Home » Ekonomi » Pengguna QRIS di Jakarta Tembus 5,1 Juta

Pengguna QRIS di Jakarta Tembus 5,1 Juta

dito 30 Jul 2023 124

NasionalPos.com, Jakarta- Pengguna sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Jakarta saat ini sudah mencapai 5,1 juta. Pencapaian ini tidak terlepas dari upaya Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta yang terus mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran QRIS

Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Arlyana Abubakar mengatakan, pengguna dan transaksi QRIS di DKI Jakarta tumbuh signifikan sejalan dengan perubahan perilaku masyarakat untuk bertransaksi secara digital dan terselenggaranya secara masif event-event di Jakarta.

“Pada bulan Juni 2023, total pengguna QRIS di Jakarta mencapai lebih dari 5,1 juta, meningkat 21 persen secara YoY,” ujarnya, saat Pencanangan Penggunaan QRIS, Diseminasi Digital Payment dan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Lippo Plaza Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu 30/7/2023.

Ia menambahkan, adapun kontribusi QRIS berdasarkan wilayah yakni, Jakarta Selatan 2.127.700 (45 persen), Jakarta Timur 838.569 (18 persen), Jakarta Pusat 741.719 (16 persen), Jakarta Barat 607.689 (13 persen), dan Kepulauan Seribu 2.759 (0,1 persen).

“Saat ini sudah ada tujuh juta merchant QRIS di DKI Jakarta. Sehingga, transaksi digital menggunakan QRIS juga semakin mudah,” terangnya.

Arlyana menjelaskan, sosialisasi dan edukasi terus dilakukan untuk merespons besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia dan mendukung implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.

Baca Juga :  Forum Lintas Iman - FPKUB GWS Peduli Banjir Kabupaten Bekasi

“KPw BI Provinsi DKI Jakarta bersama dengan seluruh unsur penta helix di Jakarta turut mendukung implementasi BSPI 2025. Hari ini kita menyasar Jakarta Timur karena jumlah penduduk dan luas wilayahnya, kita ingin pengguna QRIS di Jakarta Timur meningkat dan bisa melampaui Jakarta Selatan,” ungkapnya.

Menurutnya, upaya ini dilakukan dalam rangka konsistensi penguatan ekosistem dan implementasi kebijakan sistem pembayaran pada Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), termasuk implementasi Kartu Kredit Indonesia di Wilayah DKI Jakarta.

“Ada juga Elektronifikasi Transportasi,  Elektronifikasi Bantuan Sosial,  Elektronifikasi SP Ritel lain seperti Destinasi Wisata dan Implementasi QRIS pada UMKM, pasar, dan pusat perbelanjaan,” bebernya.

Asisten Gubernur Bank Indonesia, Dicky Kartikoyono menyampaikan, dalam mengakselerasi digitalisasi pembayaran sebagai implementasi BSPI 2025 terdapat tiga milestone utama.

“Pertama, reformasi pengaturan. Kedua, pengembangan infrastruktur dan instrumen SP Ritel melalui BI-FAST dan Kartu Kredit Indonesia. Ketiga, Standarisasi Sistem Pembayaran melalui Standar Nasional Open API Pembayaran atau SNAP dan QRIS,” ucapnya.

Terkait Kebijakan sistem pembayaran, imbuhnya, saat ini Bank Indonesia fokus pada Stabilisasi, Inklusi dan Pertumbuhan. Biaya merchant discount rate (MDR) QRIS yang dikenakan PJP kepada merchant ditetapkan dalam kisaran 0-0,7 persen sesuai dengan kategori merchant.

Baca Juga :  Kunjungi Kelurahan Pekojan, Pj. Gubernur Heru Berkomitmen Selesaikan Stunting di Jakarta

“Penyesuaian besaran MDR untuk pelaku usaha mikro dikenakan 0 persen untuk nominal transaksi sampai dengan Rp100 ribu dan 0,3 persen untuk nominal transaksi di atas Rp100 ribu berlaku paling lambat mulai 30 November 2023,” tuturnya

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Iin Mutmainah menegaskan, penggunaan QRIS terus menunjukkan tren positif, termasuk bagi pelaku UMKM.

“Kita akan terus sosialisasi dan edukasi penggunaan QRIS bagi Jakpreneur, pedagang pasar-pasar tradisional dan pelaku transaksi jual beli. QRIS merupakan aplikasi dari perkembangan teknologi dan menjadi tuntutan perkembangan zaman,” tandasnya.

