Nagari Amping Parak Raih Pengakuan UNESCO, Wabup Risnaldi Terima Sertifikat Masyarakat Siap Tsunami

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi, menerima sertifikat pengakuan internasional bagi Nagari Amping Parak sebagai Tsunami Ready Community atau Masyarakat Siap Tsunami dari UNESCO, Rabu (30/9/2026). Penyerahan sertifikat tersebut berlangsung dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Sumatera Barat di Kota Pariaman.

Pengakuan tersebut diberikan setelah Nagari Amping Parak, Kabupaten Pesisir Selatan, berhasil memenuhi 12 indikator Masyarakat Siap Tsunami yang ditetapkan dalam program kesiapsiagaan bencana tsunami.

Sertifikat itu menjadi bentuk pengakuan internasional terhadap upaya pemerintah nagari dan masyarakat setempat dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi ancaman tsunami melalui pemenuhan indikator, pendampingan, serta kelengkapan dokumen yang disyaratkan.

Risnaldi mengatakan, pencapaian tersebut tidak terlepas dari proses pendampingan yang dilakukan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pesisir Selatan sebelum Amping Parak memperoleh pengakuan sebagai komunitas siap tsunami.

Menurut Risnaldi, BMKG dan BPBD Pesisir Selatan telah memulai pendampingan dengan membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) di Nagari Amping Parak. Pembentukan tim tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan masyarakat menghadapi potensi bencana.

“Pembentukan TRC sangat penting untuk pengakuan dunia. Dari pendampingan tersebut, indikator untuk dapat memenuhi pengakuan Nagari Amping Parak,” ungkap Risnaldi.

Ia menjelaskan, proses menuju pengakuan internasional membutuhkan kesiapan yang terukur, baik dari sisi kelembagaan, pemahaman masyarakat terhadap risiko tsunami, maupun pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis.

Kepala BPBD Pesisir Selatan, Armen, mengatakan pihaknya turut mendampingi pemerintah nagari dan masyarakat dalam menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk memenuhi 12 indikator Masyarakat Siap Tsunami.

Menurut Armen, kelengkapan dokumen tersebut kemudian diperiksa melalui verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian antara persyaratan administratif dan kondisi nyata di Nagari Amping Parak.

“Pada tanggal 22 Agustus 2025 telah dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Independen dan dari BMKG untuk memastikan kesesuaian dokumen yang disajikan dengan realita lapangan,” kata Armen.

Setelah melalui proses verifikasi tersebut, Nagari Amping Parak menerima sertifikat Tsunami Ready Community tingkat nasional pada 23 Agustus 2025. Pengakuan nasional itu menjadi salah satu tahapan penting sebelum diperolehnya pengakuan internasional.

Armen menjelaskan, program Masyarakat Siap Tsunami bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengantisipasi dan mengurangi risiko bencana, terutama gempa bumi yang berpotensi memicu tsunami.

Upaya tersebut dinilai penting karena tsunami dapat terjadi dalam waktu singkat setelah gempa bumi, sehingga masyarakat yang berada di wilayah rawan harus memahami ancaman, mengenali jalur evakuasi, serta mengetahui tindakan yang perlu dilakukan ketika peringatan dikeluarkan.

Pengalaman tsunami Aceh pada 2004 menjadi salah satu pelajaran penting bagi negara-negara di kawasan Samudra Hindia mengenai besarnya dampak bencana tersebut terhadap keselamatan penduduk dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

“Tsunami Aceh 2004 silam menjadi pelajaran bagi negara-negara di kawasan Samudra Hindia bahwa tsunami yang terjadi tiba-tiba berdampak fatal bagi negara-negara di kawasan tersebut dan menyebabkan banyak korban jiwa,” kata Armen.

Ia menyebutkan, Amping Parak merupakan salah satu nagari yang telah memperoleh pengakuan sebagai komunitas siap tsunami. Berdasarkan keterangan yang disampaikannya, jumlah komunitas yang telah memiliki sertifikat nasional di Indonesia meningkat menjadi 12 setelah penetapan Amping Parak.

Sebelumnya, BMKG pusat juga mendorong negara-negara di kawasan Samudra Hindia untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pembentukan komunitas siap tsunami. Kerja sama tersebut diperlukan agar kesiapsiagaan masyarakat dapat dibangun secara lebih luas di wilayah yang menghadapi ancaman serupa.

Secara umum, Tsunami Ready Community merupakan program peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman tsunami. Program ini mendorong pejabat setempat dan penduduk untuk mengambil langkah terencana guna melindungi masyarakat yang tinggal di wilayah berisiko.

Program tersebut menitikberatkan pada pembangunan kesadaran terhadap bahaya tsunami, pemahaman risiko, serta kesiapan masyarakat dalam merespons ancaman secara cepat dan tepat.

Menurut Suaidi, program Tsunami Ready Community bertujuan membangun masyarakat yang memiliki kesadaran dan kesiapsiagaan untuk melindungi kehidupan, mata pencaharian, serta harta benda dari ancaman tsunami di berbagai wilayah.

Ia menjelaskan, pelaksanaan program tersebut berbasis pada 12 indikator yang mencakup aspek penilaian potensi bahaya atau assessment dan kesiapsiagaan. Pemenuhan indikator menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat memiliki dasar yang memadai untuk menghadapi risiko tsunami.

Ancaman tsunami di kawasan Samudra Hindia juga diperkuat oleh pengalaman sejumlah bencana besar di berbagai wilayah dunia. Selain tsunami Aceh pada 2004, tsunami Samoa pada 2009, tsunami Chili pada 2010, dan tsunami Tohoku, Jepang, pada 2011 menjadi pengingat akan besarnya daya rusak tsunami.

Menurut Suaidi, Samudra Hindia merupakan salah satu kawasan yang rawan terhadap tsunami. Keberadaan zona-zona subduksi di kawasan tersebut memungkinkan terjadinya gempa bumi yang berpotensi memicu tsunami dan berdampak terhadap wilayah pesisir di sekitarnya.

Karena itu, penguatan kapasitas masyarakat dan kerja sama antarnegara menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko bencana. Kesiapsiagaan tidak hanya membutuhkan sistem pemantauan dan peringatan dini, tetapi juga pemahaman masyarakat mengenai informasi kebencanaan yang diterima.

“Oleh karena itu, ancaman tersebut harus diantisipasi dengan membangun kapasitas seluruh negara agar dapat merespons potensi tsunami secara tepat waktu. Utamanya dalam peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat, serta peningkatan keterjangkauan informasi kepada masyarakat,” terangnya.

Dengan diterimanya sertifikat pengakuan internasional tersebut, Nagari Amping Parak diharapkan terus mempertahankan kesiapsiagaan yang telah dibangun. Keberhasilan memenuhi 12 indikator menjadi dasar bagi pemerintah nagari, masyarakat, BMKG, dan BPBD untuk melanjutkan upaya pengurangan risiko bencana serta memperkuat perlindungan warga di wilayah pesisir Pesisir Selatan.***