi milik mantan Bupati Pesisir Barat, H. Agus Istiqlal, tanpa izin. Protes Langsung di Lokasi Proyek Pemilik lahan, H. …

x
x