Untuk diketahui, digital payment telah menjadi game changer perekonomian Indonesia. QRIS, BI-FAST dan Kartu Kredit Indonesia memungkinkan UMKM untuk masuk ke ekosistem digital Indonesia dengan menggunakan transaksi non-tunai di berbagai macam instrumen dan sumber dana

Melalui percepatan akseptasi pembayaran digital ini diharapkan seluruh pihak terus berkolaborasi meningkatkan pembayaran transaksi secara digital. Sehingga, dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat khususnya bagi pelaku UMKM di Indonesia

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
RUU Perampasan Aset Di Sorot Praktisi Hukum, Tekankan Kejelasan Kewenangan dan Pencegahan Penyalahgunaan

dito

01 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana kembali menjadi perhatian publik.   Kali ini, masalah tersebut di respon Praktisi hukum publik Andi Darwin R. Ranreng, yang kemudian kepada wartawan, ia mengatakan bahwa regulasi tersebut perlu dirumuskan secara komprehensif agar benar-benar menjadi instrumen efektif dalam pemberantasan kejahatan, khususnya korupsi, tanpa membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. …

Hasil Musyawarah AHWA Pilih KH Abdul Hakim Mahfud (Gus Kikin) sebagai Ketum PBNU masa khidmat 2026-2031, Muktamar NU Di Tutup Presiden Prabowo Subianto

dito

31 Agu 2026

NasionalPos.com, Jombang- Sidang Pleno Pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan lima calon kandidat ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).   Kelima kandidat akan diajukan ke Rais Aam terpilih KH Miftachul Akhyar untuk mendapatkan izin tertulis dan selanjutnya diputuskan ke Ahlul Halli Wal Aqdi, Senin (31/8/2026).   Kelima nama tersebut sesuai dengan …

Harapan Warga Nahdliyyin, Muktamar ke-35 NU dan Kesiapan NU Songsong Indonesia Emas 2045

dito

29 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- NU adalah organisasi yg didirikan oleh Para Ulama kharismatik diantara Muassis yg waro adalah Hadrotusy Syeikh KH. Hasyim Asy’ari, setiap diadakan Muktamar pasti banyak manfaat yg dihasilkan, disamping mengevaluasi masa khidmat 5 th terakhir, membuat Program strategis 5 th kedepan, dan Rekomendasi unt semua yg terkait dengan keumatan,   Sedangkan manfaat utama Muktamar …

Ratusan Buruh FPE KSBSI Gelar Aksi Unras di Kantor Pusat PT. NNI, Tolak PHK Sepihak dan Union Busting

dito

28 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Ratusan orang Massa pekerja/buruh dari Federasi Pertambangan Dan Energi filiasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FPE KSBSI), menggelar aksi demo di Kantor PT. Nadesico Nickel Industry (NNI), di Gedung Noble House, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat , 28/8/2026.   Aksi demo tersebut dilatar belakangi, kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak, yang dilakukan …

Blokir Nomor rekening Bank Tidak Bisa Sewenang-wenang, Ada Aturannya, Jika di langgar, Rentan Di gugat

dito

28 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Blokir rekening adalah tindakan pembatasan sementara terhadap akses rekening bank, sehingga kamu tidak bisa melakukan transaksi keluar seperti penarikan, transfer, maupun pembayaran.  Namun, saldo di dalam rekening tetap tercatat dan tidak serta-merta diambil alih oleh pihak berwenang.   Tujuan utama pemblokiran biasanya untuk mencegah aliran dana yang diduga terkait tindak pidana, sengketa perdata, …

Sengketa Tanah 52 Hektar Manggala: Bukti Hanya Fotokopi, Di duga Pemprov-Pemkot Makassar Melanggar Konstitusi dan Hukum Agraria

dito

27 Agu 2026

Nasionalpos.com, Makassar-  Masih terkait dengan Sengketa lahan seluas 52 hektar di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, A. Darwin R Rangreng SH MH Kuasa hukum pihak pemilik sah, Hj. Magdalena de Munnik, Kepada wartawan, Kamis, 27 Agustus 2026 di Makassar, ia mengatakan kini perkara tersebut kembali mencuat ke permukaan setelah pihak pemilik sah, Hj. Magdalena …

x
x