Politisi PKS Sorot Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT)

- Editor

Jumat, 24 Maret 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com, Jakarta- Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty menyoroti Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang secara resmi mulai berlaku setelah disahkan oleh Pemerintah Indonesia lewat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023. Kebijakan ini memberlakukan adanya zona penangkapan ikan dan basis kuota penangkapan. Ia pun meminta agar penerapan kebijakan tersebut memperhatikan perlindungan dan keadilan bagi para nelayan.

Saadiah menilai, kebijakan PIT ini masih meminggirkan nelayan tradisional atau lokal sehingga keberadaan mereka akan tersisih dan tidak mendapat porsi yang adil. Lantaran kebijakan PIT cenderung akan menguntungkan pemilik modal besar ataupun korporasi perikanan.

“Pemerintah menggaungkan asas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan pondasi utamanya adalah asas pemerataan, asas peran serta masyarakat serta asas keadilan. Namun Kebijakan PIT akan menempatkan para nelayan dalam posisi tidak berdaya,” ujar Saadiah kepada awak media,  Jumat 24/03/2023 di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta Selatan.

Politisi Fraksi PKS itu pun secara khusus meminta agar perlindungan dan pemberdayaan kepada para nelayan terkhusus nelayan tradisional diberikan oleh pemerintah. Apalagi terdapat proporsi penerapan kuota. “Kebijakan penangkapan ikan terukur belum memiliki dasar tentang asal muasal penetapan kuota dan tidak ada kejelasan metode dalam menghitung potensi sumber daya ikan,” ucapnya.

Pemberlakukan Kebijakan PIT, menurutnya, harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan secara ketat. Jika tidak, akan mengancam keberlanjutan nelayan tradisional. Ia pun membeberkan adanya fakta aktifitas usaha eksploitasi skala besar dan modern dengan alat tangkap yang tidak berkelanjutan di wilayah perairan pulau-pulau kecil termasuk di Provinsi Maluku.

Baca Juga :   Cegah Bencana Kebakaran, N.Rudyanto Dharmawan Caleg DPRD DKI Jakarta Partai Golkar Dapil 9 no. 10 Siap Perjuangkan Perda Audit Bangunan

“Ini contoh dimana pengawasan cukup lemah. Jika kebijakan PIT dilakukan, harus diikuti dengan sistem pengawasan yang memadai dan paripurna. Jika tidak, dampaknya akan mengancam keberlanjutan nelayan tradisional,” tegasnya.

Legislator dapil Maluku itu juga menambahkan, dalam kebijakan PIT perlu adanya penegakan aturan untuk memastikan, zona penangkapan ikan terukur ditaati oleh pelaku usaha. Maka tegasnya, pengawasan mesti diikuti dengan penerapan reward dan punishment yang jelas dan tegas.

“PP Nomor 11 Tahun 2023 terkait Penangkapan Ikan Terukur telah mengatur tentang sanksi administratif atas pelanggaran terhadap penetapan zona penangkapan ikan. Namun tidak cukup sampai di situ. Pemerintah mesti memberlakukan reward dan punishment bagi korporasi agar niat untuk PIT memberi nilai tambah dan daya saing hasil perikanan bagi negara dapat diwujudkan,” tutupnya.(*dit)

Loading

Berita Terkait

Ating Rusnatim Cocok Mendampingi Ruhimat di Pilkada Subang
Jelang Olimpiade Paris Pebalap Sepeda Bernard Ditinjau CdM Indonesia
Soal Tawaran Cawagub, Pakar Menilai Posisi PKS di Pilkada Jakarta Strategis
Terkait Pemberantasan Judi Online, Pengamat Pertanyakan Komitmen Stakeholder
Dharma Jaya Catatkan Penjualan 1.800 Ekor Sapi Kurban
Baznas (Bazis) DKI Jakarta Distribusikan Daging Kurban Bagi Mustahik di Pulau Lancang
Penanganan Korban Perdagangan Orang Diperkuat Kementerian PPPA
BEI-Nasdaq Kerja Sama Perkuat Teknologi Pasar Modal

Berita Terkait

Selasa, 18 Juni 2024 - 21:29 WIB

Ating Rusnatim Cocok Mendampingi Ruhimat di Pilkada Subang

Selasa, 18 Juni 2024 - 20:47 WIB

Jelang Olimpiade Paris Pebalap Sepeda Bernard Ditinjau CdM Indonesia

Selasa, 18 Juni 2024 - 20:33 WIB

Soal Tawaran Cawagub, Pakar Menilai Posisi PKS di Pilkada Jakarta Strategis

Selasa, 18 Juni 2024 - 20:14 WIB

Terkait Pemberantasan Judi Online, Pengamat Pertanyakan Komitmen Stakeholder

Selasa, 18 Juni 2024 - 19:49 WIB

Dharma Jaya Catatkan Penjualan 1.800 Ekor Sapi Kurban

Senin, 17 Juni 2024 - 21:03 WIB

Penanganan Korban Perdagangan Orang Diperkuat Kementerian PPPA

Senin, 17 Juni 2024 - 20:56 WIB

BEI-Nasdaq Kerja Sama Perkuat Teknologi Pasar Modal

Senin, 17 Juni 2024 - 20:46 WIB

Kepada Ratusan Warga, Peradi Bagikan Daging Kurban

Berita Terbaru

Ekonomi

Dharma Jaya Catatkan Penjualan 1.800 Ekor Sapi Kurban

Selasa, 18 Jun 2024 - 19:49 WIB