Home » Headline » Menkopolhukam Mahfud MD & Mendagri Turki Tandatangani Perjanjian Payung Kerjasama Keamanan

Menkopolhukam Mahfud MD & Mendagri Turki Tandatangani Perjanjian Payung Kerjasama Keamanan

dito 24 Agu 2023 147

NasionalPos.com, Ankara Turki-   Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) RI Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, menandatangani perjanjian kerjasama keamanan atau Agreement on Joint Cooperation on Security Issues antara Indonesia dengan Turki, yang berlangsung di Ankara, Rabu 23/8/2023 kemaren.

Hadir pada acara ini Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki Lalu Muhamad Iqbal dan Deputi Bidang Koordinasi Luar Negeri Kemenko Polhukam, Rina Soemarno.

“Kerjasama ini merupakan bagian penting dalam mendukung peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Turki, khususnya di bidang politik, hukum, dan keamanan” ujar Menko Mahfud MD pada acara tersebut.

Penandatanganan naskah perjanjian bidang keamanan ini juga menandakan disepakatinya mekanisme bilateral berupa Security Dialogue Meeting antara Menko Polhukam RI dengan Menteri Dalam Negeri Republik Turki.

Security Dialogue Meeting merupakan sarana dalam mengkaji perkembangan kerja sama keamanan, pada bidang penanganan kejahatan transnasional, capacity building, penegakan hukum, penanganan isu terorisme, TPPO, money laundering pendanaan kegiatan terorisme, dan kerja sama kepolisian.

Baca Juga :  IAS Malang Raya Di Kukuhkan, Bertekad Siap Cetak Mahasiswa 100% Katolik 100% Indonesia

Kedua negara berharap bahwa penandatanganan naskah Agreement on Joint Cooperation on Security Issues Indonesia-Türkiye hari ini, akan mendorong finalisasi negosiasi beberapa naskah perjanjian (MoU) kerja sama lainnya di bidang Polhukam yang sempat tertunda karena menunggu penandatanganan perjanjian bidang keamanan atau Security Cooperation Agreement (SCA) ini sebagai perjanjian yang mewadahi atau perjanjian payung.

Finalisasi naskah MoU itu antara lain terkait Kerja Sama Penanggulangan Terorisme yang sebelumnya sudah dijajaki oleh Badan Nasional Penanggangan Terorisme (BNPT). Pada tahun 2021, BNPT RI telah menyampaikan usulan dratf MoU dengan ruang lingkup antara lain berbagi informasi terkait legislasi, kebijakan dan strategi nasional, pertukaran pandangan dan pengalaman, serta pertukaran informasi dan informasi intelijen, khususnya terkait isu Foreign Terrorist Fighters (FTF).

Selain itu, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga telah menandatangani Memorandum of Intent (MoI) dengan Kepolisian Turki pada tahun 2017. Sebagai bentuk implementasi MoI ini, kedua pihak telah menyelenggarakan The 1st Joint Working Group between the Indonesian National Police and the National Police of Turkey secara virtual pada 23 Februari 2021.

Baca Juga :  Amir Uskara Ingatkan Pemerintah Segera Antisipasi Pelemahan Rupiah

“Dengan penandatangan naskah SCA oleh Menko Polhukam RI dan Mendagri Turki ini, kedua negara dapat segera melanjutkan dan memfinalisasi negosiasi naskah kedua MoU kerja sama tersebut” lanjut Menko Mahfud.

Kerjasama di bidang penanggulangan terorisme yang sudah dijajaki oleh BNPT misalnya, menjadi salah satu prioritas penting hubungan kerja sama Indonesia dengan Turki. Indonesia memiliki kesamaan pandangan untuk belerjasama bilateral dalam penanggulangan terorisme dan penanganan FTF.

Saat ini, Turki juga tercatat sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF). Pemerintah Turki terus meninjau peraturan perundang-undangan serta implementasinya untuk melawan pendanaan teroris, agar sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi FATF.

Pada kesempatan ini, Menko Polhukam mengundang mitranya, Mendagri Turki untuk berkunjung ke Indonesia guna menghadiri Security Dialogue pertama yang akan berlangsung pada tahun 2024 mendatang. Mendagri Turki yang adalah mantan Gubernur Istanbul ini langsung merespons undangan Mahfud MD bahwa dirinya akan memenuhi undangan untuk berkunjung ke Indonesia pada tahun depan.(*)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

KPK Didesak Klarifikasi Status Hukum Jaksa Syahrul

Dhio Justice Law

15 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk terbuka soal status hukum Jaksa Syahrul dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid. “Kami baru saja menyerahkan surat perihal Permintaan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hukum dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm. Surat ini juga kami tembuskan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda …

PERISTIWA POLITIK DAN PENGARUH GEOPOLITIK GLOBAL.

dito

14 Sep 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Dr Kristiya Kartika        Salah satu Pengamat Politik dan Mantan Pejabat Pemerintah Moch. Said Didu menganalisis secara terbuka bahwa dalam gejolak politik akhir-akhir ini, peran tokoh politik dan mantan Penguasa yang didukung Oligarki domestik dan asing cukup strategis.   Jaringan aktivitas pergerakan regional dan domestik menurutnya juga …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

Semakin humaris pelayanan SIM di Purbalingga membuat masyarakat semakin nyaman dan terlayani.

Indri Kalteng

11 Sep 2026

    Purbalingga-Nasionalpos.com ||pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayah Kota purbalingga terus mengedepankan pelayanan yang humanis, ramah, dan profesional. Petugas memberikan kemudahan informasi kepada masyarakat sehingga setiap pemohon dapat mengikuti seluruh tahapan pelayanan dengan tertib dan nyaman.[09 sep 2026] Sejak datang ke lokasi pelayanan, masyarakat mendapatkan arahan mengenai persyaratan serta prosedur pengurusan SIM. Petugas …

x
x