Home » Headline » Mematahkan Belenggu”Independen” Produk Orba

Mematahkan Belenggu”Independen” Produk Orba

dito 11 Jun 2023 137

NasionalPos.com, Jakarta-Bung Karno mengatakan bahwa untuk mewujudkan negara Indonesia yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial, maka kita perlu bergotong royong. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Ho- lopis-kuntul baris buat kepentingan bersama, demikian disampaikan Yulianto Widirahardjo Presidium GMNI periode 1996 – 1999 kepada pers, Minggu, 11 Juni 2023 di Jakarta.

“Itulah gotong royong. Ucapan Bung Karno sangat relevan bagi kita yang mengaku murid sekaligus pengikut Bung Karno menghadapi kondisi bangsa saat ini yang akan melaksanakan hajatan pemilihan umum di tahun 2024.”ucap Yulianto.

Pemilu itu lanjut Yulianto, bukan sekedar ritual demokrasi untuk memilih pemimpin politik, namun juga ruangan untuk memperjuangkan, menanamkan dan mengamalkan seluruh gagasan bernegara dan seluruh gagasan ideologis Bung Karno kepada seluruh rakyat Indonesia. Sehingga sepatutnya seluruh anak ideologis yang tersebar diberbagai organisasi kemasyarakatan bersatu padu dan bergotong royong memenangkan dan mewujudkannya. Ruslan Abdulgani, salah satu murid/pengikut Bung Karno yang pernah jadi jubir usman usdek (Urusan Manifestasi Politik, UUD, Sosial, Demokrasi) mengatakan bahwa organisasi itu perlu kader atau dalam bahasa perancis disebut cadre yang artinya frame atau bingkai.

Menurut Yulianto, agar organisasi kuat, kader itu harus punya militansi dan rasa semangat bersama (spirit de corps), senasib, solidaritas dan saling membantu. Organisasi-organisasi Front Marhaenis (GMNI, PEMUDA DEMOKRAT/GPM, KESATUAN BURUH MARHAENIS, LEMBÀGA KEBUDAYAAN NASIONAL, PETANI, IKATAN SARJANA REPUBLIK INDONESIA, PERWANAS) pada jamannya dikenal sebagai organisasi yang mempunyai kader kader militan dan mempunyai semangat korsa yang tinggi.

Terbukti ditindas regim Soeharto/ORBA dengan desoekarnoisasinya selama 32 tahun lebih, organisasi-organisasi front marhaenis tetap eksis sampai sekarang, Untuk mengontrol massa dari organisasi-organisasi yang kritis, kemudian regim ORBA menerbitkan paket UU politik yang sàlahsatunya adàlah UU nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan.

“Didalam UU tersebut ada klausul independensi organisasi yang tujuannya memisahkan anggota ormas dari partai politik. Anggota organisasi “dipaksa” menjadi massa mengambang. Tujuan dari UU nomor 8/1985 itu berhasil. Bahkan sampai sekarang masih hidup di alam bawah sadar dari para anggota dan pimpinan ormas-ormas tidak terkecuali ormas dari Front Marhaenis.”ungkap Yulianto

Lebih Lanjut Yulianto mengungkapkan, bahwa dalam teori organisasi, dua orang atau lebih membentuk atau masuk ke dalam suatu organisasi karena adanya kesamaan keyakinan batin (Value/norma/nilai) dan atau kesamaan kepentingan pragmatis. Oleh karèna adanya kesamaan idiologis dan kesamaan kepentingan yang harus terwujud maka seluruh anggota punya kewajiban untuk berjuang bersama sama.

Baca Juga :  Wacana Ganjar-Airlangga, Komunikasi KIB ke PDIP Harus Dimulai Sejak Dini

Sehat dan tidaknya suatu organisasi dapat terlihat dari keaktifan dan kesolidan anggota organisasi tersebut. Organisasi sebagai entitas “hidup” yang didalamnya ada idiologi sebagai “jiwa”nya tentunya mempunyai sikap yang menunjukkan elan vitale guna menghadapi tantangan hidup organisasi tersebut.

Organisasi sebagai “entitas” hidup punya makna bahwa organisasi itu seperti mahluk hidup, ia (organisasi) bisa berkembang secara fisik dengan jumlah anggota yang makin besar dan juga berkembang secara psikis dengan makin dewasa menyikapi perkembangan sosial politik yang ada guna memperjuangkan kepentingan organisasi—utamanya kepentingan anggota.

“Maka semua organisasi pada hari ini pasti menyikapi fenomena sosial politik yang ada, apalagi di era dimana dunia global dan ekonomi sedang tidak baik baik saja. Semua organisasi hari ini juga sedang memaksimalkan energi semangat hidupnya (elan vitale) agar bisa tetap hidup ditengah ketidakpastian politik dan ekonomi. “tukas Yulianto.

Maka menjadi aneh, sambung Yulianto, ketika organisasi Front Marhaenis yang tertindas pada era ORBA, ketika menghadapi pertempuran idiologis yang secara nyata terlihat di konstetasi pemilu 2024 mengartikan diksi “indepedent” sebagai sikap netral terhadap perkembangan dan dinamika politik dengan alasan anggotanya ada diberbagai partai politik. Nampaknya ada beberapa pimpinan organisasi Front Marhaenis yang tidak memahami organisasi sebagai “entitas” hidup sehingga seharusnya mempunyai sikap —yang merupakan perwujudan sikap mayoritas anggota—. Sikap organisasi itu berbeda dengan sikap individu anggota.

Yulianto juga menyampaikan seharusnya para pemimpin organisasi organisasi marhaenis berani lepas dari bayang-bayang regulasi organisasi kemasyarakatan produk Orba soal independensi. Apalagi sekarang regulasi tersebut telah diganti dengan UU nomor 17 tahun 2013.

Maka wacana independensi sudah kurang relevan dibandingkan wacana organisasi memperjuangkan kepentingan idiologi dan kepentingan sosial politiknya yang ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apalagi pada konstetasi Pemilihan Presiden 2024, dimana salah satu calon Presiden yang akan berkonstetasi adalah kader marhaenis yakni Bung Ganjar Pranowo yang telah merasàkan pahit getirnya perjuangan di era ORBA. Perjalanan kepemimpinan politik bung Ganjar Pranowo sangat bervariasi dari lembaga legislatif hingga eksekutif — Gubernur Jawa Tengah dua periode.

“Hal yang perlu diperhatikan, Bung Ganjar dijadikan bacapres oleh PDIP bukan semata mata keinginan ketua umum PDIP, tetapi lebih dari keinginan rakyat banyak yang tergambar dari hasil survey/polling beberapa lembaga survey dan konsultan politik yang memotret elektabilitas Ganjar di kisaran 32%.”tandas Yulianto.

Baca Juga :  Pj Gubernur Heru Buka Diklatda HIPMI Jaya

Sehingga, imbuh Yulianto, pilihan PDIP untuk mencapreskan Bung Ganjar adalah pilihan politik yang sangat rasional secara idiologis maupun politis. Keinginan rakyat dipimpin Presiden Ganjar Pranowo didasarkan oleh sikap, empati dan komitmennya ketika memimpin provinsi Jawa Tengah.

Hal tersebut dibuktikannya dengan berbagai program yang mengangkat ekonomi, harkat dan martabat kaum marhaen, komitmen kuat untuk menjaga NKRI dari rongrongan teroris, radikalisasi dan intoleransi, serta pelaksanaan berbagai program yang terinspirasi ajaran marhaenisme. Keinginan rakyat inilah yang akhirnya mewujud dalam bentuk beraneka organisasi relawan pendukung dan pemenangan Ganjar Presiden di berbagai daerah di seluruh nusantara.

Membanjirnya dukungan rakyat kepada Bung Ganjar merupakan momentum yang belum tentu dua puluh atau tiga puluh tahun lagi terjadi. Ini momentum yang sangat berharga bagi organisasi organisasi Front Marhaenis untuk revival (hidup kembali) dari kondisi mati segan, hiduppun tak mau. Momentum yang berharga untuk mengkonsolidasikan barisan dan menyatukan yang tercerai berai. Momentum yang sangamarhaenist bernilai untuk menerapkan ajaran marhaenisme pada program pembangunan nasional.

“Tetapi semuanya itu akan dapat terjadi bila para pimpinan organisasi organisasi Front Marhaneis punya kesadaran mendorong organisasi front marhaenis bersikap jelas mendukung bung Ganjar Jadi Presiden, bersikap jelas solidaritasnya terhadap perjuangan sesama kader , bersikap jelas semangat jiwa korsa (spirit de’corps).Tanpa kejelasan sikap, solidaritas dan spirit de’corps kepada sesama pejuang marhaenis, maka ruang ruang potensi kekuasaan di sekitar bung Ganjar akan terisi oleh kekuatan kekuatan sosial politik lainnya.”tegas Yulianto.

Diakhir perbincangannya dengan wartawan, Yulianto juga menyampaikan bahwa dirinya melakukan kritik oto kritik terhadap organisasi organisasi Front Marhaenis dimana dirinya menjadi anggota salah satu organisasi berazaskan marhaenisme. yang sedang berusaha bangkit kembali. Maka baginya diksi “independen” yang masih sering diutarakan pada wacana gerakan, merupakan belenggu yang harus dipatahkan.

“Dalam konstelasi politik hari ini, organisasi organisasi Front Marhaenis normalnya sudah semestinya menunjukkan sikap keberpihakannya kepada kader marhaenis yang sedang berjuang menjadi Presiden guna mewujudkan cita cita Bapak Marhaenisme, yakni mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur, karena itu mari kita beersatu, karena BERSATU KITA KUAT – KUAT KARENA BERSATU.”pungkas Yulianto.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

x
x